Tinggalkan komentar

GHOST FLEET DI KAWASAN INDO-PASIFIC

Bagian 1
GHOST FLEET DI KAWASAN INDO-PASIFIC
oleh Abdul Halim

Polemik Ghost Fleet: a Novel of the Next World War yang tengah ramai diperbincangkan di Indonesia justru menuai reaksi negatif khalayak luas.

Padahal, jika disimak secara saksama, buku bergenre novel setebal 315 halaman yang ditulis oleh Peter Warren Singer dan August Cole tersebut menggambarkan adanya pertarungan para raksasa dunia dalam mem perebutkan supremasi militer dan ekonomi di kawasan Indo Pasifik.

Menariknya, wilayah yang tengah diperebutkan didalam kontestasi tersebut di antaranya adalah Indonesia. Di dalam novel itu, Singer dan Cole menyebut Indonesia sedikitnya tujuh kali dan seluruhnya bernada peyoratif.

Kenapa demikian? Meski memiliki nilai geopolitik yang serba strategis dengan empat alur laut Kepulauan Indonesia yang terhubung dengan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, negeri zamrud khatulis tiwa ini tak terlalu di perhitungkan di tengah pelbagai kepentingan global.

Situasi ini membuat Amerika Serikat, China, dan India berlomba-lomba menjalin kemitraan strategis, baik bilateral maupun multilateral, guna mengamankan kepentingan dagangnya. Sejarah mencatat, sejak November 2002, Amerika Serikat beserta negara sekutunya, seperti Prancis, Spanyol, Italia, dan Jepang, telah membangun pangkalan militernya di Seychelles.

Belakangan, Presiden Trump kembali mempertegas bahwa, “Amerika Serikat bakal mengalihkan perhatiannya dari Asia-Pasifik ke Indo Pasifik” saat berkunjung ke Jepang, Korea Selatan, China, Vietnam, dan Filipina pada November 2017. Setali tiga uang, China dan India juga sangat bergantung pada akses bebas dan terbuka pada jalur pelayaran dan perdagangan di Samudera Hindia.

Terlebih lagi, sepanjang 2016, diperkirakan sekitar 40 juta barel minyak per hari disalurkan dari Timur Tengah ke Asia, seperti China, Jepang, dan Korea Selatan via Samudera Hindia, termasuk melalui Selat Hormuz, Selat Malaka, dan Bab el-Mandeb. Saking strategisnya, China juga menjalin kerja sama ekonomi dan militer dengan Republik Djibouti yang berada di Afrika bagian timur atau ujung barat laut Samudera Hindia.

Puncaknya, pada 21 Januari 2018, Angkatan Laut China di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping membangun pangkalan militer pertamanya yang berdekatan langsung dengan Bab el-Mandeb, salah satu jalur pelayaran tersibuk dunia dan palingkrusialketigadiSamudera Hindia. Selain di Djibouti, China tak mengabaikan pentingnya menjalin kerja sama dengan Seychelles.

Meski luasnya hanya 459 kilometer persegi, negara yang terdiri dari 115 gugusan pulau kecil tersebut juga bernilai amat strategis bagi inisiatif pembangunan infra struktur “One Belt One Road” (OBOR) yang diusung oleh Beijing. Betapa tidak, Seychelles terletak di jantung Samudra Hindia yang menghubungkan Afrika, Semenan jung Arab, dan anak benua India.

Lebih dari itu, Seychelles juga berada di pusat Jalur Sutra Mari tim, dari selatan China dan Myanmar hingga Afrika dan Eropa melalui Terusan Suez. Masifnya pergerakan China di Samudera Hindia mendorong New Delhi untuk bergerak lebih maju. Apalagi sekitar 95% volume dan 70% nilai perdagangan India, juga didatangkan melalui Samudera Hindia.

Apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Narendra Modi?

Pertama, India menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Seychelles untuk membangun pangkalan militernya di Pulau Assumption, berjarak 1.650 kilometer dari daratan Afrika Timur.

Kedua, Oman dan Singapura telah bersepakat dengan India untuk memberikan akses ekstra ke Pelabuhan Duqm yang berdekatan dengan Selat Hormuz dan Pelabuhan Changi yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan Laut China Selatan.

Pendek kata, India pun menempatkan Samudera Hindia sebagai beranda utama dari kepentingan nasionalnya. Perlombaan ekonomi dan militer antara Amerika Serikat, China, dan India di kawasan Indo Pasifik menggambarkan betapa signifikannya penguasaan atas laut sebagai jalur pelayaran dan perdagangan dunia.

Lantas, bagaimana dengan situasi Indonesia belakangan ini? Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan (Maret 2018) mencatat, permasalahan men dasar berkaitan dengan upaya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Pertama, disorientasi kebijakan kemaritiman. 

Seperti diketahui, sejak dibentuk pada Oktober 2014, pelbagai kebijakan yang diambil justru kian menjauhkan rakyat dari lautnya. Contohnya adalah keinginan melanjutkan proyek properti reklamasi di Teluk Jakarta dan tarik-ulur kewenangan menerbitkan rekomendasi impor garam.

Salah satunya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri. Lebih parah lagi, sepanjang 2014-2017 telah terjadi sedikitnya 33 tragedi kecelakaan pelayaran di laut.

Sebagian besar diakibatkan oleh kelebihan muatan dan kerusakan mesin yang berujung pada kebakaran dan tenggelamnya kapal. Akibatnya, 158 orang dinyatakan hilang atau meninggal dunia dan 24 orang lainnya mengalami luka-luka.

Ironisnya, meski alokasi APBN Kementerian Perhubungan mengalami kenaikan, yakni Rp28,7 triliun pada 2014 dan meningkat menjadi Rp 48,2 triliun pada 2018, namun fokus pemerintah sebatas membangun pelabuhan dan memberikan subsidi. Sementara penguatan armada pelayaran rakyat diabaikan. Inilah ironi bangsa kelautan terbesar di dunia.

Kedua, tata kelola sumber daya laut yang terlampau terbuka dan pro terhadap kepentingan asing.

Faktanya, 11 pulau kecil telah dikelola oleh swasta asing dengan nilai investasi Rp 11,046 triliun pada 2014-2015. Angka ini belum termasuk 75 pulau kecil lainnya yang ditargetkan untuk dikelola investor asing pada 2016-2019. Belum lagi perluasan kawasan konservasi laut yang ditarget kan bertambah 700.000 hektare dalam APBN 2018.

Jika tidak dikoreksi, praktik ini berimplikasi terhadap kian menyusutnya jangkauan wilayah tangkapan nelayan tradisional dan semakin leluasanya kepentingan asing. Pertanyaannya, sejauh mana negara bisa berperan saat kepentingan asing merajalela di setiap jengkal teritorial bangsa kepulauan ini? Inilah sesungguhnya ancaman kolektif republik yang sering kali dipandang sebelah mata.

Berkebalikan dengan Indonesia, China dan India justru berekspansi ke banyak negara untuk terlibat langsung di dalam pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Bahkan, mereka sering kali memboyong warganya untuk ikut bekerja di pelbagai proyek strategis negara lain.

Hal ini pula yang tengah marak terjadi di Banten, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Di samping itu, China dan India juga mempercayai bahwa menguasai laut adalah kunci memenangkan supremasi militer dan ekonomi di kawasan Indo Pasifik. Apalagi sepanjang 2016 telah terjadi praktik perompakan dan perampokan ber senjata sebanyak 314 insiden di Asia, Afrika Timur, dan Afrika Barat.

Seperti dilaporkan oleh Ocean Beyond Piracy bahwa akibat insiden ini, 4.749 pelaut mengalami penyerangan dan nilai kerugian yang ditimbulkan senilai USD2,5 miliar. Sementara pada kuartal pertama 2017, sebanyak 19 insiden perompakan dan perampokan bersenjata terjadi di perairan Indonesia.

Dengan demikian, perebutan supremasi militer dan ekonomi di kawasan Indo Pasifik bukanlah halusinasi Singer dan Cole. Lantas, apa yang perlu dilakukan oleh Indonesia? Sun Tzu di dalam buku berjudul “The Art of War” sebagaimana dikutip di dalam novel Ghost Fleet pernah berujar, “Anda bisa berperang sepanjang waktu atau menjadikan bangsamu jauh lebih tangguh.

Karena Anda tidak bisa melakukan keduanya”. Maka penguatan armada laut yang diintegrasikan de ngan tata kelola administrasi negara, sistem politik, angkatan bersenjata, dan ekonomi maritim menjadi pekerjaan rumah yang mendesak untuk dituntaskan.

Akhirnya, Lord Haversham pernah berpesan, “Armada laut dan kepentingan dagang memiliki relasi yang sangat erat dan saling memengaruhi. Pasalnya, armada laut merupakan pelindung utama kepentingan dagang sebuah negara. Dengan cara itulah, Inggris menuai kesejahteraan, kedigdayaannya pada abad XVII dan XVIII”. Inilah sejatinya pesan yang terurai di setiap halaman Ghost Fleet: a Novel of the Next World War. Mengabaikannya bisa berdampak pada bubarnya se buah negara.

ABDUL HALIM

Analis Geopolitik dan Diplomasi Internasional; Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Jakarta

Dimuat Koran Sindo 6 April 2018

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Atlantis in the Java Sea

A scientific effort to match Plato’s narrative location for Atlantis

Sembrani

Membahas ISU-ISU Penting bagi Anak Bangsa, Berbagi Ide, dan Saling Cinta

Wirdanova

+62811-813-1917

aawanto

The greatest WordPress.com site in all the land!

Covert Geopolitics

Beyond the Smoke & Mirrors

Catatan Harta Amanah Soekarno

as good as possible for as many as possible

Modesty - Women Terrace

My Mind in Words and Pictures

Kanzunqalam's Blog

AKAL tanpa WAHYU, akan berbuah, IMAN tanpa ILMU

Cahayapelangi

Cakrawala, menapaki kehidupan nusantara & dunia

religiku

hacking the religion

SANGKAN PARANING DUMADI

Just another WordPress.com site

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger menyukai ini: