Tinggalkan komentar

Konspirasi Global Ekplorasi-Ekploitasi Sumberdaya Alam dunia

GEOPOLITIK-EKONOMI INDONESIA

(Dalam Konteks Konspirasi Global Ekplorasi-Ekploitasi Sumberdaya Alam dunia)

Ed. Ahmad Y. Samantho, S.IP, MA 

(Peneliti di Bayt al-Hikmah Institute: http://www.ahmadsamantho.wordpress.com)

by Rudi Hartono, dll.

IMG_0008

  1. Pengertian

Geopolitik diartikan sebagai sistem politik wawasan atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial dalam arti luas) suatu negara, yang IMG_0003.edapabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara.

Presentation Geopolitikekonind

Sebaran dan Mekanisme Eksplorasi Sumber Daya MINERAL Fix

12373362_10208240550361346_7639108219058195044_nSalah satu pedoman bangsa Indonesia, adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara, sehingga disebut Wawasan Nusantara. Oleh karena itu Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia. Hal ini dipahami berdasarkan pengertian bahwa dalam Wawasan Nusantara konsepsi geopolitik Indonesia yaitu unsur ruang, yang kini berkembang tidak saja secara fisik geografis, melainkan dalam pengertian secara keseluruhannya (Suradinata; Sumiarno: 2005).

Saat ini NKRI pada pemerintahan Jokowi mendapat Ujian berat dengan kasus perpanjangan ijin Freeport yang yang akan berakhir 2021 tapi sudah akan diperpanjang sampai 2041 sejak sekarang dan telah menimbulkan kegaduhan politik  karena kasus pencatutan nama presiden dan wapres RI serta keterlibatan beberapa pejabat ekskutif maupun legislatf sebagai makelarnya.

12347819_10208240562881659_985093572775646589_n

Freeport dan Tonggak Neo-kolonialisme di Indonesia

Presentation Geopolitikekonind

Pada akhir Januari lalu, hanya beberapa saat setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi yang moderat terkait ekspor mineral mentah, bos PT. Freeport langsung terbang dari New York ke Jakarta.

Di Jakarta, President and CEO Freeport-McMoran Copper & Gold Inc Richard C. Adkerson mendatangi empat Menteri, yakni Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Keuangan Chatib Basri, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, dan Menteri ESDM Jero Wacik.

Kedatangan bos Freeport itu menimbulkan tanda-tanya. Sebab, jauh sebelum kedatangannya, berbagai pihak di Indonesia sudah gempar dengan isu kuatnya lobi dua perusahan raksasa, Freeport dan Newmont, dalam menjegal aturan terkait larangan ekspor mineral mentah di Indonesia.

Dan, pada kenyataannya, regulasi baru yang dikeluarkan pemerintahan SBY, yakni PP nomor 1 tahun 2014, masih memberi kelonggaran kepada korporasi besar tersebut untuk tetap melakukan ekspor mineral dalam bentuk mentah. Artinya, lobby  korporasi besar itu sukses besar.

Pertanyaannya kemudian, kalau sudah menang besar, apa lagi yang dikehendaki Freeport? Rupanya, aturan bea keluar ekspor konsentrat sebesar 60 persen masih dianggap menyulitkan bisnis Freeport. Singkat cerita, untuk kelancaran bisnisnya, perusahaan asal Amerika Serikat itu kembali meminta keringanan terkait bea keluar ekspor konsentrat.

Kejadian di atas menunjukkan betapa ‘digdaya’-nya Freeport di hadapan pemerintah Indonesia. Sebelum kejadian ini, sudah bertalu-talu Freeport membuat pemerintah Indonesia bertekuk-lutut: mulai dari pembagian keuntungan yang tidak adil, renegosiasi kontrak karya yang mentok, kecelakaan yang menyebabkan puluhan pekerja tewas, dan hak-hak normatif pekerja yang terabaikan.

Ironisnya, kedigdayaan Freeport ini sudah berlangsung lama. Setidaknya sudah lima Presiden Indonesia, yakni Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY, tak sanggup ‘menegakkan kepalanya’ di hadapan Freeport. Sekarang pun, menjelang Pemilu 2014, belum ada Calon Presiden yang bersuara lantang untuk mengakhiri kedigdayaan Freeport di atas reruntuhan kedaulatan negeri ini.

Kita tentu bertanya, kenapa bisa terjadi hal demikian? Saya kira, untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya menelusuri kembali jejak Freeport ketika masuk Indonesia dan kaitannya dengan perubahan politik Indonesia di akhir tahun 1960-an.

Peristiwa 1965 dan Dampak Politiknya

ce675-paterbeekfreemasondanciaMenelusuri jejak Freeport di Indonesia, anda tidak bisa memisahkannya dengan peristiwa 1965, yakni pembasmian kaum kiri sebagai tahapan penggulingan pemerintahan Soekarno. Jalinan antara kehadiran Freeport dan peristiwa itu terkait erat.

Kita tahu, sebelum meletus peristiwa 1965, haluan politik Indonesia sangatlah anti-imperialis dan anti-neokolonialisme. Hal itu tercermin pula dalam kebijakan ekonominya, yakni upaya pemerintahan Soekarno melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonial dan praktek ekonomi yang berwatak imperialistik.

Karena itu, sejak tahun 1950-an, Amerika Serikat sudah mengerahkan segala upayanya untuk membawa Indonesia kembali ke pangkuan barat. Di sini AS memainkan dua peran sekaligus, yakni: di satu sisi, menawarkan bantuan ekonomi, militer, teknik, dll untuk membujuk Soekarno agar meninggalkan haluan politik, dan disisi lain, AS terlibat mendanai dan menyuplai senjata bagi sejumlah gerakan separatis di berbagai daerah di Indonesia.

Namun, di tahun 1960-an, berbagai upaya AS tersebut menemui kegagalan. Pada tahun 1964, AS mulai menggunakan pendekatan keras, yakni jalan penggulingan, sebagai cara mengubah haluan politik Indonesia agar kembali ke pangkuan barat.

87fb0-pahlawanrevolusiSejak itu AS dan sekutunya, terutama Inggris, mulai melancarkan operasi rahasia untuk menciptakan ‘benturan politik’ di Indonesia. Misalkan dengan melancarkan isu rencana kudeta Dewan Jenderal dan Dokumen Gillchrist. Targetnya jelas: pertama, memancing pendukung Soekarno, termasuk PKI dan Angkatan Bersenjata, untuk melancarkan operasi kontra-kudeta yang prematur; kedua, mempertajam peruncingan antara sayap kiri (Soekarno, militer progressif dan PKI) melawan sayap kanan (AD, Masyumi, PSI, dll).

Puncaknya adalah munculnya gerakan prematur di internal Angkatan Darat untuk menggagalkan rencana kup Dewan Jenderal. Ironisnya, gerakan prematur ini melibatkan—atau sengaja dirancang untuk melibatkan—sejumlah tokoh PKI. Dan, seperti kita ketahui, gerakan kontra-kudeta itu gagal total.

Rencana AS berhasil. Peristiwa G/30/S menjadi dalih bagi AS dan sekutu lokalnya, yakni Angkatan Darat, PSI, dan Masyumi, untuk mengobarkan perang melawan komunisme. Mereka segera menuding PKI, kendati tidak pernah terbukti sampai sekarang, sebagai dalang dalam aksi ‘G/30/S’ tersebut.

Misi AS pun menemukan jalannya: pertama, AS telah mengeksploitasi G-30-S sebagai justifikasi untuk menyingkirkan PKI [Perlu dicatat, PKI adalah partai berbasis massa dan paling keras menentang imperialisme/neokolonialisme. Selain itu, partai ini juga sangat loyal membela politik Soekarno]; kedua, dengan hancurnya PKI dan basis massanya, AS dan sekutu lokalnya membuka jalan untuk menjepit kekuasaan Soekarno dan melengserkannya.

Dan skenario AS ini menemui sukses besar. Pemerintahan Soekarno benar-benar terguling di tahun 1967. Dan selanjutnya, berdirilah kekuasaan diktator militer Soeharto, yang sepenuhnya disokong oleh AS dan sekutunya.

Yang patut dicatat, bahwa rezim baru–hasil aliansi antara militer dan teknokrat pro-barat–sangat berkomitmen terhadap reformasi ekonomi sesuai dengan kehendak barat. Rezim baru juga sangat terbuka terhadap modal asing.

Freeport Dan ‘Ujian’ Loyalitas Rezim Soeharto

ca6aa-soeharto478549-theindonesiankillings1965-1966Di bulan November 1965, hanya beberapa minggu setelah peristiwa G/30/S, dua eksekutif TEXACO [salah seorang bernama Julius Tahija] dari Indonesia, yang punya kedekatan dengan militer Indonesia, mulai mendekati Freeport. Keduanya memberi tahu bahwa sudah tiba waktu yang tepat bagi Freeport untuk membuka negosiasi dengan para Jenderal di Jakarta terkait Ertsberg (Wilson, 1981: 155).

Di sisi lain, di Jakarta: rezim militer di bawah Soeharto sedang berupaya keras mendapat dukungan internasional untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya, terutama bantuan ekonomi. Bagi Soeharto dan pendukungnya, bantuan ekonomi itu sangat dibutuhkan untuk mempercepat stabilitas politik.

Namun, ada harga yang harus dibayar oleh rezim Soeharto: melakukan reformasi ekonomi sesuai tuntutan AS dan barat. Sebagai imbalannya, barat bersedia melakukan renegosiasi utang dan memberi bantuan ekonomi sebesar 450 juta dollar AS pertahun di bawah skema Inter-Govermental Group on Indonesia/IGGI (Lihat: Bradley Simpson, Amerika Serikat dan Dimensi Internasional dari Pembunuhan Massal di Indonesia, 2011).

Selain itu, para pejabat AS mendesak rezim Soeharto untuk mengembalikan kepercayaan kreditor dan investor asing. Karena itu, hanya beberapa hari sejak peralihan kekuasaan dari tangan Soekarno ke Soeharto melalui Supersemar (11 Maret 1966), para teknisi Freeport sudah menjelajahi Irian Barat untuk menemukan gunung tembaga bernama Ertsberg.

Menurut Brad Simpson, Freeport merupakan ujian penting untuk membuktikan niat rezim baru di Indonesia terhadap investor asing. Bahkan, seperti ditulis oleh Simpson, pihak Kedubes AS menilai perundingan antara Freeport dan para pejabat Indonesia sebagai ‘awal diajukannya pertanyaan penting apakah sikap negatif Indonesia terhadap investasi asing akan berubah’.

“Tampaknya ini merupakan [sebuah] peluang sangat baik untuk memengaruhi jalan pikiran [Rakyat Indonesia] mengenai investasi asing,” demikian isi telegram Kedubes AS di Jakarta ke Kemenlu AS, 9 Juni 1966, sebagaimana dikutip oleh Brad Simpson.

Bersamaan dengan itu, untuk membuktikan diri sebagai rezim pro-barat dan pro-investasi asing, Soeharto dan para teknokratnya mulai menyusun UU penanaman modal asing yang baru. Seperti diungkapkan oleh Brad Simpson, AS punya andil besar dalam penyusunan UU PMA itu. “Seorang konsultan dari Van Sickle Associate yang berbasis di Denver membantu Widjojo Nitisastro, seorang ekonom Indonesia, menyusun UU itu dan hasilnya diserahkan oleh pejabat Indonesia ke Kedubes AS untuk dimintai komentarnya mengenai kemungkinan perbaikan-perbaikan dari investor AS,” tulis Brad Simpson.

Akhirnya, pada April 1967, Kontrak Karya pertama antara Freeport dengan pemerintah Indonesia diteken. Ironisnya, kontrak karya itu dilakukan ketika Papua belum resmi menjadi wilayah Republik Indonesia [Catat: Pepera baru dilakukan tahun 1969, yang disertai dengan banyak manipulasi dan kecurangan]. Selain itu, kontrak karya itu ditandatangani bukan oleh Presiden legitimate, melainkan oleh pejabat sementara Presiden, yakni Soeharto [Soeharto diangkat sebagai Presiden resmi tanggal 27 Maret 1968].

Forbes Wilson, kepala Freeport Sulphur Company saat itu, mengira pemerintah Indonesia berada di bawah tekanan AS saat meneken kontrak dengan Freeport itu (Denise Leith, 2002). Freeport adalah perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak dengan rezim militer yang baru berkuasa di Indonesia.

Setelah Freeport Sulphur, investor asing lainnya berlomba-lomba mengerubuti Indonesia. Dengan demikian, rezim Orde Baru berhasil menunaikan tugasnya: mengembalikan dunia internasional, terutama sektor bisnis, mengenai kebebasan berbisnis dan berinvestasi di Indonesia.

Dengan masuknya Freeport ke tanah Papua, berarti kepentingan bisnis AS menjadi penting di sana. Karena itu, demi menjaga kepentingan bisnisnya itu, AS tidak mempersoalkan proses kecurangan dan manipulasi saat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) untuk rakyat Papua Barat pada tahun 1969.

Dan memang terbukti, sejak Orde Baru berkuasa selama 32 tahun, kepentingan Freeport/AS di Papua tidak pernah terganggu. Malahan, pemerintah di Jakarta mengerahkan aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, untuk menjaga kepentingan Freeport di Papua.

*****

IMG_0007

Dari penjelasan panjang di atas, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan: pertama, kehadiran Freeport di Indonesia adalah tonggak awal kembalinya kolonialisme di Indonesia; kedua, Freeport adalah harga yang harus dibayar rezim Orde Batu atas bantuan AS dan sekutunya dalam penggulingan Soekarno; ketiga, kontrak karya dengan Freeport adalah bukti komitmen rezim Orba terhadap barat dan investor asing.

Masalahnya, ketika rezim Orba sudah runtuh, kenapa rezim pasca Orba tidak berani menghentikan Freeport? Jawabannya sederhana: rezim pasca Orba masih melanjutkan komitmen rezim Orba, yakni pro-barat dan pro-investor asing.

Rudi Hartonopengurus Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (PRD); Pimred Berdikari Online

Sumber Artikel:

http://www.berdikarionline.com/freeport-dan-tonggak-neokolonialisme-di-indonesia/#ixzz3nMM5XrfG
Follow us: @berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook

Artikel Referensi Pendukung Terkait :

“Ford Country: Membangun Agen Elite Indonesia” menurut David Ransom, Bab 7 Buku Illuminati Asia by Ahmad Yanuana Samantho, 2015.

http://www.cia-on-campus.org./internat/indo.html

http://www.ahmadsamantho.wordpress.com/

“JFK  Indonesia Zionis-CIA dan Freeport Sulfur”, by Lisa Please (di Bab 7 Buku Illuminati Asia by Ahmad Yanuana Samantho, 2015.)

“Soemitro Djojohadikusumo, The Hidden Story of Freeport”.

https://ahmadsamantho.wordpress.com/2014/06/11/soemitro-djojohadikusumo-the-hidden-story-of-freeport/

“Mafia Berkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia”

http://romailprincipe.wordpress.com/2010/12/12/buku-mafia-berkeley-dan-pembunuhan-massal-di-indonesia/

https://ahmadsamantho.wordpress.com/2013/02/23/mafia-berkeley-dan-pembunuhan-massal-di-indonesia/

Jokowi Gagal Diyakinkan, Skenario Kalla-Sudirman Said dan Setya Novanto di Freeport Terkuak

Posted by Ahmad Yanuana Samantho on Desember 1, 2015 in Ekonomi,

Internasional dan dunia IslamNews

26 November 2015 10:21:36 Diperbarui: 28 November 2015

Penulis Asaaro Lahagu

Manusia Pembelajar, tinggal di Jakarta. E-mail: lahagu@gmail.com, Twitter: http://www.twitter.com/asaarolahagu

Sikap tak kenal kompromi Presiden Jokowi yang tidak mau memperpanjang kontrak karya Freeport lebih awal, telah memakan korban. Karena korbannya adalah para pejabat kelas kakap, maka tindakan Jokowi itu dimaknai sebagai ‘tindakan yang amat berani’. Jokowi terlalu berani menyikat para mafia yang selama ini nyaman ‘bermain’ di Freeport. Kue amat lezat Freeport yang pernah dicicipi oleh Aburizal Bakri, kini hilang tiba-tiba di zaman Jokowi.

Penghilangan rezeki, sarang tawon dan sumber kue lezat para grup pejabat elit di negeri ini yang salah satunya diperoleh dari Freeport adalah sebuah ‘aksi lawan arus ’ bagi Jokowi. Akibatnya terjadi kegaduhan luar biasa di DPR, istana menjadi panas dan masyarakat Indonesia menjadi heboh.

Perseteruan sengit grup elit antara Jusuf Kalla, Sudirman Said Plus Rini Soemarno vs grup elit lainnya Setya Novanto, Reza Chalid, plus Aburizal pun tak terhindarkan. Seandainya Jokowi mengikuti kebiasaan Soeharto yang membiarkan pembagian kue lezat Freeport kepada grup pejabat elit di negeri ini, maka kegaduhan dan catut nama Presiden itu tidak pernah ada.

Jokowi telah membuat Sudirman Said, Kalla, Novanto frustrasi. Pun pihak Freeport yang dipimpin oleh Maroeff Sjamsuddin double frustrasi karena terus ditekan Jokowi untuk melaksanakan kewajibannya di Indonesia. Mereka gagal meyakinkan Jokowi untuk memperpanjang kontrak Freeport itu lebih awal. Jokowi tanpa kompromi mengatakan ‘no’. Jokowi sama sekali tidak memberi celah kepada para calo, makelar dan para pemburu rente untuk kembali bermain di Freeport. Semua negoisasi perpanjangan kontrak, harus melalui Presiden. Akibatnya, skenario Kalla dan Sudirman Said  dan penyusup baru Setya Novanto gagal total dan malah terkuak di hadapan Jokowi. Kedua kubu yang berseteru ini gagal besar mendikte dan mengatur Presiden Jokowi.

Pertanyaannya adalah bagaimana bisa dimengerti bahwa kasus catut Novanto itu terjadi akibat dari kegagalan skenario Kalla-Sudirman Said di Freeport? Kita mungkin sebagian setuju bahwa Freeport adalah sarang tawon luar biasa bagi para pejabat elit Indonesia sekian puluh tahun. Berkat Freeport, para anggota DPR, pejabat pemerintah yang tadinya bukan siapa-siapa, tiba-tiba muncul sebagai pengusaha hebat di jagat bisnis di tanah air setelah kongkalingkong dengan Freeport.

Cerita sukses pejabat elit di negeri ini dari kue lezat Freeport bukan isapan jempol. Sejarah telah membuktikannya. Di zaman Soeharto, kue lezat Freeport dicicipi oleh sebagian kecil orang di negeri ini. Pada pembaharuan kontrak  karya Freport tahun 1991,  di masa Menteri Pertambangan dan Energi, Ginandjar Kartasasmita, Aburizal Bakrie yang pada saat itu sudah dekat dengan Soeharto lewat Ginanjar,  mendapat kesempatan emas untuk mencicipi kue lezat Freeport. Dalam kontrak baru itu, Freeport wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak pemerintah dan swasta. Nah, pihak swasta yang beruntung saat itu adalah Aburizal Bakrie.

Ketika itu, sebanyak 10 persen saham dipindahtangankan melalui transaksi jual-beli dari Freeport Indonesia kepada PT Indocopper Investama Corporation, milik Aburizal. Pada saat itu PT Indocopper sebetulnya tak punya cukup duit untuk membeli saham Freeport. Namun dengan restu Soeharto, Aburizal kemudian melakukan pinjaman dari pihak ketiga yang dijamin oleh Freeport sendiri.

Setahun kemudian, Aburizal menjual 4,9 persen saham itu kepada Freeport senilai harga pembelian seluruh saham, US$ 212,5 juta. Aburizal pun mendapat dana gratis senilai 200 jutaan dollar AS dari Freeport. Kisah kue lezat yang pernah dicicipi Aburizal itu kemudian menjadi daya tarik bagi Novanto (anak emas Aburizal di Golkar) untuk mencari celah mengulangi kisah kue lezat Freeport.

Karena kontrak Freeport akan habis pada tahun 2021 mendatang, maka  pada tahun 2014, pihak Freeport ingin lebih awal memperpanjang kembali kontrak karyanya. Melihat keinginan Freeport itu, maka mulailah para calo, makelar, para pemburu rente dan para pejabat elit di lingkungan pemerintahan SBY kembali bergentayangan dan bermanufer. Tujuannya adalah  ingin mendapat bagian dari kue lezat Freeport yang kembali diperbaharui kontraknya. Orang-orang di sekitar SBY pun mendesak SBY agar memperpanjang kontrak Freeport di masa pemerintahannya. Orang-orang ini amat khawatir  jika terjadi di masa pemerintahan yang baru, kontrak Freeport itu akan ditunda hingga tahun 2019. Presiden SBY pun luluh.

Maka  pada saat kunjungan terakhir Presiden Yudhoyono ke New York untuk menghadiri sidang PBB, September 2014, dirancanglah  satu acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah RI dengan PT Freeport Indonesia yang isinya memuat kesepakatan terkait dengan rencana amandemen Kontrak Karya sebagaimana disahkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan kejelasan nasib operasi Freeport setelah tahun 2021.

Melihat gelagat SBY tersebut, Kalla langsung bermanufer. Kalla kemudian membentuk tim lobi yang diketuai oleh Sofyan Wanandi. Misi dari Sofyan adalah memastikan agar Mou antara pemerintah RI dan PT Freeport itu dibatalkan dan ditunda sampai pemerintahan baru terbentuk Oktober 2014. Caranya, Sofyan menyampaikan janji Kalla bahwa kontrak karya Freeport di Indonesia akan dipastikan aman. Pada saat itu Jokowi-Kalla sudah dipastikan sebagai pemenang Pilpres Pilpres Juli 2014. Misi Sofyan Wanandi itu pun berhasil.

Freeport setuju  untuk membatalkan MoU itu dan menunggu hingga Jokowi-Kalla dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ketika misi Sofyan Wanandi melobi Freeport berhasil, Kalla pun mulai merancang skenarionya. Kalla ingin agar orang nomor satu di ESDM adalah orangnya. Demikian juga di jajaran Freeport Indonesia haruslah orang yang mendukung rancangan bisnisnya.

Untuk memuluskan skenarionya, Kalla kemudian meminta kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk Sudirman Said (orangnya Kalla) sebagai Menteri ESDM. Bujukan Kalla itupun, tanpa curiga disetujui Jokowi. Jadilah orang nomor satu di Kementerian ESDM dipegang oleh Sudirman Said. Dengan masuknya Sudirman Said, maka skenario perancangan bisnis Kalla pun mendapat kemudahan.

Nantinya segala kebijakan di Freeport, dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan kemauan Kalla. Selanjutnya agar Freeport Indonesia lebih mudah didekati, maka Kalla meminta petinggi Freeport pusat, James Moffett,  untuk mengganti jajaran Direksi Freeport Indonesia. Pihak Freeport pusat  menuruti kemauan Kalla dan menunjuk Maroef Sjamsoeddin, adik kandung Sjafrie Sjamsoeddin, yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Kepala BIN, menjadi Dirut PT Freeport Indonesia.

Dengan penunjukkan Maroef, maka kini Kalla  memegang kendali kebijakan lewat Sudirman Said dan kendali operasional lewat Maroef Sjamsoeddin. Tinggal satu langkah lagi bagi Kalla yang belum terlaksana yakni meyakinkan Jokowi bahwa perpanjangan kontrak karya Freeport itu penting bagi investasi di Indonesia. Oleh karena itu harus dibantu percepatan perpanjangan kontraknya.

Namun apa yang terjadi kemudian? Ternyata Jokowi bukanlah Presiden kemarin sore yang dengan mudah menuruti keinginan Kalla dan Sudirman Said. Jokowi dengan cerdasnya mencium gelagat tidak enak terkait nafsu besar Kalla plus Sudirman Said untuk memperpanjang kontrak Freeport itu. Dalam hal ini, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, bahwa Sudirman Said keblinger memperpanjang kontrak Freeport itu.

Sebagai bukti atas keblinger Sudirman Said itu terlihat pada suratnya atas nama Menteri ESDM bernomor 7522/13/MEM/2015 kepada Freeport, yang isinya memberi angin segar terhadap perpanjangan kontrak karya dengan PT Freepot Indonesia sebelum 2019. Usaha Kalla dan Sudirman Said meyakinkan Jokowi kemudian ternyata gagal total. Akibatnya perpanjangan kontrak Freeport itu menjadi molor dan tidak jelas seperti yang pernah dijanjikan Kalla. Bisnis yang sudah di depan mata, tidak pernah menjadi kenyataan.

Padahal jika Kalla dan Sudirman Said bisa meyakinkan Jokowi, maka peluang bisnis di Freeport sangat lezat. Perusahaan Kalla seperti Bukaka Group, Bosowa Group, Indika Group akan berbagi untuk memasok semen untuk pembangunan; penerangan tambang bawah tanah, bahan peledak, pembangkit listrik tenaga air dan sebagainya. ****

Melihat Kalla dan Sudirman Said gagal meyakinkan Jokowi, maka Setya Novanto mencoba masuk dan menawarkan bantuan kepada pihak Freeport. Novanto tergoda untuk memperjualbelikan jabatannya dengan harga fantastis. Novanto juga ingi  ikut mencicipi kue lezat Freeport.

Caranya, Novanto yang sudah mempunyai hubungan baik dengan Luhut berasumsi bahwa Luhut dapat meyakinkan Jokowi untuk memperpanjang kontrak Freeport itu. Tentu saja uluran tangan sang ketua DPR itu disambut baik oleh pihak Freeport yang sudah frustrasi melihat cara kerja Sudirman Said. Hal ini kemudian terbukti atas pertemuan pertama Freeport dengan Setya Novanto di gedung DPR. Novanto yang sebelumnya telah mendapat cerita menarik dari Aburizal bahwa kue Freeport itu begitu lezat,  tanpa malu mencoba bernegosaisi langsung dengan pihak Freeport.

Bersama Reza Chalid,  Novanto pun diketahui beberapa kali bertemu dengan pihak Freeport. Agar lebih meyakinkan Freeport, Novanto yang sudah dekat dengan Luhut, tanpa ragu mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dan juga nama Luhut sendiri (orang kepercayaan Jokowi). Sial bagi Novanto, Presdir Freeport, Maroef Sjamsuddin yang juga mantan wakil BIN, dan sudah frustrasi meyakinkan Jokowi, merekam pembicaraan Novanto yang meminta bagian saham itu. Sudirman Said yang pernah dimarahi Jokowi karena keblinger memperpanjang kontrak Freeport itu terancam direshuffle oleh Jokowi. Maka untuk menyelamatkan mukanya di depan Jokowi, rekaman pembicaraan Novanto itu dilaporkan kepada Jokowi. Hasilnya, Jokowi marah besar dan mendorong Sudirman Said melaporkan pencatutan itu ke MKD DPR. Gegerlah DPR, publik pun heboh luar biasa. Sudirman Said pun muncul bak pahlawan kesiangan di atas penderitaan Setya Novanto. Novanto pun menjadi bulan-bulanan publik.

***

Dari masalah kasus catut Novanto yang sebetulnya akar masalahnya di Freeport, publik pantas berterima kasih kepada Jokowi yang berpikir lurus, jujur dan tetap berintegritas. Jokowi  selalu mementingkan kepentingan rakyatnya dan tidak akan menjual negerinya demi kepentingan pribadinya.

Terkait dengan Kalla-Sudirman Said, publik tentu sudah lama curiga atas permainan keduanya. Apes juga bagi Novanto, yang terperosok masuk dalam pusaran kue lezat Freeport dan berani mencatut nama Presiden Jokowi. Maka tepatlah jika nantinya Setya Novanto dilengserkan dari kursi DPR lewat MKD. Juga sangat layak jika Sudirman Said ikut direshuffle dari kabinet karena ikut bermain di Freeport. Sedangkan untuk Kalla, biarkan dia menjadi wakil Jokowi sampai habis masa jabatannya, namun Jokowi harus berhati-hati dan tidak lagi mudah mempercayainya. Untuk Luhut, kasus catut itu menjadi pembelajaran bagi dirinya ke depan. Jadi ketika Jokowi gagal diyakinkan, maka skenario Kalla-Sudirman Said terkuak, pun Setya Novanto kena batunya.

Salam Kompasiana, Asaaro Lahagu

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/lahagu/jokowi-gagal-diyakinkan-skenario-kalla-sudirman-said-dan-setya-novanto-di-freeport-terkuak_56567abac8afbd6f051e4e47

AKANKAH INDONESIA MENJADI GELANGGANG TAWURAN DUNIA?

Samantho on November 26, 2015 in EkonomiPolitik

Ahmad Yanuana Samantho membagikan 

kiriman Hendra Hendarin.

Hendra Hendarin bersama Bumidega Sundaacademy dan 5 lainnya.

Keberanian tekad Jokowi untuk memprakarsai penghentian kontrak Freeport memang luar biasa.

Saat ini hanya ada dua pilihan. Pertama: kontrak dibiarkan berlanjut, konsekuensinya, hak rakyat Indonesia kembali diperkelirukan, dan -ini yang dampaknya besar: membiarkan mereka memperpanjang dominasi sebagai adidaya yang seringkali semena-mena.

Kedua, kontrak diputuskan, namun negara kita berpotensi tak kecil untuk senasib dengan sebangsa Irak, Libya dan Suriah.
Ketergantungan mereka terhadap Freeport tinggi. Tanpa Freeport (dan kontrak proyek-proyek lainnya yang juga berpotensi untuk diputus), daya mereka akan berkurang sangat signifikan.

Jika ini terjadi, maka pengaruh dominasi mereka terhadap dunia juga akan berkurang signifikan.

Bagaimana jadinya jika suatu kekuatan yang asalnya mendominir tiba-tiba menjadi singa ompong? Adidaya yang selama ini telah banyak membuat negara lain “tidak hepi” sangat mungkin sekali akan dibully balik oleh negara-negara yang selama ini “dimainkannya”.

Idealnya, setelah mendapatkan kontrak Freeport sekian lama, mereka mulai bangkit secara ekonomi, lalu ketika Freeport diputus, mereka sudah bisa berdikari. Namun yang terjadi adalah, karena permainan pihak tertentu, ironis bahwa ekonomi mereka justru saat ini mengalami kesulitan.

Maka akan seperti ‘setelah jatuh tertimpa tangga pula’; ketika ekonomi memburuk, Freeport-pun terancam diambil kembali.

Sudah tradisi, mereka tak pernah memiliki pertimbangan banyak jika sudah sampai pada persoalan potensi ancaman sumber daya. Irak, Libya, Syria, dll.pun mereka hancur leburkan agar mereka dapat menghisap madu dengan tenang di (sekitar) wilayah-wilayah itu tanpa ada gangguan.

Dan karena sudah tradisi, sangat besar kemungkinannya bagi mereka untuk melakukan hal yang sama pada Indonesia -sehingga akan menjadi korban lainnya seperti Irak dll.

Skenario yang paling mungkin digunakan adalah seperti ketika mereka “mengambil” Timor Timur, yakni dengan menyusupkan pemerintahan boneka setelah sebelumnya manuver politik pecah-belah. JIka ini terjadi, maka Papua akan menjadi Timtim yang berikutnya -atau konflik akan melebar ke daerah lainnya.

Isu yang akan diangkat adalah isu “agama”, dengan memainkan ISIS sebagai sebagai bidak-bidaknya. Taktik ini sangat berpeluang untuk efektif, karena sebagian masyarakat kita mudah sekali dirabunkan mata pikir dan rasanya.

Persoalan akan semakin besar ketika negara Adidaya Timur juga ikut turun tangan. Mereka melihat bahwa ini adalah saat yang tepat untuk meredam Adidaya Barat yang sejauh ini dianggap terlalu lama menyemena-menai dunia.

Saat ini pemimpin aliansi Timur, Rusia, telah menggalang aliansi dengan negara-negara yang diam-diam membangun kekuatan besar, seperti Cina, Iran dan Korea Utara.

Jika ini terjadi, maka Indonesia akan menjadi gelanggang tawuran dunia.

Dengan demikian, keputusan Jokowi memang berani, namun konsekuensinya juga harus ditanggung oleh seluruh bangsa Indonesia jika kita menginginkan perubahan pada tatanan sistem ekonomi politik kita dan dunia pada umumnya.

PAPUA, PINTU AMERIKA SERIKAT UNTUK MENGUASAI INDONESIA

Posted by Ahmad Yanuana Samantho on Juni 11, 2012 in JihadPolitik

Oleh  Pusawi adiwijaya

Aktivis Organisasi Papua Merdeka. Sumber: http://centraldemokrasi.com/wp-content/uploads/2011/03/opm.jpg

Amerika Serikat benar-benar ingin menguasai dunia, beberapa negara di dunia sudah ditaklukkan, seperti Iraq, Libya dan negara lainnya. Banyak strategi yang dilakukan Amerikan Serikat untuk melumpuhkan negara-negara lain yaitu, adu domba, memfitnah, menyerang secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Banyak sektor yang dijadikan objek untuk menyerang, sektor politik, ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, agama, dan teknologi.

Konflik dunia yang paling mencekam saat ini adalah konflik Israel dan Iran. AS, rezim Zionis Israel dan sekutu mereka telah lama menuduh Iran mengejar program nuklir untuk tujuan militer, namun tuduhan itu tidak disertai dengan bukti. Mereka menggunakan tuduhan tersebut sebagai dalih untuk menekan Dewan Keamanan PBB memberlakukan empat babak sanksi terhadap Republik Islam.

