Ruh Soekarno dan Khomeini di KTT GNB ke 16 di TEHERAN

Panji Trisula di Indonesia Adil dan Makmur berbasis Ekonomi Politik dan Budaya 2.00

4 minutes ago

 

Ruh SOekarno dan Khomeini di KTT GNB ke 16 di TEHERAN

Pesan KHOMEINI UNTUK Pejabat Iran dan INDONESIA :

Pada KTT OKI thn 90an khomeini saat di hotel peristirahatan sengaja ingin skali bertemu dgn perwakilan dr RI yg saat itu diwakili menlu ali alatas, dia sampaikan bhw negeri tuan sbg mayoritas muslim yg dianugrahi kekayaan alam yg luarbiasa dan NANTI DARI NEGERI TUANLAH AKAN MUNCUL PEMIMPIN MASA DEPAN yG AKAN MEMIMIPIN DUNIA dan MEMBAWA UMAT MANUSIA MENUJU KEADILAN DAN PEDAMAIAN , konon saat itu sang menlu dan para stafnya hanya terbengong2 dgn pernyataan sang mullah…

“Pertama-tama tentu akan saya tegaskan bahwa Indonesia bukan sekadar partisipan di sini. Indonesia adalah pendiri Gerakan Non-Blok pada 1961 silam,” kata Boediono, dalam konferensi pers di Hotel Azadi, Teheran, Kamis, 30 Agustus 2012.

Presiden Soekarno memang merupakan salah satu penggagas Non-Blok bersama Presiden Yugoslavia Joseph Broz Tito, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, dan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru. Cikal bakal gerakan ini dimulai dari penyelenggaraan KTT Asia Afrika di Bandung pada 1955 silam.

Isu pertama yang akan disampaikan Boediono terkait dengan tema KTT Non-Blok tahun ini yakni reformasi tata kelola global. “Indonesia sepakat tata kelola dunia saat ini, termasuk institusi seperti Perserikatan Bangsa Bangsa, International Monetary Fund, Bank Dunia, harus dikritisi,” kata Boediono. Selama ini, kepentingan negara berkembang sulit disuarakan dalam forum-forum internasional tersebut.

Wakil Presiden Indonesia juga akan secara khusus menyoroti kegagalan Dewan Keamanan PBB mengambil sikap yang bulat dalam mengakhiri konflik di Suriah, sebagai contoh nyata perlunya ada reformasi di lembaga-lembaga dunia. “Ini memang mencerminkan perlunya ada perbaikan,” katanya.

Isu kedua yang akan diangkat Boediono dalam forum KTT Non-Blok adalah soal penyelesaian perang saudara di Suriah. Pada Pembukaan KTT Non-Blok, Kamis, 30 Agustus 2012, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad menolak keras segala bentuk intervensi asing di Suriah. Sedangkan Presiden Mesir Mohammad Morsi malah terang-terangan mendorong perubahan mendasar di Suriah dan siap menawarkan bantuan untuk sebuah “Suriah baru yang merdeka”. Pernyataan Morsi membuat delegasi Suriah walk-out meninggalkan ruang sidang.

“Posisi Indonesia yang akan saya sampaikan akan menegaskan kembali sikap yang sudah disampaikan Presiden SBY,” kata Boediono. Dalam berbagai kesempatan, SBY memang meminta Dewan Keamanan PBB segera menyelesaikan perbedaan internalnya dan memutuskan apa yang seharusnya dilakukan di Suriah, dalam konteks penghentian kekerasan dan jatuhnya ribuan korban di sana. “Mengenai solusi politiknya kelak, biarlah itu ditentukan sendiri oleh rakyat Suriah sendiri,” kata Boediono.

Ketika ditanya apakah sikap Indonesia ini bisa diartikan sebagai persetujuan atas intervensi militer internasional di Suriah, Boediono menegaskan sekali lagi bahwa posisi Indonesia adalah meminta ketegasan Dewan Keamanan PBB. “Dewan Keamanan PBB harus muncul dengan satu suara untuk menghentikan pertikaian berdarah di Suriah,” katanya.

Terakhir, kata Boediono, Indonesia akan mendorong Gerakan Non-Blok mengambil peran lebih aktif dalam penyelesaian masalah Palestina. Salah satu caranya, Indonesia meminta 40 anggota Gerakan Non-Blok yang belum mengakui Palestina untuk segera membuka hubungan diplomatik dengan negara itu.

“Selain itu, ada empat cluster aksi lain yang harus dilakukan Gerakan Non-Blok untuk membantu Palestina,” katanya. Keempat cluster aksi itu adalah pemberian sanksi diplomatik kepada Israel, pemberian bantuan capacity building untuk pemerintah Palestina, bantuan untuk rekonsiliasi internal di Palestina antara faksi Hamas dan Fatah, serta penggunaan media sosial untuk mendorong penyelesaian masalah Palestina.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menegaskan bahwa kelima langkah aksi ini sudah disetujui pada pertemuan tingkat menteri luar negeri Gerakan Non-Blok, yang berakhir Rabu, 29 Agustus 2012. “Konkretnya, akan ada upaya agar Israel tidak mendapat keuntungan dari pendudukan ilegalnya di tanah Palestina,” kata Marty.

MEDIA PERANCIS DI KTT GNB di TEHERAN

Laporan Le Figaro yang ditulis Isabelle Lasserre mengisyaratkan kehadiran Ban Ki-moon di KTT GNB ke 16 di Teheran yang digelar Kamis (30/8). Menurutnya, di pintu masuk gedung pertemuan dipajang mobil para ilmuwan nuklir Iran yang menjadi korban terorisme pada tahun 2010 dan foto-foto para syuhada ini pun menghiasi sepanjang jalan menuju gedung KTT.

Menurut wartawan Le Figaro, Gerakan Non Blok dibentuk oleh negara-negara yang menghendaki independensi serta tidak terikat dengan blok Timur atau Barat di Belgrade pada tahun 1961 di tengah-tengah perang dingin. Hingga saat ini GNB telah beranggotakan lebih dari 100 negara. Oleh karena itu, kehadiran sekjen PBB di KTT GNB sudah menjadi rutinitas.

Namun kali ini, kehadiran Ban Ki-moon di KTT GNB menuai kritik dari Amerika Serikat dan Israel. Oleh karena itu, kehadiran Ban di Teheran sekali lagi menunjukkan kegagalan diplomasi anti Iran. Amerika sebelumnya menyatakan bahwa kehadiran Ban di Teheran merupakan indikasi yang tidak baik, namun bagaimana pun, hal ini telah terjadi. Selain itu, seruan petinggi Rezim Zionis Israel untuk memblokade negeri yang menyebut Tel Aviv sebagai kanker juga tidak berhasil.

Wartawan Le Figaro ini menilai kehadiran berbagai pemimpin negara termasuk Presiden Mesir, Muhammad Mursi dan Perdana Menteri India, Manmohan Singh membuka kesempatan bagi Teheran untuk menunjukkan Iran yang kokoh.

Di laporan yang ditulis Lasserre ini disebutkan, Gerakan Non Blok yang akan dipimpin Iran untuk tiga tahun kedepan merupakan kesempatan tepat bagi Teheran untuk berusaha menjadikan KTT Teheran sebagai pameran kekuatan terhadap kekuatan arogan dunia.

Le Figaro juga menyebutkan bahwa draf deklarasi final KTT GNB Teheran mengutuk sanksi ekonomi, represi politik dan langkah-langkah militer sepihak terhadap anggota GNB. Deklarasi ini juga menekankan pentingnya demokratisasi Dewan Keamanan PBB dengan mengurangi pengaruh kekuatan besar dunia. Draf ini juga menekankan hak legal setiap bangsa untuk memanfaatkan nuklir demi kepentingan dama

— with Ahmad Yanuana Samantho, Muhammad Yahya Hasyim and Aprilia Yahya.