Tinggalkan komentar

KEBUDAYAAN MINAHASA DALAM KEBERAGAMAN SOSIAL INDONESIA

KEBUDAYAAN MINAHASA DALAM KEBERAGAMAN SOSIAL INDONESIA

Kontribusi Kebudayaan Minahasa

Bagi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia[1]

Oleh:

Dr. Richard A.D. Siwu, Ph.D.

 

Pendahuluan

Keberagaman sosial (social plurality) di Indonesia telah berabad lamanya, dengan adanya kemajemukan etnis dan budaya bahkan agama di persada Nusanara. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia sejak dahulu sebetulnya telah menerima dengan sendirinya (take for ganted) kemajemukan (plurality).[2] Namun, konflik horizontal di berbagai wilayah Nusantara beberapa tahun terakhir, yang melibatkan penganut agama ataupun etnis yang berbeda, seakan mengindikasikan hal yang kontroversial. Menerima dengan sendirinya kemajemukan sosial tidak serta-merta identik dengan kerukunan hidup berdampingan dalam keberbedaan. Nampaknya masyarakat Indonesia masih harus belajar bagaimana hidup bersama dalam satu bangsa yang memiliki keberagaman sosial, kultural dan agama. Hal ini menyatakan pula bahwa kerukunan bukanlah sesuatu yang terberi, bukan hanya sekedar slogan, doktrin, ataupun top-down instruction, melainkan  suatu perilaku sosial yang dilandasi oleh penghayatan akan kebersamaan dalam keberagaman (senasib dan sepenanggungan).

Kerukunan adalah suatu kondisi kehidupan bersama dalam kemajemukan yang tercipta oleh masyarakat dan dari dalam diri manusia itu, bukan oleh faktor eksternal berupa peraturan dan indoktrinasi. Oleh karenanya, kerukunan hidup bermasyarakat bersifat dinamis.

Dalam rangka membangun suatu bangsa yang menerima adanya kemajemukan sosial, budaya danagama, memang dibutuhkan suatu pengorbanan dari masing-masing komponen,  tetapi juga kontribusi dari berbagai komponen bangsa, antara lain, baik agama-agama universal maupun kebudayaan-kebudayaan daerah.

Tulisan ini bermaksud untuk mendeskripsikan suatu kontribusi kultural dari kebudayaan daeah, khususnya kebudayaan Minahasa, bagi kerukunan umat beragama di Indonesia.

Kebudayaan Daerah Dalam Rangka Kebudayaan Nasional

 

Umumnya kebudayaan-kebudayaan etnis di Indonesia berakar pada sikap hidup agraria tradisional yang diwarnai oleh pandangan dunia yang totalistis-komnalistis. Dengan kata lain, baik pandangan hidup maupun konsep moral-etika mereka bersifat holistik. Mereka memahami manusia dan dunia sebagai dua entitas yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, bahkan berkaitan dengan Yang Suci (Sacred) Tuhan, alam dan sesama mahluk; karenanya totalistik-komunalistik. Respek seseorang terhaap yang Maha Suci atau Tuhan harus tercermin pula lewat perilaku moral dalam kehidupan sosial. Jadi, apabila seseorang takut kepada Tuhan, dengan sendirinya ia akan menghargai sesama manusia. Dengan kata lain, apabila seseorang menghargai sesamanya dan lingkungannya, itu adalah pertanda bahwa ia takut akan Tuhan.

Pandangan hidup yang holistik memahami manusia tidak sebagai pribadi yang individualistis (sebagaimana terdapat pada masyarakat modern), melankan sebagai pribadi dengan sesama. Kata lain, pandangan hidup holistik memahami manusia pribadi di dalam komunitas yang berada dalam hubunan harmonis dengan alam-kosmos dan Tuhan.

Pendeknya, tolok ukur falsafah hidup kebudayaan daerah terletak pada smangat dan kehendak untuk memelihara keseimbangan, keharmonisan, kerukunan, kebersamaan dan kesetiakawanan. Latar dari pandangan hidup demikian tentu terdapat ekspektansi bahwa kebaikan, keselamatan dan kesentosaan dari Sang Ilahi, atau keharmonisan tata kosmos akan menjadi kenyataan dalam kehidupan manusia dan lingkungan. Dengan wawasan demikian, kebudayaan daerah atau etnis ditempatkan dalam kerangka kebudayaan nasional atau bangsa.

Dalam penjelasan pasal 32 UUD 1945 dinyatakan paling kurang dua hal: (1) bahwa kebudayaan daerah diterima sebagai bagian dari kebudayaan bangsa; (2) bahwa kebudayaan daerah haruslah dalam rangka persatuan dan kemajuan bangsa.Yang terakhir disebutkan tentu dalam artian bahwa pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah bukanlah untuk penonjolan daerah semata yang dapat berakibat memecahkan persatuan bangsa.

Pertanyaan disini ialah, sanggupkah kebudayaan daerah menunjang kemajuan dan pembangunan bangsa? Mampukah nilai-nilai kebudayaan daerah memperkaya kebudayaan bangsa dan mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia yang bermasyarakat majemuk? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini dimaksudkan untuk memperjelas apa kontribusi kebudayaan daerah dan di mana tempat dan peranan kebudayaan daerah dalam rangka baik kebudayaan nasional maupun pluralisme sosial. Makalah ini hendak mendeskripsi secara singkat kontribusi budaya Minahasa dalam rangka menjawab pertanyaan termaksud.

 

 

Orientasi Nilai Budaya Minahasa

 

Setiap masyarakat etnis memiliki orientasi nilai budaya atau wawasan kultural (filosofi) mengenai kehidupan manusia dan hubungannya dengan alam lingkungan dan semesta. Masyarakat etnis Minahasa (tradisional), memiliki sedikitnya lima orientasi nilai budaya, akni wawasan tentang: kerja, waktu, alam, hidup, dan sesama manusia.

Pertama-tama, bagi orang Minahasa, kerja adalah, tidak seperti yang dikatakan Max Weber “panggilan” (calling) atau “kewajiban religius” (religious obligation), bukan pula “profesi” (vocation), melainkan sebagai “keharusan” untuk hidup. Dengan kata lain, kerja adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia: makanan, tempat berteduh, pakaian. Jad, kerja bukanlah alat atau prasarana untuk memperoleh profit atau keuntungan (nilai tambah).

Selanjutnya, wawasan tentang kerja sesunguhnya berkatan pula dengan wawasan tentang waktu. Untuk orang Minahasa, waktu adalah berputar menurut musim: panas dan hujan silih bergani. Ketika musim hujan, secara alamiah orang sadar bahwa mereka harus menanam. Sebalikna, ketika musim panas datan, orang tahu mereka akan menuai atau panen, lalu istirahat. Jadi, kerja berkaitan dengan putaran musim,dan tidak berkaitan dengan wawasan tentang masa depa. Karenana, orang tidak merasa harus memburu waktu, sebab toh waktunya pasti akan tiba. Dalam ungkapan orang Tounteboan (Minahasa bagian selatan): mange-nger, si kamang wo si endo ca tumintas (pelan-pelan, atau tenang saja, toh hari dan kemujuran – berkah – tak akan lari pergi). Karenanya pula, ”jam karet” adalah lumrah, kalau tidak dikatakan bagian dari hidup sehari-hari.

Kedua wawasan yang baru disebutkan, serta-merta mempengaruhi wawasan orang tentang alam lingkungan. Manusia dan alam merupakan ciptaan yang saling erkit satu dengan yang lain, dalam arti satu hubungan totalistis. Karenanya, peristiwa manusiawi dan peristiwa alami saling mempengaruhi satu terhadap ang lain. Setiap peristiwa dalam lingkaran kehidupannya, misalnya: membuka kebun, memasuki rumah baru, kawin, dst., tidak semata hanya masalah rutin, tetapi hal yang sifatnya religius. Untuk itulah diadakan ritus-ritus atau upacara-upacara religius. Manusia dan alam dipahami berada dalam hubungan yang harmonis.