Iran telah menolak tuduhan tak berdasar tersebut. Karena sebagai penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan anggota IAEA, Tehran memiliki hak untuk mengembangkan dan memperoleh teknologi nuklir untuk tujuan damai.

Sementara itu, secara luas diyakini bahwa rezim Zionis yang didukung AS memiliki  antara 200 hingga 400 hulu ledak nuklir dan menolak untuk bergabung dengan badan pengawas nuklir internasional. Namun IAEA dan PBB serta Amerika Serikat tidak menindak adanya nuklir tersebut.

Walaupun Amerika Serikat saat ini ada konflik dengan Iran, Amerika serikat terus menyusun strategi strategis untuk menyerang negara-negara lain melalui negara-negara sekutunya dan negara yang bisa diajak kerja sama. Misalnya Australia, saat ini Australia menerima kesepakatan dengan Amerika Serikat yaitu dikirimnya Armada perang Amerika Serikat di Australia dan secara berangsur-angsur Tentara Amerika Serikat di kirim ke Australia samapai mencapai target jumlah 2.500 orang. Hal ini mendapat dukungan dari Jepang.

Marinir AS tiba di pangkalan militer Darwin. (Foto : Chris Dickson/Australian Department of Defense/AP)

Ketika Amrika Serikat menempatkan Meliter Perangnya di Australia, timbul pertanyaan dalam benak saya, mengapa Amerika Serikat melakukan itu. Padahal AS sudah memiliki armada di kawasan Pasifik, memiliki pangkalan di Jepang dan Singapura, dan mempunyai pasukan di Korea Selata dan di Guam.

Setelah saya membaca kondisi Indonesia di bagian Timur (Papua), ternyata Papua saat ini ingin lepas dari Indonesia (Papua Merdeka). Namun “Papua Merdeka”  masih menjadi pro-kontra di anatara tokoh-tokoh politik yang ada di Papua dan tokoh Politik Papua yang ada di luar negeri (Australia dan Amerika).

Tokoh-tokoh politik Papua yang ada di luar negeri mendapat dukungan dari pihak asing (Australia). Ini terbukti adanya  “Kampanye Papua Maerdeka” yang dikemas dalam Festival  Womadelaide 2012 di Adelaide, Australia (11/03). Dan juga pameran Free West Papua di stand khusus yang dikoordinir oleh Australia West Papua Asocciation (AWPA).

Sumber: http://centraldemokrasi.com/wp-content/uploads/2012/03/festifal.jpg

Foto:Kampanye Papua Merdeka di Festival Womadelaide 2012

Pro-kontra para tokoh sangat memengaruhi terhadap tokoh-tokoh masyarakat Papua, sehingga di Papua saat ini sering terjadi banyak koflik yang disebabkan adanya ketidakadilan dan kurangnya kesejahteraan.

Ketua DPR RI, Marzuki Alie, pada saat pidato di rapat paripurna DPR RI pembukaan masa sidang II tahun sidang 2011-2012 di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, menyatakan bahwa,  “Masyarakat Papua ingin dihargai sebagai manusia bermartabat. Untuk itulah diperlukan dialog secara konstruktif dalam menciptakan kedamaian di bumi Papua.” (http://www.antaranews.com/berita/284557/konflik-papua-karena-ketidakadilan-dan-kesejahteraan).

Jusuf Kalla juga mengatakan,  “Persoalannya, orang Papua itu kurang produktif. Orang Papua lebih konsumtif di banding dengan warga lain. Kalau prilaku konsumtif ini terus dibiarkan, sampai kapan pun orang Papua akan merasa kurang. Dan bibit-bibit pertikaian akan selalu ada. ” (Sarjito Ir, http://politik.kompasiana.com/2012/03/02/konflik-papua-versi-jk/).

Konflik Papuatersebut dimanfaatkan oleh Amirika serikat. Kalau kondisi Papua semakin “memanas”, Amrika bisa mengirim pasukannya ke Papua dengan alasan pengamanan Papua. Masuknya tentara ke Papua, merupakan pintu awal Amerika untuk menguasai Indonesia. Dan akhirnya Papua tidak jauh beda dengan kejajdian  Timur Leste yang memisah diri dari NKRI.  Oleh karena itu, mari siap siaga I, jangan biarkan Papua lepas NKRI sehingga Indonesia tetap utuh dan jaya.

http://politik.kompasiana.com/2012/04/12/papua-pintu-amerika-serikat-untuk-menguasai-indonesia/

Upaya Pecah Belah Indonesia Sedang Dilakukan Amerika Serikat

 Posted by Ahmad Yanuana Samantho on Juni 22, 2015 in Internasional dan dunia Islam

Senin 22 Jun 2015 , 11:54

PRIBUMINEWS – Memburuknya ekonomi Indonesia, dimulai dari krisis ekonomi tahun 1998 yang hingga kini belum juga bisa pulih tidaklah bisa dilihat secara simplistik; menyimpulkan secara sederhana bahwa belum bangkitnya perekonomian Indonesia adalah dikarenakan memang belum berhasil. Lebih dari itu, bangkrutnya perekonomian Indonesia haruslah dilihat lebih dalam lagi apa penyebabnya, sehingga akan lebih mudah mencarikan jalan keluarnya.

Pada 8 April 2006 lalu, Sekjen Cendekiawan Demokrat Indonesia 45, DR Ir Pandji R. Hadinoto, MH pernah menyatakan bahwa dibalik kekacauan Indonesia saat itu, terdapat kekuatan rahasia (secret power) yang sengaja melakukan rekayasa kerusakan bagi Negara Indonesia.

Menurutnya, dalam sejarah dunia, “reformasi” sebagaimana yang pernah terjadi di Indonesia 1998 lalu, adalah sama dengan reformasi yang sudah sering terjadi dalam runtutan sejarah dunia. Reformasi-reformasi yang dalam sejarahnya tidak pernah menghasilkan apapun, kecuali chaos dan perpecahan. Reformasi seringkali ditunggangi oleh kekuatan rahasia yang menginginkan suatu entitas yang direformasi untuk pecah-belah.

Reformasi hanya menghasilkan liberalisasi dan demokratisasi yang sesungguhnya hanyalah skenario global dari kekuatan rahasia yang telah ada jauh hari sejak Revolusi Perancis untuk menguasai dunia.

Sebagaimana terlihat di Indonesia saat ini, reformasi hanya menghasilkan keterpurukan ekonomi yang tidak juga kunjung sembuh. Munculnya pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten. Isu Hak Asasi Manusia yang menghancurkan kedaulatan dan kepribadian bangsa. Liberalisasi ekonomi, sehingga asing lebih mudah untuk menyedot sumber daya alam Indonesia.

Reformasi juga telah melemahkan stabilitas politik Indonesia, sehingga makin mudah ditekan asing. Terlalu banyaknya perdebatan-perdebatan tak berguna dalam pengelolaan negara, makin memudahkan asing untuk numpang kepentingan ditengah kelompok-kelompok yang bersitegang. Dengan begitu akan lebih mudah menguasai Indonesia, dan kemudian memecah belahnya.

Rencana memecah belah Indonesia sudah ada sejak lama. Asing yang dipimpin oleh Amerika Serikat akan mengambil setiap kesempatan yang ada untuk mengeksekusi rencana tersebut. Hingga kemudian ketika negara telah terpecah belah, maka akan lebih mudah lagi untuk menguasai sumber dayanya. Baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, alias memperbudaknya dengan pola perbudakan modern.

Rencana pecah belah Indonesia dikenal sebagai Doktrin McArthur-Churchill yang merencanakan penguasaan Asia Pasifik paska Perang Dunia II. Dan dalam rancangan ini, Kepulauan di Negara Indonesia akan dipecah menjadi tiga kawasan, yaitu; (1) Kawasan Malesia (Sumatera dan Kalimantan), (2) Kawasan Melanesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua) dan (3) Pusat Layanan (Jawa dan Bali).

Kawasan Malesia akan masuk dalam wilayah kekuasaan yang lebih besar yaitu Semenanjung Malaysia dan Daratan Asia Tenggara, menjadi Great Malesian Region. Adapun untuk kawasan Melanesia akan masuk dalam wilayah Kepulauan Philipina. Sedangkan negara-negara Pasifik akan menjadi Great Melano-Polinesian Region.

Dan ketika itu semua benar terjadi, maka negara Indonesia sudah tidak lagi ada.(ABP/ARB/MNA)

Penempatan 2500 pasukan Marinir Amerika Serikat di Darwin, Australia berpotensi mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Posted by Ahmad Yanuana Samantho on April 13, 2012 in Jihad

Rabu, 11/04/2012 – 20:10

JAKARTA, (PRLM).-Direktur Sabang Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan menilai, penempatan 2500 pasukan Marinir Amerika Serikat di Darwin, Australia berpotensi mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan lepasnya Papua. Oleh karena itu, dia berharap pemerintah Indonesia bisa lebih berani dan tegas dalam menyikapi hal itu.

“Indonesia dalam menjalankan politik bebas aktif, harus lebih berani dan tegas, karena ini menjadi panutan dalam menjalankan politik Internasionalnya seperti dilakukan Presiden Soekarno. Karena, politik bebas aktif juga harus memiliki sikap untuk mengamankan kedaulatan Indonesia,” kata Syahganda saat diskusi tentang “Pangkalan Marinir AS di Darwin, Ancaman Bagi Kedaulatan Indonesia?”, di Jakarta, Rabu (11/4).

Menurut dia, dengan keberadaan pasukan marinir itu, AS bisa saja mendukung kemerdekaan Papua agar bisa mengontrol Freeport. “Jadi kalau kita tidak cepat bergerak, maka 2500 pasukan tentara AS bisa mendukung Papua merdeka karena menurut informasi Organisasi Papua Merdeka (OPM) didukung gereja-gereja di Àmerika,” kata Syahganda.

Dikatakan, untuk menjaga kepentingan Pemerintah Amerika Serikat, maka tentu saja AS akan meningkatkan kekuatan dan keamanannya di sekitar wilayah Indonesia, khususnya yang berbatasan dengan Papua.

Pemerintah AS sebelumnya menyatakan, penempatan pasukan Marinir AS di Darwin adalah untuk menjaga kawasan di Asia dari ancaman China dan Korea Utara. Seharusnya, kata dia, AS menempatkan pasukannya di atas wilayah Indonesia bukan malah di Australia yang lokasinya di bawah Indonesia dan dekat dengan Papua.

“Jadi kalau Australia dan AS mengklaim bahwa mereka adalah bagian dari Asia Pasifik dengan ikut mengamankan wilayah Àsia Pasifik, maka harus diwaspadai terhadap wilayah kita. Karena pada dasarnya mereka seolah-olah bersahabat dengan kita, tapi sebenarnya mereka adalah negara kolonialisme,” ujar Syahganda.

Dia menduga penempatan Marinir AS di Darwin untuk menjaga rencana renegosiasi kontrak karya antara Indonesia dengan Freeport “Jadi dengan adanya renegosiasi kontrak karya antara Indonesia dengan Freeport, maka menurut saya hal tersebut yang melatarbelakangi menempatkan pasukan AS di Australia,” katanya.

Syahganda juga menjelaskan, keberadaan pasukan AS di Darwin tersebut juga dikarenakan banyaknya desakan kepada pemerintah Indonesia untuk merenegosiasi kontrak karya Freeport oleh para aktivis dan tokoh-tokoh di Indonesia atas gejolak konflik di tanah Papua beberapa waktu lalu.

“Banyaknya protes soal renegosiasi kontrak yang selalu diteriakkan oleh para tokoh Indonesia maka itu menjadi kekhawatiran bagi AS itu sendiri,” paparnya.

Dia menyarankan agar Indonesia mampu memunculkan tokoh seperti Soekarno kalau Indonesia mau aman. “Karena politik bebas aktif itu bukan tidak punya sikap. Soekarno menegaskan bahwa ‘go to hell with your aid’ terhadap AS. Jadi harus ada pemimpin yang tegas terhadap sikap politik luar negeri kita,” ujarnya. (A-78/A-89)***

Pengembangan Geopolitik Indonesia 5-10 Tahun Mendatang

Oleh : Tim Puslitbang Strahan Balitbang Dephan
Sadono, SH dan M. Ibnu Holdun, S.Ag
Geopolitik dapat diartikan sebagai politik atau kebijakan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu Negara. Geopolitik setiap negara membutuhkan suatu perlindungan dari sistem pertahanan negara, oleh karena itu sistem pertahanan negara, demokrasi, politik, ekonomi dan hukum hanya dapat benar-benar terlindungi apabila didasarkan pada kekuatan negara itu sendiri.

Sejalan dengan perkembangan tata kehidupan berbangsa dan bernegara dilingkungan dunia internasional, maka suatu negara dalam mempertahankan eksistensi atau kelangsungan hidupnya memerlukan perjuangan seluruh bangsa untuk mencapai atau mempertahankan kelestarian teritorialitas atau kedaulatan teritorialnya. Menyadari adanya kompleksistas permasalahan, baik isu mengenai tapal batas (border), keamanan nasional (national security) atau keamanan manusia (human security) perlu adanya satu pemahaman wawasan nusantara di dalam menentukan suatu kebijakan.

Guna mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan tersebut di atas dan menghadapi pengaruh perkembangan lingkungan strategis yang diwarnai arus globalisasi dan gelombang reformasi, maka diperlukan suatu rumusan kebijakan/strategi geopolitik Indonesia yang handal. Rumusan kebijakan geopolitik Indonesia 5 – 10 tahun mendatang yang diperlukan dalam rangka mempertahankan NKRI adalah mengembangkan geopolitik Indonesia 5-10 tahun mendatang melalui peningkatan pembangunan didaerah-daerah khususnya di daerah perbatasan, dan di daerah tertinggal serta peningkatan kualitas SDM serta memperhatikan perkembangan negara-negara major power di kawasan regional dalam rangka mempertahankan keutuhan NKRI.

Kondisi Geopolitik Indonesia Saat Ini

Pembangunan geopolitik Indonesia sudah dimulai oleh para pendiri bangsa melalui ikrar sumpah pemuda, satu nusa yang berarti keutuhan ruang nusantara, satu bangsa yang merupakan landasan kebangsaan Indonesia, satu bahasa yang merupakan faktor pemersatu seluruh ruang nusantara beserta isinya. Rasa kebangsaan merupakan perekat persatuan dan kesatuan, baik dalam makna spirit maupun moral, sehingga membantu meniadakan adanya perbedaan fisik yang disebabkan adanya perbedaan letak geografi.

Kondisi geografis suatu negara atau wilayah menjadi sangat penting dan menjadi pertimbangan pokok berbagai kebijakan, termasuk juga dalam merumuskan kebijakan keamanan nasional (national security) atau keamanan manusia (human security). Berbagai bencana alam yang terjadi seperti : angin puting beliung, gempa bumi, tsunami adalah beberapa ancaman terhadap manusia yang sebagian besar diantaranya ditentukan oleh kondisi geografis. Penyebaran konflik komunal tampaknya sedikit terbendung oleh faktor geografis, sebagaimana terjadi di Afrika, Balkan dan Asia Tengah, dengan demikian posisi strategis Indonesia juga membawa implikasi geopolitik dan geostrategi tertentu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan geopolitik hanya efektif apabila dilandasi oleh wawasan kebangsaan yang mantap. Unsur-unsur dasar Wawasan Nusantara dalam mencapai kesatuan dan keserasian dapat ditinjau melalui, Satu kesatuan wilayah, Satu kesatuan bangsa, Satu kesatuan sosial budaya, Satu kesatuan ekonomi, Satu kesatuan pertahanan dan keamanan.

Konsepsi geopolitik khas Indonesia itu kemudian dirumuskan menjadi acuan dasar yang diberi nama Wawasan Nusantara, berbunyi sebagai berikut:
“Wujud suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu Negara kepulauan yang dalam kesemestaannya merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mencapai tujuan nasional dan cita-cita perjuangan bangsa melalui pembangunan nasional segenap potensi darat, laut dan angkasa secara terpadu” .

  1. Implikasi Pembangunan Geopolitik Indonesia

Apabila ditinjau lebih dalam bahwa Implikasi dari pembangunan geopolitik Indonesia masih terjadi berbagai kekurangan antara lain sebagai berikut:

  • Kurangnya rasa kesadaran bangsa Indonesia terhadap negaranya sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara.
  • Belum tumbuh dan berkembangnya pemahaman dan rasa bangga terhadap realita “Indonesia sebagai Negara Kepulauan”.
  • Banyak proyek pembangunan infrastruktur dan industri yang tidak memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan.
  • Banyaknya sejumlah kasus bencana alam yang disebabkan oleh faktor lingkungan dan human error.
  • Banyaknya pengangguran yang disebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata.
  1. Permasalahan yang dihadapi
    • Kurangnya perhatian terhadap aspek geografi dalam menentukan kebijakan.
    • Masih lemahnya implementasi peraturan perundang-undangan.
    • Menurunnya rasa nasionalisme.
    • Kualitas SDM masih rendah.

Perkembangan Lingkungan Strategis
Perkembangan lingkungan strategis sangat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap geopolitik di Indonesia antara lain seperti :

  1. Lingkungan global.

Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah menjadikan wilayah kedaulatan suatu negara menjadi lebih abstrak, sehingga mudah ditembus oleh para pelaku atau aktor internasional. Karena itu, kerawanan penetrasi asing terhadap wilayah yurisdiksi nasional yang melampaui batas kedaulatan negara, hampir dipastikan mengandung resiko ancaman keamanan yang bersifat transnasional, antara lain seperti kejahatan lintas negara, masalah kerusakan lingkungan, imigrasi gelap, pembajakan dan perompakan di laut, penangkapan ikan ilegal, terorisme internasional, penyelundupan senjata maupun perdagangan anak-anak dan wanita.

Kepentingan global dan unilateralisme AS.

Adanya kecenderungan perubahan strategi dan kebijakan pertahanan AS. Secara faktual, posisi dan kedudukan AS dalam konstelasi politik dunia hingga saat ini tidak dapat dielakkan sebagai satu-satunya negara adidaya yang mempunyai kemampuan dan keunggulan global. AS telah merubah kebijakan dan doktrin pertahanannya menjadi ofensif dalam wujud “preemptive strike” dan “defensive intervention” dengan tanpa mengenal batas kedaulatan sebuah negara guna menyerang aktor negara dan aktor non negara yang dianggap dapat mengancam kepentingan globalnya.
Kemajuan teknologi pertahanan dan militer. Berkembangnya sistem senjata dengan peluru kendali tepat sasaran (precision guided amunition atau smart weapons) telah merubah pola peperangan dari jarak dekat ke jarak jauh melalui serangan tepat dari jarak jauh. Konsekuensi teknologi tersebut paling tidak dapat menjadi potensi ancaman bagi setiap negara, khususnya Indonesia yang kebetulan memiliki kondisi geografis, luas wilayah, jumlah penduduk, sumber daya serta posisi dan letaknya yang strategis.

  1. Lingkungan Regional.

Apabila dilihat dalam konteks dinamika keamanan di Asia Pasifik, khususnya di kawasan konsentrik Asia Tenggara, yang sangat dipengaruhi oleh persinggungan (interplay) antara empat faktor-faktor tersebut seperti dibawah ini:

  • Adanya peran dan dominasi AS di kawasan Asia Pasifik, utamanya di Asia Tenggara dalam dimensi politik, ekonomi dan militer, telah memberi makna betapa besarnya pengaruh AS dalam menerapkan kebijakannya sesuai dengan agenda globalnya. Kepentingan Jepang selaku mitra keamanan strategis AS di kawasan juga dilindungi melalui berbagai kebijakan ekonomi, politik dengan sasaran akhir eksistensi kerjasama keamanan kedua mengacu pada kesepakatan WTO dalam memperebutkan keunggulan ekonomi (economy advantages). Bangkitnya China sebagai kekuatan baru ekonomi global dan regional, diprediksikan akan mampu mengimbangi kemajuan dan dominasi ekonomi Jepang di kawasan dalam 5 tahun ke depan. Di kawasan Eropa, pengaruh UE juga semakin Iuas menyusul perluasan keanggotaan UE dan NATO.
  • Kecenderungan regionalisme dan integrasi ekonomi di kawasan, sesungguhnya erat kaitannya dengan mengemukanya globalisasi ekonomi dunia, menyusul terbentuknya gagasan Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) dan ASEAN Free Trade Area (AFTA) termasuk Free Trade Zone yang akan diterapkan di Batam. Terhitung sejak tahun 2001 hingga kini misalnya, pertumbuhan ekonomi di kawasan mencatat angka kenaikan yang cukup signifikan, dibandingkan sebelum pasca krisis ekonomi 1997-2000. Meskipun demikian kondisi perekonomian belum sepenuhnya stabil seiring semakin meningkatnya isu-isu kejahatan lintas negara seperti, merebaknya isu pencucian uang dan penyelundupan barang di beberapa negara di Asia Pasifik.
    ASEAN juga telah mengantisipasi perubahan tersebut di atas. Hal ini dapat dilihat dari hasil kesepakatan para pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 di Cebu, Filipina pada awal Januari 2007. Tiga poin penting kesepakatan tersebut yaitu mempercepat terwujudnya Masyarakat ASEAN (ASEAN Economic Community, Security Comunity dan menyepakati tahun 2015 diberlakukannya blok perdagangan bebas, dimana akan berlangsung liberalisasi arus barang, jasa, investasi dan modal di kawasan Asia Tenggara sebagai zona perdagangan paling besar di dunia, yang didukung sekitar 10 persen penduduk dunia.
  • Isu kejahatan lintas negara dan kerjasama keamanan regional. Permasalahan keamanan regional pada dasarnya bertumpu pada isu-isu klasik di kawasan yang secara fenomenal telah berhasil diatasi melalui model kerjasama ASEAN. Isu fundamentalisme agama dan radikalisme agama tertentu di beberapa negara ASEAN, dituduh pihak Barat terkait dengan kegiatan jaringan terorisme internasional dan merupakan isu keamanan sentral sampai lima tahun ke depan.
  • Dalam konteks kerjasama keamanan di kawasan Asia Tenggara, yang melibatkan Indonesia, Singapura dan Malaysia telah menunjukkan upaya cooperative security di kawasan. Hal ini terlepas dari adanya keinginan Singapura dalam mendorong terbentuknya RMSI (Regional Maritime and Security Initiative) yang dimotori oleh USPACOM (US Pasific Command) guna mengatasi isu kejahatan terorisme maritim dan keamanan laut di Selat Malaka dan sekitarnya.
  • Keamanan perbatasan dan potensi konflik teritorial. Kondisi keamanan regional relatif stabil sejalan dengan semakin aktifnya negara-negara di kawasan untuk berdialog. Terkait dengan masalah perbatasan di kawasan, yang masih tingginya intensitasnya yang melibatkan Indonesia dengan Singapura, Malaysia, Filipina, Australia, Papua New Guinea, Vietnam, India, Thailand, Republik Palau dan Timor Leste.
  1. Lingkungan Nasional.
  • Proses politik dan demokratisasi. Akhir tahun 2004 juga ditandai dengan keberhasilan bangsa Indonesia menyelenggarakan Pemilu dengan sistem pemilihan langsung. Proses Pemilu yang sangat transparan merupakan kunci keberhasilan KPU menyelenggarakan pesta demokrasi ini. Sesuai amanat Undang-undang, maka posisi Presiden menjadi sangat kuat sehingga tidak mudah untuk dijatuhkan Parlemen. Di sisi lain, DPR yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat, menjadi kekuatan penyeimbang yang perannya sangat penting selaku pengawas dan pengontrol setiap kebijakan Pemerintah.
  • Isu separatisme. Tiga kasus besar gerakan separatis politik dan bersenjata yang kini mengarah pada upaya pemisahan diri dari NKRI yakni, gerakan separatis bersenjata di Aceh, Gerakan Aceh Merdeka/GAM (yang telah sepakat untuk mengakui dan bergabung kembali dalam NKRI), kelompok separatis politik (KSP) dan kelompok separatis bersenjata (KSB/TPN) yang berinduk di bawah OPM di Papua, serta upaya pembentukan kembali Republik Maluku Selatan (RMS) melalui pembentukan organisasi RMS gaya baru yakni Forum Kedaulatan Maluku (FKM).
  • Terorisme dan gerakan kelompok radikal. Meski ruang gerak kelompok teroris ini sudah semakin sempit karena langkah-Iangkah yang diambil aparat keamanan, namun realitas bahwa mereka masih eksis menunjukkan bahwa permasalahan terorisme bukan masalah sederhana. Permasalahan terorisme yang dilatarbelakangi belum tuntasnya penyelesaian masalah politik di Timur Tengah, menjadi semakin rumit karena telah berinteraksi dengan isu agama.
  • Aksi kekerasan dan konflik komunal. Meski langkah-langkah penegakkan hukum telah diambil, namun diperkirakan kasus-kasus kekerasan dan konflik-konflik komunal masih akan terjadi secara insidentil. Penanganannya diawali dengan pendekatan pembangunan kebangsaan, tanpa mengabaikan keberagaman budaya, dan pada saat yang sama dilaksanakan pembangunan kesejahteraan. Meskipun upaya peningkatan kualitas proses politik dalam rangka normalisasi dan stabilisasi kehidupan masyarakat disejumlah daerah konflik dan rawan konflik relatif berjalan Iambat, tetapi perbaikan struktur dan proses politik menuju resolusi konflik secara bertahap dapat berjalan dengan baik.
  • Isu keamanan teritorial, perbatasan dan pulau terluar. Dalam isu keamanan perbatasan baik perbatasan darat maupun laut, terdapat sejumlah permasalahan tapal batas wilayah yang harus segera diatasi. Isu keamanan perbatasan tersebut, juga meliputi adanya kondisi pulau-pulau terluar yang berada dan berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga yang sesungguhnya berpotensi dapat lepas dari NKRI bila tidak dapat dipelihara dan dijaga dengan baik.

Analisis Permasalahan

Dengan memperhatikan masalah-masalah tersebut, maka diharapkan dapat mengetahui apa yang sudah dan belum dilakukan serta apa yang belum tepat sehingga perlu adanya revisi sehingga dapat dievaluasi. Adapun rumusan permasalahan yang telah teridentifikasi pada pembahasan sebelumnya, yaitu:

  1. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap isu tapal batas (border).
  2. Kurang fokusnya Pemerintah dalam mengakomodasi kan aspek geopolitik dalam menentukan kepentingan pertahanan.
  3. Kurang akuratnya analisis terhadap perkembangan negara-negara major power di kawasan regional.
  4. Belum optimal dan seriusnya pemerintah dalam memperhatikan karakteristik geografi/wilayah NKRI guna mengakomodasikan geopolitik berkaitan dengan pembangunan.


Analisis Pembangunan Geopolitik Indonesia Terhadap Keutuhan NKRI


  1. Dimensi Ruang Dalam Perkembangan Geopolitik.

Ruang adalah inti dari geopolitik, dan menurut Haushoffer ruang adalah dinamika dari politik dan militer. Dengan demikian geopolitik merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengaitkan ruang dengan kekuatan politik dan kekuatan fisik militer dan ekonomi. Kekuatan politik selalu menginginkan penguasaan ruang dalam arti pengaruh. Jika ruang pengaruh diperluas, maka akan ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan.
Berkurangnya ruang negara dengan sebab apapun akan memberi dampak psikologis kepada penduduk, merasa kurangnya untuk ”bernafas”. Misalnya, Singapura dan Israel akan mempersiapkan kekuatan militer yang tangguh mampu melancarkan ”pre-emptive strike”. Kehilangan ruang berarti kehilangan kehormatan negara dan bangsa.

  1. Dimensi Frontier Dalam Perkembangan Geopolitik.

Pengaruh budaya dan ekonomi apabila tidak menjadi pengaruh dalam politik, tetap akan dapat mempengaruhi keadaan dalam negeri. Contoh, Aceh dan Papua Barat. Pada zaman sekarang ini, frontier dapat terletak jauh diluar batas negara. Akibat globalisasi muncul transparansi masyarakat, ketahanan nasional cukup menjamin keamanan dan rasa aman suatu bangsa dan negara, perlu ditopang oleh keamanan nasional. Dengan demikian frontier pada zaman sekarang ini menjangkau batas imaginer yaitu sejauh mana kepentingan nasional dapat menjamin perwujudan atau pemenuhannya.

  1. Dimensi Politik Kekuatan (Power) Dalam Perkembangan Geopolitik.

Untuk memenuhi tujuan nasional dan cita-cita bangsa diperlukan kekuatan politik, ekonomi, dan militer secara paralel dalam bingkai kekuatan nasional. Oleh karena itu politik kekuatan menjadi salah satu faktor dalam geopolitik. Contoh, geopolitik Jepang menggunakan kekuatan ekonomi ditambah sedikit kekuatan politik. Negara Eropa Barat dengan kekuatan politik dan kekuatan ekonomi hampir seimbang. Amerika Serikat menggunakan ketiganya, yaitu dengan kekuatan politik, ekonomi dan militer.

  1. Globalisasi yang ada, dengan kemajuan teknologi, transportasi dan telekomunikasi mengakibatkan atau menjadikan kepentingan negara-negara besar makin mendunia (seolah-olah dunia ini menciut). Akibat keadaan ini, maka terjadi persinggungan antar negara yang menimbulkan konflik terbuka atau perang, yang pada dasarnya merupakan dinamika perang dan kekuatan.
  2. Keteguhan dan kesungguhan setiap negara atau bangsa, mempertaruhkan setiap jengkal ruang yang berada didalam wilayah kedaulatannya merupakan satu bukti juga adanya kaitan antara ruang dengan sifat negara sebagai organisme hidup. Dalam hal ini, berkurangnya ruang negara oleh sebab apapun, juga memberikan dampak psikologis pada penduduk akan berkurangnya ruang ”bernafas”. Tidaklah mengherankan apabila negara-negara kecil seperti Singapura atau Israel tidak dapat mentolerir berkurangnya ruang negara; dan akan selalu bereaksi sangat keras terhadap ancaman dari luar yang berpotensi untuk mampu mengurangi ruang negara mereka. Untuk itu negara-negara semacam ini, selalu mempersiapkan kekuatan militer yang tangguh dan mampu melancarkan pre-emptive strike. Melemahnya pengaruh Indonesia dalam percaturan politik dunia internasional, terutama di kawasan Asia Tenggara tidak terlepas dari belum terselesaikannya berbagai krisis yang terjadi, seperti sulitnya penerapan good government dan penegakkan supremasi hukum yang tidak konsisten. Realita yang tampak dalam kehidupan masyarakat yaitu semakin rendahnya daya beli masyarakat, angka kemiskinan yang semakin besar, semakin mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan dan cenderung melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah.
  3. Dimensi Keamanan Negara dan Bangsa Dalam Perkembangan Geopolitik.

Geopolitik juga ditujukan untuk menentukan keamanan negara dan bangsa. Ketahanan nasional tidak cukup menjamin keamanan dalam negeri. Frontier harus diselamatkan sebagai batas negara, daerah penyangga (buffer zone) untuk adanya defense in depth. Ruang yang diartikan riil secara geografi dapat diartikan secara semu/maya dari sudut pandang keamanan, yaitu semangat persatuan dan kesatuan. Semangat persatuan dan kesatuan dapat diartikan sebagai ruang. Persatuan dan kesatuan yang selalu dicanangkan pemerintah bukan suatu retorika politik, akan tetapi merupakan langkah geopolitik. Jadi, kehilangan persatuan dan kesatuan berarti kehilangan ruang. Politik dari kolonial Belanda devide et impera adalah upaya memperlemah langkah geopolitik. Membangun keamanan negara dan bangsa melalui upaya peningkatan dan pemantapan ketahanan nasional adalah langkah geopolitik, dimana hasilnya berupa ruang maya/semu yang semakin luas dalam bentuk persatuan dan kesatuan.
Analisis Strategi Pertahanan

  • Strategi pertahanan sebagai bagian dari strategi penangkalan, ditujukan terutama untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara. Strategi pertahanan digunakan jika strategi penangkalan belum mencapai tujuannya. Reaksi suatu negara dan bangsa terhadap ancaman dapat bervariasi mulai paling keras sampai relatif lunak.
  • Ancaman terhadap eksistensi negara dan bangsa.
  • Reaksi paling keras.
  • Preventive strike.
  • Menyewa pangkalan di negara lain.
  • Pada orde baru Pancasila dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dalam eksistensi sehingga rongrongan terhadap Pancasila mengundang reaksi keras.
  • Ancaman terhadap sebagian wilayah. Reaksi lebih rendah dari kekerasannya. Masalah psikologis yang berkaitan dengan kedaulatan dan kehormatan suatu negara dan bangsa akan mendorong reaksi kekerasan yang terjadi. Jika wilayah yang terancam dengan pusat pemerintahan, bereaksi dapat lebih keras.
  • Ancaman terhadap live line, ekonomi dan perdagangan. Reaksi tidak begitu keras, untuk negara maritim dapat lebih keras.
  • Ancaman terhadap kepentingan nasional.
    Dihadapi dengan manuver politik.
    • Untuk AS dapat bereaksi keras karena takut jatuhnya image politiknya sebagai negara Adikuasa.
  • Dengan adanya bermacam ancaman tersebut yang bersifat eksternal maupun internal, strategi pertahanan tidak mungkin hanya mengandalkan struktur kekuatan saja, melainkan harus bersandar pada faktor-faktor pengganda.
  • Polstra pertahanan RI adalah jabaran dari geopolitik pada aspek militer, karena itu mengandung aspek-aspek konsepsi ruang, konsepsi frontier, konsepsi kekuatan-kekuatan dan konsepsi penciptaan rasa aman dan keamanan bagi rakyat.
  • Perkembangan global memaksa Polstra pertahanan RI disesuaikan/ ditingkatkan wawasannya mencakup regional, karena dunia sudah tanpa batas (konice kohmae). Dengan demikian, Polstra Han RI harus berupaya menciptakan frontier di luar batas negara dengan maksud untuk memperbesar ruang pertahanan dalam menghadapi berbagai ancaman.

Dari deskripsi di atas, Polstra Han RI didefinisikan sebagai perlawanan rakyat semesta yang disesuaikan dengan perkembangan situasi/globalisasi. Dengan politik pertahanan rakyat semesta dikaitkan dengan kondisi dan konfigurasi geografis ruang negara , maka strategi pertahanan yang digelar untuk mewujudkan rasa aman bagi rakyat adalah ”stability in Depth” atau stabilitas berlapis. Karena ancaman sudah menjadi virtual/maya mungkin datangnya tiba tiba, kesiagaan harus selalu ada dan arsitektur stabilitas yang berlapis-lapis:

  1. Perlawanan rakyat semesta ditopang oleh tiga pilar (bernuansa perang gerilya).
  2. Orientasi pada rakyat atau dengan lain perkataan bahwa perlawanan rakyat disusun dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nuansa perang gerilya/pasif dapat diubah menjadi aktif tergantung pada strategi pertahanan, dengan esensi bahwa perlawanan rakyat adalah upaya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (demokrasi sistem pertahanan).
  3. Pelibatannya bersifat semesta, artinya rakyat dengan segala kemampuan dapat dilibatkan dalam perlawanan rakyat (termaksuk produksi, sarana, dan prasarana).
  4. Pelibatan sesuai dengan intensitas ancaman dengan memperhatikan prinsip ekonomi dalam penggunaan kekuatan (efisiensi).
  5. Penggelarannya bersifat kewilayahan, artinya memperhatikan ciri dan kondisi ruang perjuangan sedemikian rupa sehingga setiap wilayah dapat menggelarkan sendiri perlawanannya.

KONSEPSI
Kebijakan

Kebijakan merupakan langkah pertama yang diambil oleh pemerintah sebagai pedoman untuk menentukan strategi dan upaya. Apabila ditinjau dari hal tersebut diatas dapat dirumuskan bahwa kebijakan geopolitik Indonesia 5 – 10 tahun mendatang dalam rangka mempertahankan NKRI adalah:
“Terwujudnya Geopolitik Indonesia 5-10 tahun mendatang melalui peningkatan pengelolaan geografi, peningkatan peraturan perundang-undangan, peningkatan wawasan nasionalisme dan kebangsaan dan peningkatan kualitas SDM dalam rangka mempertahankan keutuhan NKRI”.

Strategi Yang Diterapkan
# Strategi I:
Peningkatan pengelolaan geografi yang ada melalui pemahaman, inventarisasi, koordinasi, pengelolaan (penetapan dan pemanfaatan) sehingga dapat memberikan keuntungan disemua bidang kehidupan, penyelenggaraan pertahanan dan keamanan, meningkatkan ekonomi dan stabilitas nasional, selanjutnya mampu meningkatkan bargaining position.
# Strategi II:
Peningkatan implementasi peraturan perundang-undangan melalui inventarisasi, koordinasi, penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang belum ada, sosialisasi, implementasi, pengawasan serta penindakan untuk penegakkan kedaulatan dan hukum sehingga dapat dicapai kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak ; memberi keamanan, kelancaran, dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan; tidak tumpang tindih bahkan saling mendukung.
# Strategi III:
Peningkatan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara melalui pendidikan baik formal maupun non formal serta sosialisasi kepada seluruh masyarakat sehingga timbul kesadaran akan jati dirinya, tumbuh dan berkembangnya rasa kebangsaan, tidak mementingkan kepentingan diri ataupun kelompok/golongan, sehingga menumbuhkan kuat dan mantapnya persatuan dan kesatuan bangsa serta kesadaran akan bela negara.
# Strategi IV:
Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan latihan sehingga tumbuh dan berkembang kemampuan profesional dibidangnya, mampu bersaing dengan tenaga asing atau dari luar, tingkat kehidupan dan kesejahteraannya meningkat, tumbuh dan berkembangnya ketahanan diri, masyarakat serta ketahanan nasional yang selanjutnya dapat diwujudkan stabilitas nasional yang mantap, mampu dan mau menyampaikan aspirasinya.
Upaya

Upaya Strategi I adalah sebagai berikut:

  • Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional dan institusi-institusi terkait lainnya baik pemerintah maupun swasta mensosialisasikan karakteristik, konfigurasi, dan kondisi geografi berikut SKA yang ada, keadaan iklim dan cuaca, serta bencana alam yang dapat timbul sehingga diperoleh pemahaman.
  • Pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Kehutanan, dan institusi-institusi lain yang terkait baik pemerintah maupun swasta berkoordinasi, bekerjasama untuk mengelola daerah-daerah khususnya daerah tertinggal, perbatasan dan pulau-pulau terluar sehingga dapat dihindari tumpang tindih pengelolaan.
  • Departemen Pertahanan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Perhubungan, Departemen Kelautan dan Perikanan, dan institusi lain yang terkait baik pemerintah maupun swasta menggiatkan pembangunan insfrastruktur dasar didaerah khususnya daerah-daerah terpencil sehingga diperoleh kelancaran arus orang, barang dan jasa, membuka keterisolasian, menarik investor untuk menanamkan modalnya.
  • Pemerintah melalui Departemen Luar Negeri, yang berkoordinasi dan bekerjasama dengan departemen-departemen/institusi-institusi terkait lainnya, meningkatkan kualitas dan kegiatan perundingan, dialog, pertemuan, maupun lobby dengan negara-negara tetangga/sahabat untuk menyelesaikan masalah batas-batas wilayah negara.

Upaya Strategi II adalah sebagai berikut:

  • Pemerintah melalui Departemen Hukum dan HAM dengan melibatkan Departemen/institusi terkait, melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya berkaitan dengan pembangunan politik Indonesia.
  • Departemen Hukum dan HAM, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Departemen Pertahanan dan Departemen/institusi terkait. Menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dan membuat peraturan perundang-undangan yang belum ada.
  • Departemen Hukum dan HAM, Departemen Pertahanan, Departemen Pendidikan Nasional, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Departemen Dalam Negeri dan Departemen/institusi terkait mendidik, melakukan pembinaan dan sosialisasi.
  • Pemerintah melalui Departemen/institusi yang berwenang, melakukan koordinasi, bekerjasama dan memberdayakan institusi baik pemerintah ataupun non pemerintah (lembaga-lembaga swadaya masyarakat).
    Upaya Strategi III adalah sebagai berikut:
  • Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Pertahanan, Markas Besar TNI, dan Departemen atau institusi terkait lainnya termasuk Perguruan Tinggi negeri/swasta serta tokoh agama dan masyarakat berkoordinasi dan bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman tentang jati diri, nasionalisme dan wawasan kebangsaan.
  • Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional berikut departemen dan institusi lain baik pemerintah maupun swasta memposisikan, memerankan dan memfungsikan kembali lembaga-lembaga masyarakat yang ada.
  • Pemerintah melalui departemen-departemen/institusi yang ada, Markas Besar TNI, Sekolahan-sekolahan, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta menghidupkan kembali dan mengembangkan organisasi-organisasi kepemudaan.
  • Pemerintah melalui Pemda dan institusi terkait baik pemerintah maupun swasta memacu pembangunan didaerah yang melibatkan masyarakat sehingga muncul kembali sifat kebersamaan dan kegotongroyongan.
    Upaya Strategi IV adalah sebagai berikut:
  • Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional bekerja sama dengan departemen/institusi lain yang terkait baik pemerintah maupun swasta, menginventarisasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
  • Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional dan institusi lain yang terkait baik pemerintah maupun swasta, baik dari dalam maupun luar negeri membangun tempat-tempat Pendidikan, Laboratorium, Perpustakaan berikut melengkapi dengan tenaga pendidik atau pengajar yang berkompeten.
  • Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional yang bekerjasama dengan Departemen Pertahanan dan departemen/ institusi lain terkait, serta melibatkan seluruh sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi yang ada memasukkan mata pelajaran geografi khususnya mata pelajaran/bidang studi kewarganegaraan, kewiraan, PPKN sebagai mata pelajaran penting dan utama.
  • Pemerintah melalui Departemen Kebudayaan dan Pariwisata serta institusi-institusi lain yang terkait baik pemerintah maupun swasta, lebih memperhatikan kegiatan-kegiatan seperti peringatan hari besar keagamaan, upacara tradisi yang dilakukan di daerah, peringatan hari besar nasional/bersejarah baik pada tingkat lokal maupun tingkat nasional.

PENUTUP

Kesimpulan

  • Dari pembahasan yang telah dilaksanakan diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:
    • Kondisi geografis Indonesia yang spesifik dan unik dengan sumber daya alam yang berlimpah dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang ada, pengaruh lingkungan strategis, geopolitik kawasan, telah mempengaruhi geopolitik Indonesia termasuk sistem pertahanan negara.
    • Geopolitik Indonesia masih dipengaruhi oleh paradigma lama dan perkembangan geopolitik negara maju dikawasan, sehingga daerah-daerah tertinggal dan wilayah-wilayah perbatasan masih merupakan wilayah yang terisolir.
    • Untuk dapat mengatasi pengaruh perkembangan geopolitik dikawasan, perlu segera dilakukan penanganan berupa kebijakan dalam pembangunan nasional, serta implementasinya disesuaikan dengan kondisi geografi dan budaya daerah setempat.
    • Kebijakan pertahanan tersebut harus dijabarkan kedalam tiga grand strategi yaitu mewujudkan pengamanan terhadap daerah-daerah tertinggal khususnya perbatasan negara dari berbagai bentuk ancaman termasuk pencurian SKA.
      Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dapat disarankan sebagai berikut:

      • Pembangunan nasional disarankan disesuaikan dengan perkembangan geopolitik baik secara global, regional dan nasional.
      • Dalam rangka mempertahan kan keutuhan wilayah NKRI perlu segera dilakukan pembangunan di daerah perbatasan dan daerah terpencil.
      • Untuk mewujudkan pembangunan pertahanan yang handal perlu memperhatikan perkembangan “pengaruh” negara-negara major power di kawasan regional.
      • Dalam mengembangkan geopolitik Indonesia 5-10 tahun mendatang, disarankan faktor geografi dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dasar dan pertimbangan termasuk dalam membangun dan mengembangkan sistem dan strategi pertahanan negara.


DAFTAR PUSTAKA

1. Hartono, Dimyati, ”Hukum Laut Internasional”, 1977
2. Karl Haushofer, Why Geopolitics?, dalam Geraoid Tuathail, Simon Dalby dan Paul Routledge (eds) : The opolitics Reader, London : Routledge, 1998.
3. Kusnanto Anggoro, Geopolitik, Pengendalian Ruang Laga dan Strategi Pertahanan Indonesia dalam Bantarto Bandoro (eds) : Perspektif Baru Keamanan Nasional, CSIS, 2005.
4. Morgenthau, Hans J., Politics Among Nations : The Struggle for Power and Peace, New York : Revised by Thompson, Kenneth W. Alfred Knopf, 6th ed.
5. Mochtar Kusuma atmadja, Bunga Rampai Hukum Laut, 1978.
Sesko TNI AD, ”Naskah Departemen tentang Geopolitik dan Geostrategi Indonesia”, Bandung 1995.
6. Sunardi, RM., Pembinaan Ketahanan Bangsa (Dalam Rangka Memperoleh Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia), PT. Kuaternita Adidarma Jakarta, cetakan pertama Pebruari 2004
7. UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Posted by Ahmad Yanuana Samantho on Februari 19, 2014 in Freemasory dan ZionismePolitik

JIKA PERANG DUNIA KETIGA TERJADI – BAGAIMANA POSISI INDONESIA?

February 18, 2014 at 11:56pm by IGOR PANARIN

@Editor : #‎Sang_Admiral

Apakah ada dari Sahabat Sejarah Dunia yang masih bertanya-tanya kapan sebenarnya Perang Duniake-3 akan di mulai… ??  Jika ada yang menjawab sejak era berakhirnya Perang Dingin Amerika-Soviet, maka Anda benar.

Kisruh 2 negara super power mau tidak mau akan berpengaruh secara signifikan pada kestabilan politik global. Lalu bagaimana prediksi tentang Perang Dunia Ke-3 oleh Igor Panarin? Pengamatan ini berbasis asumsi, bahwa jika Amerika Serikat (AS) dan para sekutunya memaksakan kehendak menjalankan roadmap (peta jalan) penaklukan dunia via Jalur Sutra (Timur Tengah dan Afrika Utara) sesuai paparan Wesley Clark (2005) di Pentagon dahulu, maka izinkanlah saya (Igor Panarin) membuat analisa kecil-kecilan dan GARIS BESAR kedepan perihal “peta politik global” dekade 2012 dan tahun-tahun berikutnya.

Namun bila AS dan sekutu mundur dari Jalur Sutra, maka sudah barang tentu prediksi ini pun gugur dengan sendirinya.

Adapun prakiraan tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Syria dan sekitarnya bakal menjadi pemicu sekaligus proxywar(lapangan tempur) PerangDunia (PD) III di Abad 21 antara AS dan sekutu [ NATO, ISAF, P-GCC,IDF dll] Versus Syria, Iran, Hizbullah dibantu oleh Rusia,Cina, Venezuela, Kuba dan lainnya.
  1. Israel bakal hancur lebur,bahkan mungkin terhapus dari peta dunia, lalu digantikan oleh Hamas-Fatah, atau Pemerintahan Palestina Baru yang lebihkondusif dan konstruktif bagi Dunia Arab dan sekitarnya.
  1. US Dollar tak lagi dipercaya dan tidak digunakan oleh dunia. Uniknya, sikap “menolak dolar” ini justru dipelopori Cina dan bahkan Jepang itu sendiri selaku sekutu dekat AS di Asia (aneh dan fenomenal?). Dolar kembali ke negeri asalnya. Inilah “tsunami dolar” yang diperkirakan menjadi momentum munculnya revolusi sosial di negeri Paman Sam. Skenario keruntuhan Dinasti Amerika ditandai dengan merebaknya rusuh massa di mana- mana, dan niscaya AS terpecah–belah menjadi beberapa negara merdeka sebagaimana yang saya prediksikan dan saya katakan di beberapa media, kata ilmuwan politik Rusia ini. Sebabnya ada beberapa “kekuatan luar” yang masuk juga berkepentingan dalam revolusi tersebut.
  1. Uni Africa semakin kokoh membentuk kekuatan tersendiri (new emerging force) yang mempunyai bargaining positiontinggi di dunia, terutama terhadap Dunia (Uni) Eropa dan sekitarnya dalam koridor lain serta kepentingan selain militer (asimetris).
  1. Keruntuhan AS mengakibatkan hubungan antar negara di Asia khususnya AsiaTenggara lebih mesra dan soft dibanding era sebelum-sebelumnya baik formal maupun forum non formal, terutama pihak-pihak sering bertikai seperti Malaysia – Indonesia. Malaysia tak lagi berani menebar “provokasi”-nya di perairan Indonesia dikarenakan pudarnya peran International Security Assistance Force (ISAF), andalannya beberapa dekade lalu.
  1. Sikap Singapura pun berubah “sopan” sebab keangkuhannya selama ini ternyata didukung oleh super power AS dan para adidaya Baratl ainnya, serta menganggap seolah-olah dirinya adalah “Israel”-nya Asia.
  1. Bagaimana dengan Indonesia? Diperkirakan Indonesia akan bangkit dari keterpurukannya selama ini. Hal terpuruknya Indonesia disebabkan sikapnya yang selalu unduk kepada Amerika, padahal jika negara ini tahu sedikit saja akan posisi dan potensinya maka akan menjadi negara yang sangat mandiri dan maju.

Tapi bersamaan dengan keruntuhan Amerika dan Eropa negara ini akan menemukan kembali kapabilitasnya. Entah dengan cara apa dan bagaimana. Maka ibarat putri raja bangun dari tidur panjang, melenggang tanpa bersolek pun tetap mempesona dunia. Apalagi setelah ia tanggalkan segala ujud dan bentuk kemasan (ideologi) kapitalisme yang pernah melingkarinya.

Di awal kebangkitan, Indonesia mutlak bersikap keras lagi tegas, terutama terhadap organisasi massa (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang selama ini gencar mempromosikan isue aktual [demokrasi, HAM, kebebasan] yang pada dasarnya hal itu menginduk kepada Amerika dan sekutu baratnya, ataupun terikat dengan kontrak jaringan LSM asing. Diyakini akan ada langkah-langkah audit oleh lembaga negara atas kebijakan pemerintah secara ketat, cermat lagi teliti atas aliran dana yang selama ini dinikmati oleh segelintir oknum individu, ormas dan LSM ‘komprador’ asing tersebut.Tetapi, prediksi tetaplah prediksi. Hukumnya boleh percaya boleh tidak. Artinya jangan sekali-kali diyakini sepenuh hati.

Dr. John Coleman

Ex. British Intelligence
By fabricating a bogus war between Islamic fundamentalism and the West, the globalists are able to attack their real enemy, humanity. Pulling the strings, they will ensure that both Western and Muslim states are degraded and finally completely subjugated to their odious rule.

** Igor Panarin adalah ilmuwan asal Rusia dan pengamat politik dunia. Selama ini banyak di antara hasil pengamatannya yang menjadi kenyataan.

Sumber:

https://www.facebook.com/groups/atlantisindonesia/permalink/624166450966605/

Panglima TNI: Indonesia Jadi Target Perebutan Negara Asing

Posted by Ahmad Yanuana Samantho on Desember 12, 2015 in Freemasory dan ZionismeInternasional dan dunia Islam

Basuki Rahmat N, CNN Indonesia

Sabtu, 12/12/2015 23:38 WIB

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kiri) dan Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti (kiri) bersama petinggi TNI saat mengantar Presiden Jokowi bertolak ke Perancis di Halim Perdanakusuma, Minggu (29/11). (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Jakarta, CNN Indonesia — Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan Indonesia bakal menjadi perebutan negara-negara asing dalam peta konflik dunia pada masa depan yang akan mengalami pergeseran seiring dengan habisnya sumber energi fosil.

Gatot mengatakan konflik yang terjadi lebih disebabkan oleh masalah yang berlatar belakang penguasaan energi. “Lebih dari 70 persen konflik di dunia berlatar belakang energi,” kata Gatot di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (12/12/), dalam keterangannya yang diterima CNN Indonesia.com.
Gatot mengungkapkan peningkatan energi pada kurun 2007-2009 memicu kenaikan harga pangan dunia mencapai 75 persen. Seiring dengan habisnya sumber energi fosil, diperkirakan konflik yang terjadi berlatar belakang penguasaan energi fosil.“Maka konflik masa depan akan bermotif penguasaan sumber pangan, air bersih, dan energi hayati yang semuanya berada satu lokasi yaitu di daerah ekuator,” tutur Gatot.

Gatot melanjutkan, di belahan Bumi ini ada tiga kawasan ekuator yaitu Indonesia, Afrika Tengah, dan Amerika Latin. Ketiga kawasan tersebut mempunyai kesuburan sepanjang tahun dan bisa bercocok tanam sepanjang tahun.

Dihadapkan pada kondisi geografis Indonesia yang memiliki potensi vegetasi sepanjang tahun dan kekayaan alamnya, maka Indonesia merupakan sumber energi, sumber pangan, dan sumber air bersih yang akan menjadi incaran kepentingan nasional negara-negara asing di masa depan.

Di masa yang akan datang, ujar Gatot, bangsa Indonesia menghadapi tantangan berat, yaitu membeludaknya jumlah penduduk dunia yang saat ini jumlahnya sudah mencapai 7 milliar jiwa.

Dalam penelitian, lanjut Gatot, idealnya Bumi ini hanya mampu menghidupi 3-4 miliar penduduk. “Dengan semakin membeludaknya jumlah pertumbuhan penduduk dan habisnya cadangan energi minyak Bumi pada 2043, maka akan menyebabkan krisis pangan dunia,” kata dia.

Gatot menyebutkan banyak cara yang dilakukan negara asing untuk menguasai kekayaan alam Indonesia. Salah satunya yaitu dengan membuat Proxy War. Menurutnya saat ini sudah terasa adanya Proxy War dan Indonesia harus mewaspadai karena sudah menyusup ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Caranya dengan menguasai media di Indonesia dengan menciptakan adu domba TNI-Polri, rekayasa sosial, perubahan budaya, pemecah belah partai, dan penyelundupan narkoba sudah jauh-jauh hari dilakukan,” ujar Gatot.

Gatot menekankan bahwa semua ingin menguasai Indonesia. “Apakah 28 tahun lagi, pada 2043, anak dan cucu kita bisa hidup layak? Kalau kita tidak bangkit dan bela negara, maka kita tidak bisa menyelamatkan anak cucu kita,” ujarnya.

Oleh karena itu, tambah dia, agar Indonesia ke depan tidak mudah diadu domba akibatProxy War dan semakin memburuk karena kehabisan sumber energi hayati, pangan, dan sumber air maka harus adanya revolusi mental dengan menjalankan dan mengamalkan Pancasila. (obs/obs)

Sumber:

http://www.cnnindonesia.com/politik/20151212233800-32-97806/panglima-tni-indonesia-jadi-target-perebutan-negara-asing/

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Atlantis in the Java Sea

A scientific effort to match Plato’s narrative location for Atlantis

sembrani

bertukar ide, melampaui mimpi bersama

Nurul Wirda

Semerbak Mawar yang dengan senang hati memancarkan Cahayanya

aawanto

The greatest WordPress.com site in all the land!

Covert Geopolitics

Beyond the Smoke & Mirrors

Catatan Harta Amanah Soekarno

as good as possible for as many as possible

Women Terrace

to say something that i never talk before

Kanzunqalam's Blog

AKAL tanpa WAHYU, akan berbuah, IMAN tanpa ILMU

Cahayapelangi

Cakrawala, menapaki kehidupan nusantara & dunia

religiku

hacking the religion

SANGKAN PARANING DUMADI

Just another WordPress.com site

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger menyukai ini: