Syarat Sarjana bagi Capres (3)
Solusi Bagi Evo Morales-nya RI
Wacana ini kali pertama muncul 2003, ketika anggota DPR memproses pembentukan UU 23/2003 tentang Pemilu Presiden dan Wapres. Isu ini bertujuan menjegal capres dari PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang kebetulan hanya berijaZah SMA. Toh akhirnya, setelah melalui kompromi antar elit di DPR, pasal tentang syarat pendidikan minimal S1 didrop.
Kini ketika anggota parlemen di Senayan kembali membahas RUU Pilpres 2009, wacana ini kembali muncul. Kali ini FPAN dan FPKS yang jadi pengusulnya. Mereka berpendapat, peningkatan strata bagi capres adalah hal yang relevan, sesuai perkembangan masyarakat. Setidaknya dengan gelar sarjana ada garansi kalau capres punya kualitas yang mumpuni untuk dipilih.
Pengamat politik dari ICAS, Universitas Paramadina, Ahmad Samantho juga sepakat dengan pandangan itu. Menurutnya, kriteria capres yang ideal memang harus terdidik, baik secara formal maupun nonformal. “Kalau pendidikan formalnya, ya minimal S1,”kata Samantho kepada detikcom.
Patokan sarjana ini dinilai Samantho, bisa menjadi pegangan bagi masyarakat yang akan memilih. Ia kemudian membandingkan, seorang guru SD saat ini umumnya bergelar sarjana S1. “Kalau seorang presiden kan ibarat guru bangsa. Jadi wajar kalau ia berpendidikan minimal S1,” ujarnya.
Persyaratan ini pun dianggapnya sangat sesuai dengan Pancasila, yakni sila ayat ke -4, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Penjabarannya, lanjut Samantho, pemimpin Indonesia harus punya hikmah dan kebijaksanaan. Dua syarat ini hanya bisa didapat dengan pendidikan dan pengalaman di masyarakat. “Jadi bukan sekadar punya bakat saja,” papar Samantho.
Samantho kemudian merujuk pemikiran Plato, filosof terkemuka Yunani, murid Socrates, dan gurunya Aristoteles. Dalam bukunya “Republic”, Plato menjelaskan, betapa pentingnya karakter, kualifikasi dan kapasitas pribadi calon pemimpin menjadi kriteria dan syarat utama dalam kepemimpinan suatu negara
Menurutnya, pemikiran Plato sangat cocok bila ditarik ke kancah kepemimpinan Indonesia. Betapa tidak, tuntutan reformasi bangsa, persaingan ekonomi-politik global dan tantangan kemandirian dan kemerdekaan Indonesia, sangat membutuhkan pemimpin yang cerdas-cendikia, arif dan bijaksana.
“Tidak mungkin nasib bangsa Indonesia, yang besar dan beragam, diserahkan urusannya kepada orang yang pendidikannya rendah, kurang terdidik, atau S-1 saja tidak lulus,” tegasnya kandidat Master Filsafat Islam, Universitas Paramadina, tersebut.
Namun bagi Yudi Latief, pengamat politik dari Indef, untuk menjadi seorang pemimpin bangsa tidak harus bergelar sarjana formal, S1 misalnya. Karena presiden bukan jabatan spesialis, melainkan harus punya wawasan general tentang kenegaraan dan kearifan. “Pemilihan presiden bukan testing. Tapi bagaimana visinya dalam memimpin bangsa,” kata Yudi.
Ia menyebutkan, beberapa pemimpin Indonesia sebelumnya, seperti Soekarno, Soeharto dan Adam Malik, pendidikannya bukan sarjana. Tapi mereka terbukti mampu memimpin bangsa.
Tapi di masa sekarang apakah contoh itu bisa relevan? “Saya kira masih sangat relevan” jawabnya. Ia lantas merujuk Presiden Bolivia Evo Morales, yang punya sikap terhadap nasib bangsanya. Padahal, ia hanya seorang presiden yang tidak lulus SMA di sana. Namun Morales punya pengalaman organisasi yang matang.
Untuk menghindari polemik yang berkepanjangan soal syarat S1 bagi capres, Yudi berpendapat, sebaiknya DPR menambahkan klausul tentang syaratnya, yakni berijazah S1 atau punya pengalaman berorganisasi. “Ini jalan tengahnya,” pungkas Yudi.
(ddg/iy)
Para Session Player Artis Bakal Buka-bukaan Aib + Tampil Bersama Rizky Febian. Penasaran? Dapatkan Tiket Special Shownya di Sini
Berita Terkait
Berita Terpopuler
Bayt al-Hikmah Institute 