1 Komentar

Indonesia belum 100 % Merdeka, “Kembalikan BI dan OJK ke Tangan Pemerintah!”

September 3, 2016 Berita

 Pekan ini ada tamu “istimewa” bertandang ke negeri ini, yaitu Ratu Maxima dari Negeri Belanda. Nah, menariknya adalah, institusi utama yang didatanginya adalah Bank Indonesia. Ini menambah misteri BI, yang semula merupakan sebuah bank swasta Belanda, yaitu De  Javasche Bank, yang dipaksakan menjadi bank sentral NKRI demi pengakuan atas kemerdekaannya.  Milik siapakah sesungguhnya BI itu? Padaha, para pendiri NKRI, telah mendirikan bank sentral berdaulat sendiri pada 1946, dengan nama Bank Negara Indonesia 46.  BNI 46 ditolak para bankir internasional  dan NKRI tak diakui, sampai, BNI diubah statusnya menjadi bank komersial biasa, sementara sebagai bank sentral NKRI adalah De Javasche Bank!
Ratu Maxima dan Gubernur BI
Ratu Maxima dan Gubernur BI
Ratu Maxima dan Gubernur BI

Sebagaimana kita ketahui, hari ini, Bank Indonesia telah lepas dari pemerintah RI. Pengelolaannya tidak dapat diintervensi oleh kepentingan rakyat Indonesia, yang diwakili oleh Presiden dan DPR, melainkan sepenuhnya di bawah IMF dan bank internasional.

Salamuddin Daeng, seorang akademisi dan aktivis dari Universitas Bung Karno, dan peneliti di Indonesian Global Justice (IGJ) menyatakan bahwa du alembaga moneter di Indonesia, yakni Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai lembaga yang “memakan sendiri dan tidak berkontribusi ke negara”. Dia menyerukan agar hal dan kondisi  ini diubah.

“OJK dan BI harus di bawah presiden langsung. OjJK memegang aset semua bank dan lembaga keuangan, memakan sendiri uangnya. BI utang sendiri, spekulasi sendiri, makan sendiri,” demikian Salamuddin dalam pernyataannya baru-baru ini.

Salamuddin menyerukan bahwa dua lembaga tersebut harus diambil alih keuangannya oleh pemerintah. Saat ini OJK dan BI berada di luar mekanisme pemerintahan RI.  Selain itu, aktivis ini juga mengatakan,  ratusan triliun rupiah  uang-uang  yang dipegang oleh SJSN-BPJS, lembaga asuransi pemungut uang rakyta, Jamsostek, TASPEN, ASABRI, ASKES, dan Dana haji, harus  semuanya taruh dalam kas negara, dimasukkan ke dalam APBN, dan agar jangan dimakan sendiri oleh lembaga-lembaga tersebut, termasuk kelembagaan yang mengurus ibadah haji.

http://zaimsaidi.com/kembalikan-bi-dan-ojk-ke-tangan-pemerintah/

Iklan

One comment on “Indonesia belum 100 % Merdeka, “Kembalikan BI dan OJK ke Tangan Pemerintah!”

  1. pemerintah (eksekutif, legislatif, yudikatif) itu unsur negara yg digaji. tugasnya administratur. bukan urus uang!! sudah jelaskan pemerintah itu digaji negara.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Atlantis in the Java Sea

A scientific effort to match Plato’s narrative location for Atlantis

sembrani

bertukar ide, melampaui mimpi bersama

Nurul Wirda

0812-8267-9182

aawanto

The greatest WordPress.com site in all the land!

Covert Geopolitics

Beyond the Smoke & Mirrors

Catatan Harta Amanah Soekarno

as good as possible for as many as possible

Women Terrace

to say something that i never talk before

Kanzunqalam's Blog

AKAL tanpa WAHYU, akan berbuah, IMAN tanpa ILMU

Cahayapelangi

Cakrawala, menapaki kehidupan nusantara & dunia

religiku

hacking the religion

SANGKAN PARANING DUMADI

Just another WordPress.com site

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger menyukai ini: