Teman saya seorang aktifis International yang bermarkas di Dubai mengirim email ke saya. Baiknya saya lampirkan emailnya sebagai berikut (terjemahan bebas ).
My dear friend,
Saya merasa prihatin dengan keadaan Indonesia belakangan ini. Dari sumber saya di Jakarta mengatakan bahwa politisi berbasis Islam berusaha memperovokasi gerakan bawah tanah islam radikal , aktifis kampus yang berbasis Islam , ormas islam untuk ikut ambil bagian dari hard game menuju Pemilu 2019. Masalah Ahok hanyalah pintu masuk menuju hard game itu. Demontrasi kemarin tanggal 4 november adalah sebagai tabuh genderang bahwa hard game di mulai. Konsolidasi di antara mereka terus terjadi paska demo 411. Namun saya senang sikap TNI sangat jelas, bahwa gerakan itu sudah di petakan dengan baik. Wawasan TNI sangat luar biasa. Sehingga bukan hal yang sulit di hadapi hard game itu. Jokowi telah dengan tegas memerintahkan TNI untuk tidak ragu mempertahankan kebinekaan NKRI dari rongrongan pihak manapun.
Gerakan dalam negeri untuk menciptakan situasi kacau tak lain adalah bagian dari proxy war yang sudah di laksanakan sejak 8 tahun lalu atau sejak Obama berkuasa. Proxy war ini merupakan smart power dengan membentuk pion pion dari berbagai kalangan untuk menciptakan opini permusuhan kepada pemerintah. Apalagi ketika Jokowi naik sebagai presiden gerakan proxy war semakin kencang. Ini di sebabkan di awali kebijakan Toll laut namun sebetulnya juga memotong geostrategi Amerika dalam penguasaan kawasan Asia Pasicif yang di dalamnya menyimpan konplik laut China Selatan. Penguasaan blok Marsela untuk kemudian refinery di lakukan di darat, yang memungkinkan Indonesia dapat membangun pangkalan perang di pulau itu. Dan ini semakin sulit bagi Amerika untuk menjangkau Papua bila terjadi perang laut. Itu sebabnya Indonesia tidak bisa lagi di tekan dalam negosiasi soal Freeport oleh AS. Sikap tegas Indonesia telah membuat Freeport kehilangan trust di bursa, Harga saham freeport terus jatuh. Tahun 2019, Freeport harus tunduk dengan UU Minerba atau hengkang dari Indonesia. KK tidak ada lagi.
Juga menjadikan kawasan Natuna sebagai wilayah clean dari semua kapal Asing, telah membuat China dan Amerika semakin sempit ruang manuver nya. Indonesia akan menempatkan pangkalan perang di Natuna. Ini membuat Beijing harus mengkoreksi kebijakan geopolitik dan geostrategis nya terhadap Indonesia khususnya kawasan laut Natuna. Itu sebabnya Beijing dengan cepat menyikapi bahwa Laut Natuna tidak termasuk dalam nine node yang di claim China sebagai wilayahnya. Kalau tidak maka itu akan merugikan China bila harus berhadapan dengan Amerika. Berteman dengan Indonesia akan lebih baik. Sementara Amerika, mulai melunak dengan memberikan akses pemerintah Indonesia kepada FATCA, the Foreign Account Tax Compliance Act, yang merupakan sistem pengawasan rekening di wilayah bebas pajak dan lalu lintas dana haram. Dengan akses ini memungkinkan Indonesia dapat sukses besar menjaring dana hidden warga Indonesia di luar negeri melalui program TA.
Kebijakan Jokowi ini memang politik berani dengan taruhan besar. Sementara kekuatan politik dalam negeri tidak sepenuhnya mendukung. Dampak dari kebijakan ini memang banyak TNC Amerika kesulitan melakukan fundraising atas sumber daya yang mereka kuasai di Indonesia. Karena kontrol yang ketat atas cost recovery setelah reformasi Migas. Sementara kini Pertamina tercatat sebagai perusahaan MIGAS terbaik dunia. Banyak industri perikanan Cina yang gulung tikar akibat kebijakan perikanan indonesia atas wilayah lautnya. Singapore sebagai financial center bagi warga Indonesia, kini meradang karena terjadi rush dana di bank pindah ke Indonesia. Memang di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia semakin mengkukuhkan dirinya sebagai negara berdaulat namun membuka diri untuk bermitra dengan siapapun atas dasar kepentingan nasional. Namun kemitraan yang setara ini tentu tidak di inginkan oleh siapapun.
Makanya kekuatan infiltrasi asing melalui proxy dari kekuatan oposisi di Indonesia terus di lakukan. Menjelang tahun 2019 adalah to be or not to be bagi mereka untuk memastikan kekuasaan Jokowi dapat di tumbangkan. Hal ini memang lebih leluasa di lakukan, karena Indonesia negara demokrasi, yang memberikan kebebasan siapapun dan media massa melakukan perang opini yang bisa efektif merusak reputasi pemerintah. Sehingga pemerintah lemah. Dan mudah untuk di kendalikan dan di jatuhkan dengan menempatkan orang yang tunduk dengan kebijakan asing. Apakah semudah itu? Semua tahu bahwa kekuatan Indonesia adalah persatuan atas dasar kebinekaan. Benteng persatuan ini adalah umat Islam. Namun semua juga tahu bahwa kekuatan islam menyimpan konplik karena paham sekterian dan radikalisme. Keadaan inilah yang memungkinkan kesatuan itu bukan saja kuat tapi juga renta di provokasi menjadi api yang mudah membakar hangus NKRI, akhirnya di kuasai asing…
My dear friend,
Ingat engga dulu waktu kita di Beijing dalam rehat seminar di sebuah cafe, kita menonton acara TV yang memuat berita kerusuhan di Suriah, bahwa itu tidak mungkin oposisi begitu terorganisirnya bergerak dengan satu tekad menjatuhkan rezim Bashar AL Assad tanpa ada dukungan kuat dari AS/Barat, juga Israel. Saya liat kamu sempat tersenyum. Kamu kira aku sedang membangun teori tentang konspirasi. Padahal menurut kamu bahwa ini murni kehendak mayoritas rakyat Suriah yang ingin tegaknya demokrasi. Mereka sudah bosan dibawah rezim Alwalid yang berasal dari minoritas Syiah yang berlaku otoriter. Saya dapat maklum apa yang kamu sinyalir. Menurut saya ketika itu , ada hal yang sangat mudah di ledakkan di Suriah, yaitu masalah hubungan sunni dengan Syiah. Maklum saja di Suriah, sunni adalah kelompok mayoritas namun elite kekuasaan berada di tangan keluarga Alwalid dari sekte Syiah. Perseteruan ini sengaja di kobarkan lewat operasi intelligent.
Sejak Obama terpilih sebagai presiden upaya smart power AS untuk menjatuhkan rezim Alwalid ini telah dilaksanakan dengan systematis. Para intelektual Muslim Sunni yang ada di suriah serta militer dari kelompok reformis di dekati oleh AS lewat program binaan secara langsung maupun tidak langsung. Motor dari operasi pembinaan para oposan ini adalah Departement Luar Negeri As melalui US Institute of Peace dengan dibantu oleh Negara Eropa Barat sekutunya. Program pelatihan yang di adakan di Jerman dengan dukungan ahli intelligent ini, meliputi program agitasi dari aspek ekonomi, social ,politik,budaya dan agama. Para mereka yang telah dilatih ini , kembali ke Suriah membina pressure group dari kalangan LSM yang pro demokrasi, ulama sunni dan militer intelektual.
Presssure group inilah yang melakukan propaganda sistematis kepada seluruh rakyat untuk terjadinya gelombang revolusi. Maka ketika harga pangan melambung tinggi dan rezim Alwalid tidak bisa mengatasi krisis pangan, maka momentum ini digunakan untuk melakukan revolusi rakyat. Ditambah lagi keberhasilan people power di Mesir menjatuhkan Hosni Mubarak , Libia yang membuat hengkang Khadafi , ikut berperan sebagai trigger meluasnya perlawanan rakyat. Jadi kesimpulannya kerusuhan ini tercipta karena by design oleh AS dan sekutunya. Bila kekacauan terjadi, apapun bisa terjadi. Diawali oleh aksi demo yang tak terkendali dan terprovokasi hingga terjadi benturan keras antara rakyat dan aparat. Selanjutnya meluas hingga terbentuk group pemberontak. Bila sudah begini, maka sikap negara di manapun akan sama, yaitu menghadapinya dengan tegas. Tindakan berontak adalah tidakan makar.
Semua tahu di belakang kelompok oposisi ada kekuatan AS/Barat. Ini operasi intelligent AS/Barat untuk menciptakan chaos dan sekaligus menebarkan berita bohong yang sengaja dibesar besarkan oleh media barat untuk membangun bad image atas rezim Suriah. Sahabatku, Indonesia harus waspada dengan cara cara gerakan oposisi yang seperti itu, yang akhirnya menjadikan suriah kawasan perang dan pembantaian. Sangat mengerikan. Enam bulan lalu saya berhasil masuk ke Damaskus bersama akfitis international lainnya. Saya melihat negeri yang di berkati rasul itu hancur seperti negeri tidak ber Tuhan. Perang saudara ini sudah menewaskan lebih dari 250.000 orang, sebanyak 80.000 orang adalah warga sipil, termasuk 13.500 orang anak-anak. Sedikitnya 1 juta orang terluka dalam konflik ini. Sedikitnya 250.000 anak-anak hidup di kota-kota yang terkepung dalam kondisi mengenaskan. Sebagian besar dari mereka terpaksa menyantap makanan hewan atau daun demi bertahan hidup. Lebih separuh rakyat Suriah eksodus keluar negeri mencari perlindungan di negeri orang. Ongkos sosial akibat perang itu seakan tak tertanggungkan oleh siapapun yang waras.
Dengan keadaan ini maka dapat di pastikan ekonomi Suriah mengalami kemunduran hingga tiga dekade, karena sebagian besar pendapatannya terhenti dan banyak infrastruktur hancur, deindustrialisasi dan tutupnya berbagai jenis usaha. Rakyat mengalami kebangkrutan yang berujung pada maraknya penjarahan dan penghancuran. Sejak 2011, ekspor Suriah anjlok hingga 90 persen dan di saat bersamaan Suriah juga menderita sanksi internasional. Di sisi lain, sebagian besar rakyat Suriah hidup tanpa listrik akibat hancurknya 83 persen infrastruktur kelistrikan negeri itu. Semoga neraka di Suriah tidak pernah terjadi di Indonesia.
My dear friend,
Kini pemerintah Amerika di pimpin oleh Donald Trump. Kamu tahu bahwa dia sudah melakukan aliansi bisnis dengan pengusaha yang juga politisi di Indonesia sejak beberapa tahun lalu. Trump akan melakukan apa saja untuk menyelematkan Freeport dan merebut kembali Marsela sebagai jalur strategis menguasai Asia pacific. Trump akan melakukan kebijakan shock banking melalui peningkatan suku bunga the Fed. Ini lebih dahsyat daripada bomb nuklir, yang bisa membuat rupiah terkoreksi negatif akibat capital outflow. Saat itulah kekuatan proxy semakin dapat angin untuk merebut kekuasaan. Mereka di gerakan oleh kaum oportunis dengan menjadikan agama sebagai isyu utama. Di balik isyu itu ada agenda utama yaitu bagaimana menguasai SDA Indonesia. Sementara yang memperjuangkan agama itu hanya di jadikan kayu bakar untuk kemudian setelah berkuasa, kayu bakar yang telah jadi debu itu akan di buang begitu saja…Itu terjadi di mana mana, sejarah membuktikan…
My dear friend,
Menghadapi situasi kedepan memang tidak mudah. Ini tantangan bagi rakyat Indonesia untuk berselencar dalam gelombang panas dalam konstelasi global. Mengapa ? Indonesia punya potensi besar untuk unggul yaitu mempunyai geografi daratan dan lautan yang kaya akan SDA. Ini harus di kelola dengan baik dan bermanfaat. Indonesia punya demografi hebat yakni kearifan lokal, yang juga harus di barengi dengan revolusi mental dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Indonesia harus menjadi negara agraris, negara maritim, dan negara industri. Hanya dengan cara itu Indonesia bisa selamat. Jangan sampai potensi hebat ini jadi hancur hanya karena sekelompok orang yang sebetulnya mereka hanyalah proxy asing untuk membakar revolusi di negeri ini. Semoga TNI bisa tegas bahwa NKRI harga mati.
Semoga rakyat Indonesia menyadari ini dan bersikap berhati-hati atas setiap provokasi yang bisa menmbulkan gejolak dalam negeri dan bersatu dalam barisan negara kesatuan tanpa bisa di pecah belah karena isyu SARA. Semoga TNI tetap menjadi pembela NKRI dan memang prajurit TNI terlatih membaca geopolitik dan geostrategis karena Indonesia kaya dengan pengalaman jatuh bangun kekuasaan. Saya yakin indonesia semakin dewasa karena di dera masalah dan kini Indonesia di bawah presiden Jokowi akan terus begerak menjadi marcu suar sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam yang mampu berdualat di atas keberagaman tanpa bisa di tembus oleh kekuatan asing dalam bentuk apapun…Suriah adalah pelajaran mahal sekali bagi umat islam di Indonesia..sangat mahal. Kalau sampai terjadi, ongkos kemanusiaan sangat mahal dan tak mungkin anak cucu kita bisa menanggungnya. Cintai generasi masa depan dengan mewariskan kehidupan cinta damai dan kesejahteraan di bawah lindungan Tuhan yang pengasih penyayang..
Salam hangat selalu.
JC
Komentar
Cirinya… selalu ada figur perempuan yang “menjungkirbalikkan” eksistensi tokoh-tokoh sentral sebuah pergerakan besar, yang kelakuannya tojaiyah dengan keyakinan yang diperjuangkannya !
☺☺☺
GHOST FLEET DI KAWASAN INDO-PASIFIC
oleh Abdul Halim
Polemik Ghost Fleet: a Novel of the Next World War yang tengah ramai diperbincangkan di Indonesia justru menuai reaksi negatif khalayak luas.
Padahal, jika disimak secara saksama, buku bergenre novel setebal 315 halaman yang ditulis oleh Peter Warren Singer dan August Cole tersebut men g gambar – kan adanya per tarung an para raksasa dunia dalam mem – perebutkan supremasi militer dan ekonomi di kawasan Indo Pasifik.
Menariknya, wila y ah yang tengah diperebutkan di dalam kontestasi tersebut di antaranya adalah Indonesia. Di dalam novel itu, Singer dan Cole menyebut Indonesia se dikitnya tujuh kali dan selu – ruh nya bernada peyoratif.
Kenapa demikian? Meski memiliki nilai geopolitik yang serba strategis dengan empat alur laut Kepulauan Indonesia yang terhubung dengan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, negeri zamrud khatulis tiwa ini tak terlalu di perhitungkan di tengah pelbagai kepentingan global.
Situasi ini membuat Amerika Serikat, China, dan India berlomba-lomba men jalin kemitraan strategis, baik bilateral maupun multilateral, guna mengamankan kepen tingan dagangnya. Sejarah mencatat, sejak November 2002, Amerika Serikat beserta negara sekutunya, seperti Prancis, Spanyol, Italia, dan Jepang, telah membangun pangkalan militernya di Seychelles.
Belakangan, Presi – den Trump kembali memper – tegas bahwa, “Amerika Serikat bakal mengalihkan perhati an – nya dari Asia-Pasifik ke Indo Pasifik” saat berkunjung ke Jepang, Korea Selatan, China, Vietnam, dan Filipina pada November 2017. Setali tiga uang, China dan India juga sangat bergantung pada akses bebas dan terbuka pada jalur pelayaran dan per – dagangan di Samudera Hindia.
Terlebih lagi, sepanjang 2016, diperkirakan sekitar 40 juta barel minyak per hari disalur – kan dari Timur Tengah ke Asia, seperti China, Jepang, dan Korea Selatan via Samudera Hindia, termasuk melalui Selat Hormuz, Selat Malaka, dan Bab el-Mandeb. Saking strategisnya, China juga menjalin kerja sama ekonomi dan militer dengan Republik Djibouti yang berada di Afrika bagian timur atau ujung barat laut Samudera Hindia.
Puncaknya, pada 21 Januari 2018, Angkatan Laut China di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping membangun pang – kalan militer pertamanya yang berdekatan langsung dengan Bab el-Mandeb, salah satu jalur pelayaran tersibuk dunia dan palingkrusialketigadiSamudera Hindia. Selain di Djibouti, China tak mengabaikan pentingnya men – jalin kerja sama dengan Seychelles.
Meski luasnya hanya 459 kilometer persegi, negara yang terdiri dari 115 gugusan pulau kecil tersebut juga bernilai amat strategis bagi inisiatif pembangunan infra struktur “One Belt One Road” (OBOR) yang diusung oleh Beijing. Betapa tidak, Seychelles terletak di jantung Samudra Hindia yang menghubungkan Afrika, Semenan jung Arab, dan anak benua India.
Lebih dari itu, Seychelles juga ber ada di pusat Jalur Sutra Mari tim, dari selatan China dan Myanmar hingga Afrika dan EropamelaluiTerusan Suez. Masifnya pergerak an China di Samudera Hindia men dorong New Delhi untuk bergerak lebih maju. Apalagi se kitar 95% vo lume dan 70% nilai perda gang an India, juga didatangkan melalui Samudera Hindia.
Apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Narendra Modi?
Per tama, India menan da tangani kese pakatan kerja sama dengan Seychelles un tuk membangun pangkalan mili ternya di Pulau Assumption, berjarak 1.650 kilometer dari daratan Afrika Timur.
Kedua, Oman dan Singa pura telah bersepakat de ngan India untuk mem berikan akses ekstra ke Pe labuhan Duqm yang ber dekat an dengan Selat Hormuz dan Pelabuhan Changi yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan Laut China Selatan.
Pendek kata, India pun menempatkan Samudera Hindia sebagai be – ran da utama dari kepentingan nasionalnya. Perlombaan ekonomi dan militer antara Amerika Serikat, China, dan India di kawasan Indo Pasifik menggambarkan betapa signifikannya pe nguasa – an atas laut sebagai jalur pela – yaran dan perdagangan dunia.
Lantas, bagaimana dengan situasi Indonesia belakangan ini? Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan (Maret 2018) mencatat, permasalahan men dasar berkaitan dengan upaya menjadikan Indonesia sebagai poros ma – ritim dunia.
Pertama, disorientasi kebijakan kemaritiman.
Seperti diketahui, sejak dibentuk pada Oktober 2014, pelbagai kebijak an yang diambil justru kian men jauhkan rakyat dari laut nya. Contohnya adalah keinginan melanjutkan proyek properti reklamasi di Teluk Jakarta dan tarik-ulur kewenangan menerbitkan rekomendasi impor garam.
Salah satu nya melalui pe nerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 ten tang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Per ikanan dan Komoditas Per garam an se bagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri. Lebih parah lagi, sepanjang 2014-2017 telah terjadi se dikit – nya 33 tragedi kecelakaan pe – layaran di laut.
Sebagian besar diakibatkan oleh kelebihan muat an dan kerusakan mesin yang berujung pada kebakaran danteng – gelamnya kapal. Akibatnya, 158 orang dinyatakan hilang atau me – ninggal dunia dan 24 orang lainnya meng alami luka-luka.
Ironisnya, meski alokasi APBN Kemen – terian Perhubungan mengalami kenaikan, yakni Rp28,7 triliun pada 2014 dan meningkat men – jadi Rp48,2 triliun pada 2018, namun fokus pemerintah se – batas mem bangun pelabuhan dan mem berikan subsidi. Semen tara penguatan armada pelayaran rakyat diabaikan. Inilah ironi bangsa kelautan terbesar di dunia.
Kedua, tata kelola sumber daya laut yang terlampau terbuka dan pro terhadap kepentingan asing.
Faktanya, 11 pulau kecil telah dikelola oleh swasta asing dengan nilai investasi Rp11,046 triliun pada 2014-2015. Angka ini belum termasuk 75 pulau kecil lainnya yang ditargetkan untuk dikelola investor asing pada 2016-2019. Belum lagi perluasan kawasan konservasi laut yang ditarget kan bertambah 700.000 hektare dalam APBN 2018.
Dimuat Koran Sindo 6 April 2018
😊
🌴GHOST FLEET DI KAWASAN INDO-PASIFIC
oleh Abdul Halim
Jika tidak dikoreksi, praktik ini ber implikasi terhadap kian menyusutnya jangkauan wilayah tangkap an nelayan tradisional dan semakin leluasanya kepentingan asing. Pertanyaannya, sejauh mana negara bisa berperan saat kepentingan asing merajalela di setiap jengkal teritorial bangsa kepulauan ini? Inilah sesungguhnya ancaman kolektif republik yang sering kali dipandang sebelah mata.
Berkebalikan dengan Indonesia, China dan India justru berekspansi ke banyak negara untuk terlibat langsung di dalam pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi memberikan kesejahteraan bagi rak – yatnya. Bahkan, mereka sering kali memboyong warganya untuk ikut bekerja di pelbagai proyek strategis negara lain.
Hal ini pula yang tengah marak terjadi di Banten, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Di samping itu, China dan India juga mempercayai bahwa menguasai laut adalah kunci memenangkan supremasi militer dan ekonomi di kawasan Indo Pasifik. Apalagi sepanjang 2016 telah terjadi praktik pe – rompakan dan perampokan ber senjata sebanyak 314 insi – den di Asia, Afrika Timur, dan Afrika Barat.
Seperti dilaporkan oleh Ocean Beyond Piracy bahwa akibat insiden ini, 4.749 pelaut mengalami penyerangan dan nilai kerugian yang ditimbulkan senilai USD2,5 miliar. Semen – tara pada kuartal pertama 2017, sebanyak 19 insiden perom pak – an dan perampokan bersenjata terjadi di perairan Indonesia.
Dengan demikian, pere but – an supremasi militer dan ekonomi di kawasan Indo Pasifik bukanlah halusinasi Singer dan Cole. Lantas, apa yang perlu dilakukan oleh Indonesia? Sun Tzu di dalam buku berjudul “The Art of War” sebagaimana dikutip di dalam novel Ghost Fleet pernah berujar, “Anda bisa berperang sepanjang waktu atau menjadikan bangsamu jauh lebih tangguh.
Karena Anda tidak bisa melakukan keduanya”. Maka penguatan armada laut yang diintegrasikan de ngan tata kelola administrasi negara, sistem politik, angkatan bersen jata, dan ekonomi maritim menjadi pekerjaan rumah yang mendesak untuk dituntaskan.
Akhirnya, Lord Haversham pernah berpesan, “Armada laut dan kepentingan dagang me – miliki relasi yang sangat erat dan saling memengaruhi. Pasal – nya, armada laut merupakan pelindung utama kepentingan dagang sebuah negara. Dengan cara itulah, Inggris menuai kesejahteraan, kedigdayaannya pada abad XVII dan XVIII”. Inilah sejatinya pesan yang terurai di setiap halaman Ghost Fleet: a Novel of the Next World War. Mengabaikannya bisa berdampak pada bubarnya se buah negara.
ABDUL HALIM
Analis Geopolitik dan Diplomasi Internasional; Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Jakarta
Dimuat Koran Sindo 6 April 2018
· Balas · 1h · Telah disunting
Bayt al-Hikmah Institute 