Keberagaman Jadi Modal Sosial Merajut Saling Pengertian
JAKARTA, KOMPAS — Keberagaman yang selama ini menjadi identitas keindonesiaan adalah modal sosial terpenting untuk senantiasa merajut saling engertian antarwarga bangsa.
Kekuatan moderat harus proaktif membangun kebersamaan dan mencegah politik egoisme. Kelompok moderat jangan terlibat dalam pertarungan politik agar menjadi moderator yang genuine (asli).
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan hal itu, secara terpisah, Jumat (19/10/2018), di Jakarta.
Keduanya dimintai tanggapan terkait krisis kepercayaan terhadap sesama dan krisis kemampuan mengelola konflik, seperti terungkap dalam Diskusi Publik Mufakat Budaya Indonesia III 2018 di Bentara Budaya Jakarta, Kamis (Kompas, 19/10/2018).
Said dan Haedar sepakat bahwa prinsip kebersamaan dan kebinekaan perlu terus direkatkan untuk mencegah sikap politik ingin menang sendiri. Pertentangan antarelemen harus dihindari apa pun alasannya.
”Kohesi dan keberagaman kita sebagai bangsa agak terkoyak karena orientasi politik yang keras. Banyak pihak bersikap to be or nottobe dalam politik kekuasaan dan primordialisme itu sehingga aspek moderat, toleran, dan saling berbagi terkalahkan oleh sikap ekstrem, intoleransi, dan tamak karena ingin menang sendiri,” kata Haedar.
Kondisi saat ini menunjukkan setiap kelompok memiliki karakter keras dan egoisme akibatnya luruh jiwa lembut dan altruisme di tubuh bangsa. Para elite pun semakin sedikit yang menjadi penengah karena banyak partisan dalam perebutan kepentingan pragmatis.
Buka dialog nasional
Solusinya, menurut Haedar, ialah dengan membuka dialog nasional lintas komponen untuk menghasilkan konsensus kebangsaan. Substansi dari dialog itu ialah menegaskan keberagaman golongan dan kepentingan tidak boleh merusak bangunan Indonesia yang direkat atas prinsip kebersamaan dan kebinekaan.
Said mengatakan, keberagaman tidak seharusnya dijadikan alasan bagi bangsa ini untuk tidak hidup rukun dan saling menghormati. Keberagaman telah menjadi jati diri dan ciri kebangsaan Indonesia. Hidup dalam kerukunan dan harmoni bahkan menjadi prinsip universal yang diajarkan oleh semua agama.
Said juga menegaskan, pengejewantahan akhlak atau sikap moral yang baik itu antara lain ialah hidup rukun dengan siapa saja. ”Saling tolong-menolong, bergotong royong, saling peduli, tidak saling melecehkan, tidak saling menghina, dan tidak saling mencaci maki. Semua itu
diajarkan dalam Al Quran. Jangan menggunjing, jangan menghina kelemahan orang lain,” ujarnya.
Politik identitas
Guru Besar Antropologi Universitas Gadjah Mada Heddy Shri Ahimsa-Putra, dalam forum Koentjaraningrat Memorial Lecture XV di BBJ, Jumat (19/10/2018), mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pembodohan dalam bentuk politik identitas. Cara yang paling sering dilakukan ialah dengan meyakinkan masyarakat bahwa perbedaan merupakan hal menakutkan.
”Pembodohan menggunakan narasi berita bohong, monolog, indoktrinasi, korupsi, dan komentar-komentar dangkal,” ujar- nya.
Sosiolog UGM, Arie Sujito, berpandangan, pemilu perlu dikembalikan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan berbangsa. Ini penting karena kecenderungan yang terjadi belakangan, pemilu semata dijadikan alat untuk merebut kekuasaan sehingga cara apa pun ditempuh, termasuk dengan cara-cara yang sesungguhnya mengancam persatuan.
Pemilu mempersatukan
Arie memandang pemilu sebagai alat pembentuk kekuasaan seharusnya dipandu oleh tujuan berbangsa, bukan sekadar kehendak berkuasa. Dengan demikian, apa pun pilihan politiknya, orientasi utamanya mewujudkan tujuan berbangsa. Tidak lantas menghalalkan segala cara untuk berkuasa yang justru mencederai tujuan berbangsa.
Arie melihat kecenderungan perbedaan suku, agama, ras ataupun pilihan politik sengaja dipertajam sebagai bahan untuk memenangkan kekuasaan di pemilu. Begitu pula kian intensnya kabar bohong dan fitnah.
Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, mengatakan, pemilihan umum seharusnya bisa menjadi momen yang mempersatukan bangsa dalam satu perhelatan pesta demokrasi mencari pemimpin terbaik.
Jadi, seharusnya pemilu bisa menjadi momen mempersatukan. Sekalipun saat 1955 ada konflik ideologis tajam, nyatanya momentum pemilu saat itu justru mempersatukan bangsa.
SUMBER:
Bayt al-Hikmah Institute 