Tiga wawasan tadi membentuk wawasan tentang kehidupan. Kehidpan pertama-tama bukanlah satu ”antisipasi” akan suatu ”kepenuhan hidp” (fulfillment) di masa depan, melainkan suatu keikmatan bersama dalam komunitas. Itulah sebabnya mengapa pesta-pesta di Minahasa sangat penting secara ”religius”, karena semua itu merupakan pengungkapan rasa solidaritas dan syukur kepada Tuhan. Walaupun memang dalam filosofinya orang Minahasa terdapat konsep wale karondran, kasendukan, dan kaayaan (hidup setelah mati), namun dalamnya tidak ditemkan wawasan tentan ”kehidupan sebagai proses yang bergerak dan berkembang secara progresif menuju ke masa depan, ke titik akhir atau pemenuhan” (dalam wawasan teologi Kristen disebut eschaton).

Keempat orientasi hidup yang baru disebutkan pada akhirnya membentuk sikapnya terhadap sesama manusia. Manusia dalam konsep budaya Minahasa dipahami dalam rangka wawasan maesa-esaan wo maleo-leosan (saling mengasihi, memelihara persatuan dan kesatuan serta keseimbangan). Jadi terdapat hubungan dialektis antara individu dan komunitas atau masyarakat. Pada satu pihak, komunitas atau masyarakat merupakan produk individu-individu, pada lain pihak individu merupakan produk dari masyarakat. Keduanya berada dalam hubungan yang seimbang.

 

 

Si Tou Tinou Tumou Tou: Konsepsi Moral-Etik dalam Budaya Minahasa

 

Kebudayaan Minahasa, sama seperti kebudayaan-kebudayaan etnis lainnya, adalah kebudayaan masyarakat yang disebut pre-literary society. Cirinya terungkap lewat kebiasaan-kebiasaan atau aturan-aturan yang tidak tertulis, yang diwariskan secara turun-temurun.[3] Dalam hal kebudayaan Minahasa hal-hal itu disebut nuwu’ i tua (petunjuk-petunjuk moral etik dan  petuah-petuah).

 

  • Sikap terhadap sesama (social behavior). Orientasi nilai yang berkaitan dengan sikap dan perilaku terhadap sesama dapat ditemukan pada ungkapan-ungkapan, misalnya, masigi-sigian, maupu-upusan, maleo-leosan, dst. Secara sederhana ungkapan-ungkapan ini biasanya dierjemahkan: ”saling menghormati”, ”saling mengasihi”, ”saling bersikap jujur” satu terhadap yang lain, dst. Namun, substansi ungkapan-unkapan ini tidak hanya dipahami secara harafiah, melainkan dalam rangka orientasi nlai yang hendak menjelaskan wawasan dan sikap kultural-religius orang Minahasa yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia. Wawasan kultural ini hndak menjelaskan pula prinsip moral-etis orang Minahasa terhadap sesama, yakni saling menghormati dan mengasihi. Sikap ini sekaligus suatu pengejawantahan sikap hormat terhadap Yang Ilahi, Tuhan, yang biasanya disapa dengan sebutan-sebuan, a.l.: Opo Kasuruan Wangko, Opo Wananatas, Opo Wailan, dst).
  • Kewajiban moral terhadap sesama (moral obligation to serve). Kalau dalam orienasi nilai yang dsebutkan di atas ditemukan adanya suatu kesadaran untuk saling menghormati, maka pada orienasi nilai yang berikut ini adalah kesadaran akan kewajiban untuk melayani sesame manusia. Hal ini terungkap lewat, misalnya, dalam masyarakat Tounemboan, yang disebut masaali. Istilh ini pertama-tama suatu sikap dan tingkah laku anak-anak terhadap orang ua. Adalah kewajiban anak-anak untuk merawat orang tua mereka di saat lanjut usia. Obligasi untuk melayani orang tua sebagaimana biasanya terdapat pada berbagai kelompok etnis atau bangsa, dijumpai pula pada orang Minahasa. Dalam perspektif analisis sosio-kultural, pelayanan seperti ini merupakan juga ungkapan menenai kesadaran etis-religius akan kehormatan seseorang terhadap Yang Ilahi (Tuhan). Kata lain, penghormatan terhadap Tuhan diungkapkan pula lewat kehidupan moral-praktis, yakni melayani sesama manusia. Jadi, praktek pelayanan seperti terlihat pada masaali mengandung nilai etis-religius yang berkaitan dengan kesadaran akan kewajiban moral seseorang terhadap sesama manusia.
  • Kesadaran akan kebersamaan (solidarity and equality). Dalam kebudayaan Minahasa nilai-nilai kebersamaan adalah sangat penting, bahkan menjadi tolok ukur bagi kehidupan sosial. Hal ini nyata terlihat lewat berbagai peristiwa di sekitar kehidupan komnitas di Minahasa, msalnya: kedukaan, pesta nikah, dst. Misalnya, praktek marukup dalam masyarakat Tounemboan, hal yang serupa juga erdapat dapa kelompok etnis manapun di Minahasa, dapat dikategorikan pada orienasi nilai kebersamaan ini. Semua cara dan pacara dalam peristiwa-peristiwa ini tidak semata rutinitas, melankan mengunkap nilai-nlai etis-religius. Persekutuan yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa ini secara sosio-religius adalah ungkapan rasa kebersamaan dan kesamaan derajat (solidarity and equality).
  • Mapalus (institutionalization of work ethic). Masyarakat asli Minahasa memiliki satu etos kerja yang diinstitusionalisasikan lewat pranata mapalus. Pranata in serin diasosiasikan pada praktek ”gotong-roong” di Jawa atau daerah-daerah lain, yang mengungkap semangat dan praktek saling tolong menolong dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Namun, pranata mapalus di Minahasa berkar pada budaya agraris di desa-desa, karenanya berbeda dengan praktek gotong royong, walaupun gotong royong menjadi bagian hakiki dari mapalus. Perbedaannya ialah, gotong royong berlangsung secara sukarela tanpa terorganisir ke dlam satu sistem kerja, sedang mapalus merupakan kegotongroyongan yang telah terorganisir atau terinstitusionalsasi dalam suatu sistem kerja. Jadi, dari sudut pandang etika sosial-kultural, mapalus merupakan institusionalisasi semangat kebersamaan. Hal in dapat dianggap sebagai wawasan tentang sistem erja dan,karenana, dapat dipahami sebut sebagai etos kerja orang Minahasa.[4]
  • Musyawarah mufakat (unanonimous concensus). Semua yang diungkapkan di atas berkaitan dengan ”pembangunan” komunitas desa. Orientasi nilai terakhir ini adalah tentang cara orang Minahasa menyelesaikan konflik sosial. Acuan orientasi nilai ini dijumpai dalam cerita tentang musyawarah mufakat di Batu Pinawetengan (yang bermacam-macam versi). Dalam kebudayaan Minahasa, penyelesaian konflik sosial berbeda dengan budaya Barat (modern). Dalam kebudayaan Barat modern orang harus memilih ”atau ini, atau itu” (either-or). Sedangkan konsep paumung atau masuat peleng lebih dekat pada konsep ”ini dan itu” atau ”bukan ini, bukan itu” (both-and dan neither-nor). Menurut apa yang dicatat oleh H.M. Tulu, tolok kur orang Minahasa menyelesaikan konflik sosial adalah: Esa, esa kita peleng, esa wia se Opo-opo Lumimuut wo si Toar… (Satu, satu kita saudara, disatukan oleh leluhur kita Toar dan Lumimuut). Singkatnya, tolok ukur penyelesaian konflik sosial dalam buadaa Minahasa adalah demi keutuhan komunitas dan integritas sosial. Jadi, ungkapan ”torang samua basudara”, dst., adalah suatu artikulasi filosofis dari orientasi nilai ini.

 

Sesuai dengan istilahnya, si tou tinou tumou tou artinya ”manusia terlahir untuk menghidupi orang lain”, maka konsep moral-etis dalam kebudayaan Minahasa adalah dalam rangka solidaritas kemanusiaan, kebersamaan dan kesetiakawanan. Manusia hidup untuk saling menghidupi satu dengan yang lain, bukan ntuk saling menelan satu dengan yang lain (tumongkok tou).

 

 

Bermasyarakat di Era Globalisasi dan Pluralisasi

 

Satu konsekuensi hidup di era globalisasi adalah pengalaman akan adanya suatu perjumpaan antar budaya dan agama. Perjumpaan itu berlangsung secara fisik maupun nonfisik. Perjumpaan secara fisik berlangsung lewat interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah atau kampus, di kantor atau tempat kerja, maupun di tempat belanja, dst. Sedang secara nonfisik, perjumpaan itu berlangsung lewat media massa, baik media cetak (buku, mjalah, surat kabar, dst), maupun media elektronik (radio, televisi, internet). Jadi, manusia mengalami suatu pergaulan sosial yang terbuka secara global dan plural.

Pergaulan sosial global dan plural menuntut suatu skap hidup baru mansia, yakni keterbukaan dan toleransi. Kalau biasanya manusia atau satu kelompok bersikap tertutup terhadap orang lain atau kelompok yang lain, kini mau tidak mau harus melihat dirinya sebagai bagian dari yang lain. Namun, keterbukaan ini bukannya tidak mempunai konsekuensi. Ia meminta pengorbanan dari masing-masing pihak, yakni keberanian dan kesediaan untuk mengorbankan a priori dan prasangka subyektif terhadap sesama yang lain. Seyogianya, manusia harus semakin meningkatkan kesadarannya bahwa ia hidup dalam satu komunitas yang majemuk. Harus ada kesadaran bahwa manusia hidup dalam konteks keberagaman sosial, budaya, dan agama. Era globalisasi manusia memasuki suatu kehidupan bermasyarakat yang beragam latarbelakang sosial dan budaya serta, yang dikenal dengan istilah pluralisme sosial.

Pluralisasi sosial bukannya tidak mempunyai dampak. Satu dampak globalisasi adalah meningkatnya mobilitas penduduk yang mengakibakan terjadinya perjumpaan antar manusia, antar kelompok, dan antar budaya dan agama. Selanjutnya, dalam arus globalisasi terjadi pergeseran paradigma bermasyarakat dari lokal ke global, dari homogen ke heterogen, yang berdampak secara mental-psikologis terhadap manusia. Dalam hal ini manusia didesak untuk mengubah sikap mental (mental attitude) dan cara berpikirnya (mindset). Ia dituntut untuk mengubah mentalitas primordial yang biasanya memiliki sense of belonging hanya pada ”kampung halamannya” secara lokal dan homogen.bahwa

Berbagai konflik sosial di Indonesia belakangan ini, yang melibatkan penganut agama maupun etnis yang berbeda, menjadi indikator bahwa masyarakat kita belum beradaptasi secara mental-psiklogis dengan pluralisme sosial. Pluralisme sosial itu sendiri berpotensi untuk suatu ketegangan yang bisa berpuncak pada konflik sosial. Kondisi konflik yang mengarah pada anarkisme adalah juga potensi bagi suatu disintegrasi sosial. Peristiwa-peristiwa ini menyatakan bahwa walaupun tlah bertahun-tahun masyarakat dan bangsa Indonesia hidup dalam suasana majemuk dan hidup berdampingan, namun nampaknya hal itu belumlah identik dengan ”kerukunan sejati”. Hal ini juga bisa menjadi indikator bahwa masyarakat majemuk agama kita masih harus membutuhkan lagi suatu proses belajar bersama untuk saling memahami, menghormati, dan menghargai satu terhadp yang lain.

 

 

Kesimpulan: Kontribusi Budaya Minahasa

 

Negara bangsa (nation-state) Indonesia adalah satu negara modern. Ciri negara modern adalah suatu penerimaan akan adanya kemajemukan sosial, baik secara kultural maupun keagamaan. Kemajemukan masyarakat bangsa Indonesia pertama-tama didasarkan pada kenyataan adanya beragam etnis dan budaya yang berbeda-beda. Sebagai nation-state modern yang didirikan oleh Para Pendiri (the Founding Fathers), maka bangsa dan Negara Indonesia dibangunnya atas dasar filosofi Pancasila. Jadi, Pancasila itulah sebagai “perekat” keberagaman etnis, sosial, budaya dan agama menjadi satu bangsa. Dengan kata lain, Pancasila berfungsi pemersatu keberagaman (pluralitas) sosial, ultural, dan agama masyarakat dan bangsa Indonesia. Oleh Para Pendiri bangsa, Pancasila dipandang pula sebagai filosofi yang memiliki nilai-nilai kultural asli atau berakar pada kebudayaan asli bangsa Indonesia.

Era globalisasi adalah era pergaulan sosial masyarakat majemuk. Hidup dalam masyarakat majemuk dibutuhkan orientasi budaya yang mampu memberi kontribusi yang berwawasan bagi kemodernan, keterbukaan, dan kemajemukan sosial. Melihat budaya Minahasa yang memiliki orientasi nilai kultural bagi etos kerja, spirit kebersamaan, keterbukaan dan toleransi, maka ia turut memperkaya kebudayaan nasional yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang beradab dan kehidupan bermasyarkat yang inklusif. Hal demikian itulah yang biasanya diungkapkan lewat slogan: torang samua basudara, karena itu baku-baku sayang,…dst.

 

 

 

Daftar Kepustakaan

 

Deetje Tiwa-Rotinsulu & Agustien Kapahang-Kaunang (eds.).

Perempuan Minahasa dalam Arus Globalisasi. Jakarta: Meridian, 2005.

Wil Lundstrom-Burghoorn.

Minahasa Civilization: A Tradition of Change. Goteborg, Sweden: Acta        Universitatis of Gothoburgensis, 1981.

Pamela K. Brubaker.

Globalization at What Price? Cleveland: The Pilgrim Press, 2001

David Lion.

Postmodernity. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994.

W.A. visser’t Hooft.

”Pluralism – Temptation or Opportunity?” dalam The Ecumenical Review, 18,           1966.

  1. Coward.

Pluralism Challenge to World Religions. New York, 1985.

Sigmund Freud.

Civilization and Its Discontent. Translated and edited by James Strachey. New          York, 1962.

I Hassan.

”Pluralism in Postmodern Perspective”, dalam C. Jencks, The Post-Modern   Reader, 1992.

Max Weber.

The Protestant Ethics and The Spirit of Capitalism. New York, 1958

H.M. Taulu.

Sejarah Terciptanya Watu Pinawetengan. Manado, tanpa tahun.

R.A.D. Siwu.

”Opoism of the Minahasans can be used as a Framework for Doing Theology”,        dalam Yeow Choo Lak (ed.), ATESEA Occasional Papers No. 4: Doing Theology      with Religions of Asia. Singapore, 1987.

R.A.D. Siwu.

Fassafah Minahasa dalam Keindonesiaan. Tomohon: LETAK 2000

R.A.D. Siwu.

Kebenaran Memerdekakan. Etika Bermasyarakat, Berbudayan dan Beragama Era Globalisasi. Tomohon: LETAK 2000.

A.J. Sondakh.

Si Tou Timou Tumou Tou. Jakarta: Sinar Harapan, 2004.

[1] Disampaikan pada FGD Multikultur di Manado yang di Prakarsasi Mufakat Budaya Indonesia.

[2] Issue “pluralisme” muncul pertama di kalangan para teolog, a.l., W.A. Visser’t Hooft lewat tulisannya “Pluralism – Temptation or Opportunity?” dalam The Ecumenical Review, 18, 1966. Kemudian di kalangan sosiolog agama, misalnya, H. Coward, Pluralism: Challenge to World Religions, New York, 1985, dan secara khusus John Hick lewat tulisnnya “Religious Pluralism” dalam Encyclopedia of Religion, 12, New York, 1987. Dalam diskusi akademis “plurlisme” muncul pertama dalam tulisan I. Hassan, “Pluralism in Postmodern Perspective” dalam C. Jencks, The Post-Modern Reader (1992).

 

[3] Umumnya di masyarakat tradisional Indonesia hal-hal itu disebut adat. Lihat W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (1952); Josselien de Jong menyebutnya ”the whole complex of customs, rules, beliefs and etiquette handed down by tradition from immemorial times…” (Taufik Abdullah, 1966).

[4] Etos kerja yang terdapat dalam praktek mapalus dapat dibandingkan dengan etos kerja yang diuraikan Max Weber dalam bukunya The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. New York, 1958.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

sembrani

bertukar ide, melampaui mimpi bersama

Nurul Wirda

Semerbak Mawar yang dengan senang hati memancarkan Cahayanya

aawanto

The greatest WordPress.com site in all the land!

Covert Geopolitics

Beyond the Smoke & Mirrors

Catatan Harta Amanah Soekarno

as good as possible for as many as possible

Women Terrace

to say something that i never talk before

Kanzunqalam's Blog

AKAL tanpa WAHYU, akan berbuah, IMAN tanpa ILMU

Cahayapelangi

Cakrawala, menapaki kehidupan nusantara & dunia

religiku

hacking the religion

SANGKAN PARANING DUMADI

Just another WordPress.com site

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger menyukai ini: