Tinggalkan komentar

Apa dan Bagaimana Asymmetric Warfare Berlangsung (Bag-3 & 4)

September 27, 2013 at 6:20pm

Dalam kenyataan empiris, antara perang militer dan non militer lazimnya berpola menurut kharakter masing-masing. Namun sering pula keduanya bersinergi secara simultan dengan intensitas berbeda. Gejolak politik (Arab Spring) di Jalur Sutera dan gerakan reformasi di Jakarta dekade 1998-an adalah contoh aktual atas implementasi tersebut. Meski samar namun toh masih terbaca. Mana sinergi, siapa berpola tunggal. Siapa duluan, pihak mana yang mengakhiri, dll.

Tumbangnya Ben Ali, atau lengsernya Abdullah Ali, Pak Harto dan Mobarak dari kekuasaan, itu jelas olah smart power atau asymmetric warfare, karena skema kolonial Barat dapat tertancap di Tunisia, Yaman, Indonesia dan Mesir tetapi tanpa ada letusan peluru dalam ‘kudeta’ tersebut. Sedangkan keroyokan militer AS dan sekutu di Irak (2003) serta Afghanistan (2001) mutlak adalah kerja symmetric warfare atau hard power, kendati langkah awal peperangan di kedua negara —langkah awal saja— mengikuti pola smart power. Misalnya, isue Afghanistan tentang teroris al Qaeda, sedang stigma di Irak perihal senjata pemusnah massal.

Peristiwa di kedua negara di atas, agak berbeda dengan kasus Libya (2011). Jatuhnya Gaddafi dari kekuasaan jelas merupakan sinergi antara hard power dan smart power.Artinya tatkala smart power telah dinilai gagal, maka gerakan massa melalui isue demokrasi dan pemimpin tirani diubah segera bahkan tata cara (kadar)-nya ditingkatkan menjadi perang sipil, dimana para pemberontak itu sendiri justru dilatih, disupply dan dibiayai oleh Barat (Baca: Memahami Sinergi antara Hard dan Smart Power di Libya, di www.theglobal-review.com dan beberapa analisis lainnya di web GFI). Secara kasuistis, pola peperangan di Libya hampir identik dengan konflik di Syria. Tak jauh beda. Ada kemiripan urut-urutan eksekusi. Misalnya, gagal menggusur Presiden Bahsar al Assad via gerakan massa, pihak Barat menaikkan kualitas “tema” melalui perang sipil. Arab Spring dalam perspektifasymmetric warfare memang hanya sebatas tema.

Sementara ketidaksamaan pola dalam perang di kedua negara tadi sejatinya bukan cuma pada isue dan stigma, tetapi juga soal resolusi PBB. Dengan kata lain, bila tebaran isue di Libya soal kepemimpinan tirani, demokrasi, pelanggaran HAM dan lainnya, sedang stigma melekat di Syria tentang sektarian, senjata kimia, dll. Jika jeli lagi memotret  perbedaannya, bahwa isue di Libya mampu menerbitkan resolusi PBB bagi NATO untuk menggempur Gaddafi secara legal, sementara isue dan stigma di Syria —hingga tulisan ini diterbitkan— belum mampu mengunduh resolusi secuilpun sebab selalu dijegal oleh veto Cina dan Rusia (Baca: Mencermati pola Kolonialisme di Syria dan Mesir, dan silahkan baca juga: Mencari Motif Utama Serangan Militer Barat ke Syria, di web GFI www.theglobal-review.com).

Contoh lain topik. Terpisahnya Timor Timur dari Ibu Pertiwi adalah hasil olah sinergi. Mudah memeta tahapannya. Isue yang dilempar soal pelanggaran HAM oleh aparat; kemudian “tema”-nya selain terbitnya resolusi PBB, hadirnya pasukan asing, juga jajak pendapat atau referendum; sedangkan “skema”-nya adalah minyak di Celah Timor. Dan agaknya, lokasi minyak tersebut kini tengah digarap korporasi minyak dari Australia dan Thailand. Coba bila kemarin tak pernah ditemukan minyak di Celah Timor, atau seandainya Timor Timur hanya penghasil singkong dan ketela, mungkinkah ada pelanggaran HAM serta jajak pendapat disana?

Lalu, benarkah lepasnya Sipadan dan Ligitan dari NKRI dahulu karena asymmetric warfareyang dilancarkan oleh Malaysia, sementara pemerintah Indonesia sebagai pihak yang ditarget justru mengkedepankan diplomasi ala kadarnya? Sekali lagi, tanpa peluru dan asap mesiu kedua pulau itupun lepas dari pangkuan NKRI. Selamat jalan Sipadan – Ligitan!

Dari kajian kolonialisme, kendati implementasi kedua peperangan memiliki dimensi, ciri, dan urut-urutan tindakan menurut kharakter masing-masing, tetapi skemanya tetap lestari. Sebagaimana diurai (bag-2) di atas, bahwa skema kolonialisasi tak lepas dari ‘satu tarikan nafas’ berujung pada penguasaan ekonomi dan pencaplokan SDA.

Ya. Mencermati asymmetric warfare boleh diurut dari isue, tema dan skema. Atau sebaliknya —apabila telah berlangsung— diruntut melalui skema, tema dan isue. Mulai darimana dipersilahkan, tergantung bagaimana kejelian. Maraknya flu burung misalnya, itu hanya isue permulaan. Tema yang diangkat niscaya daging langka atau daging mahal. Kemudian skema yang ditancapkan adalah “jerat impor”. Entah ujud jerat dimaksud guna membuka kran impor daging, atau menambah kuota impor, dan lain-lain. Inilah spektrum dan medan asymmetric warfare dalam aspek ekonomi jika dicermati melalui isue, tema, dan skema. Silahkan analog pada contoh di bidang pangan lain. Mungkin analog pada impor kedelai, atau tembakau, beras, dll.

Sekarang kita dibalik. Permisalan pola smart power dicermati dari urutan skema, tema dan isue. Adalah kerjasama Indonesia-Malaysia dalam bidang geologi di wilayah perbatasan. Ini cuma open agenda, sedangkan hidden agenda yang merupakan SKEMA kolonial yakni ‘pencaplokan’ SDA milik Indonesia oleh Malaysia.

Tak kurang, Dikdik Pribadi, Kepala Bidang Program dan Kerjasama Badan Geologi Kementerian ESDM di Nunukan, Sabtu malam (15/6/13) mengungkapkan, kerja sama ini merupakan program pemerintah Indonesia yang “interstate” bahwa di wilayah perbatasan cukup banyak potensi alam yang perlu dikelola bersama antara Indonesia dengan Malaysia, meliputi geologi correlation (korelasi geologi), bidang kebencanaan yang disebabkan faktor geologi, ground water (air tanah) dan geologi resources (sumber daya geologi). Saat ini, kerjasama itu telah mengarah pada tahap eksplorasi. Luar biasa!

Selanjutnya keniscayaan tema yang bakal diangkat adalah perjanjian bilateral, atauMemorandum of Understanding (MoU) para pihak, dll. Mari cermati isue yang kelak akan ditebar dan dimunculkan. Ya, kemungkinan besar tentang isue keterbatasan dana pemerintah, minimnya teknologi explorasi, kurangnya tenaga ahli di Indonesia, dan sebagainya. Pertanyaan timbul: bukankah UUD menyuratkan bahwa bumi, air dan segala isi yang terkandung di dalamnya dikelola oleh negara dan digunakan sepenuhnya demi kemakmuran rakyat (Indonesia)? Kenapa yang dimakmurkan justru kedua negara sesuai isyarat pejabat ESDM tadi?

Isyarat Bung Karno di awal kemerdekaan dulu mutlak disimak, bahwa berbagai tambang yang dimiliki bangsa Indonesia tidak usyah terburu dieksploitasi sampai bangsa Indonesia memiliki tenaga ahli yang cukup untuk mengelolanya sendiri. Agaknya hal inilah yang diabaikan banyak elit dan pengambil kebijakan di republik ini. Entah sampai kapan. Ketika masalah pertambangan kian berkembang, ternyata bukan hanya soal tenaga ahli, namun yang mutlak dicegah adalah monopoli kawasan tambang oleh segelintir perusahaan-perusahaan asing difasilitasi oleh segelintir elit negeri. Inilah yang kini terjadi.

Kembali pada kerjasama geologi Indonesia-Malaysia, maka selayaknya dirumuskan kembali pada tataran kebijakan yang lebih tinggi guna mengkontra asymmetric warfare yang tengah dijalankan oleh Malaysia di perbatasan Indonesia: BATALKAN. Tak bisa tidak. Mumpung belum berlarut seperti kasus Freeport, Blok Mahakam, dan banyak lagi Blok tambang lain yang kontrak karyanya terus diperpanjang dengan alasan sumberdaya (manusia, uang dan teknologi) Indonesia belum mampu.

(Bersambung Bag-4)

Apa dan Bagaimana Asymmetric Warfare Berlangsung (Bag-4/Habis)

September 30, 2013 at 10:24am

Berikut akan digambarkan sepintas terkait komparasi budget seperti disinggung pada awal tulisan ini. Pertanyaannya: apakah peperangan asymmetric lebih murah dari aspek biaya daripada symmetric warfare? Memang belum ada studi ataupun belum ditemui data perbandingan secara spesifik. Alasan pokok kenapa trend kolonial sekarang bergeser darihard power ke smart power, salah satu urgensinya karena perang non militer dinilai lebih murah daripada hingar-bingar hard power yang belum tentu menjamin kemenangan, sebagaimana contoh ‘kekalahan’ militer AS dan sekutu sewaktu menginvasi Afghanistan dan Irak.

Selanjutnya arti murah disini bukan bermakna rendahnya cost, atau sedikit budget dalam menjalankan peperangan non militer, bukan itu maksudnya. Olah smart power yang cenderung non kekerasan —manuver tanpa asap mesiu— tampaknya lebih favorit dalam praktek kolonialisasi di tengah gaduh demokrasi, HAM dan isue-isue lingkungan.

Hal yang perlu dicermati pada kancah peperangan asimetris —sebenarnya perang simetris pun demikian— adalah kuat dan berperannya (pemanfaatan) media massa serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam geliat konstalasi, terutama para LSM dan media(mainstream) yang berafiliasi kepada asing. Maksud afiliasi disini selain memiliki link up ke luar, khususnya kelompok LSM tertentu yang memperoleh gelontoran dana dari asing. Itu alasan utama. No free lunch. Entah sponsornya negara, LSM donor, person, lembaga internasional, dll maka sinyalir kiprah LSM dimaksud niscaya tak lagi netral manakala mengemban aspirasi (rakyat), sebaliknya mungkin akan sarat (pesanan) kepentingan dari pihak sponsor (Silahkan baca: Indonesia Diserbu! www.theglobal-review.com).

Ciri menonjol lain yang mutlak diwaspadai, bahwa LSM dan media di atas memiliki kecenderungan menghadapkan —kalau tidak boleh disebut mengadu domba— antara pemerintah versus rakyatnya melalui “kompor” media massa, sehingga  pesan yang disampaikan cenderung mengeksploitasi benih-benih ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan yang diterbitkan, ataupun kegagalan serta penyimpangan program-program pemerintah. Secara lebih detail, merujuk hasil diskusi terbatas GFI (19/9), pimpinan Hendrajit, pihak LSM sengaja menciptakan isue untuk djadikan agenda. Kemudian agenda berubah program dan ujungnya (proposal) proyek. Tapi ini mekanisme intern, tak dibahas dalam catatan ini.

Kembali ke topik smart power. Dalam tataran ISUE misalnya, tidak sedikit LSM yang didirikan, atau media online tertentu di-launching hanya untuk melayani kepentingan asing melalui menyebarkan isue guna membentuk opini publik. Atau seringkali isue dihembuskan oleh “sosok ciptaan”, kemudian sosok tersebut diherokan berbagai media seakan-akan (dicitrakan) berani melawan hegemoni Barat padahal justru ia sendiri bekerja untuk kepentingan Barat. Inilah false flag operation yang tidak disadari banyak elemen bangsa-bangsa di dunia (Baca juga: Edward Snowden dan Operasi Bendera Palsu, www.theglobal-review.com).

Lain LSM bidang “isue”, lain pula LSM yag mengawaki TEMA. Bahkan dalam rangka mengusung sebuah “tema”, bukan sekedar memakai LSM saja, tetapi sering pula diawaki lembaga non pemerintah —institusi ekstra-yudisial, komisi, dan lainnya— yang proses pendiriannya atas inisiasi asing atau lembaga donor berkedok capacity building,pengawasan, dan seterusnya.

Sedangkan untuk operator SKEMA kolonial biasanya elit tertentu ataupun (komprador) pejabat yang sengaja ‘ditanam’ pada departemen atau kementerian-kementerian strategis. Kenapa demikian, oleh karena komprador inilah yang kelak menelorkan berbagai kebijakan pemerintah namun pro asing. Maka terdapat fenomena pada institusi dan lembaga tertentu yang dianggap strategis, khususnya institusi terkait food and energy security banyak dijadikan sarang serta “peternakan” bagi asing.

Selanjutnya akan digambarkan secara sederhana bekerjanya isue, tema dan skema dalamasymmetric warfare serta bagaimana ia diawaki. Kiranya anatomi ringkas tentang Arab Spring di bawah ini, mampu menjawab keremangan pemahaman selama ini.

Tak dapat dipungkiri. Tatkala ‘Musim Semi Arab’ menggoyang Jalur Sutera, ternyata “isue”-nya ditebar oleh Julian Assange lewat WikiLeak. Siapa tak kenal Assange? Kemudian “tema” gerakan adalah aksi massa non kekerasan diusung oleh Central Applied Non Violence Action and Strategies (CANVAS), anak organisasi National Endowment for Democracy (NED), LSM milik Pentagon. NED kerap dijuluki sebagai LSM spesial ganti rezim; sedang eksekusi “skema” diawaki Mohamad Morsi melalui kendaraan Ikhwanul Muslimin (Baca: Revolusi Warna, Virus Ganti Rezim di Berbagai Negara, dan baca juga: Mencermati Pola Kolonialisme di Syria dan Mesir, www.theglobal-review).

Adakah link up antara Assange, NED dan Morsi? Belum ditemui data dan informasi pasti, hanya upaya-upaya mereka seperti “disatukan” oleh media mainstream. Inilah bukti keadaan (circumstance evidence) yang harus disimak. Tak bisa tidak. Bukti keadaan tersebut mirip upaya tiga faksi pemberontak di Syria ketika berusaha menggusur Bashar al Assad. Mereka terkesan terpecah belah, tetapi sesungguhnya saling bekerjasama padapenciptaan opini publik: “betapa kejam dan brutalnya rezim Assad dalam membantai rakyatnya sendiri”. Dengan kata lain, ada invesible hand meremot dinamika konflik Syria dari kejauhan agar para pemberontak tetap satu tujuan meskipun berbeda cara dan jalan (Baca lengkap: Mencermati Pola Kolonialisme di Syria dan Mesir, www.theglobal-review.com).

Pertanyaan lagi: apakah penggeloraan dan pelembagaan isue, tema dan skema tersebut tanpa biaya? Tentunya tidak. Dalam asymmetric warfare yang melanda Indonesia di bidang tembakau misalnya, kampanye (penyebaran isue) anti rokok yang dikeluarkan Bloomberg Initiative relatif besar. Ini sebagain kecil datanya:

(1) Dinas Kesehatan Kota Bogor: 228.224 dolar AS 2009-2010; (2) Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: 280.755 dolar AS 2008-2010; (3) Dirjen Pengendalian Penyakit Tidak Menular: 529.819 dolar AS 2008-2010; (4) Komnas Perlindungan Anak Indonesia: 455.911 dolar AS dan 210.974 dolar AS 2008-2010;  (5) Swisscontact Indonesia: 360.952 dolar AS 2009-2011; (6) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI): 454.480 dolar AS 2008-2010; (7) Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA): 366 dolar AS 2010-2012, dan lain-lain.

Data soal pendanaan untuk pelembagaan isue-isue di atas, belum termasuk fatwa haram merokok yang konon juga tidak gratis. Sesuai dokumen GFI dalam pernyataan sikapnya (5/7/20120), ternyata Indonesia Corruption Watch (ICW) pun menerima USD 45.470. Luar biasa! (Baca: Pernyataan Sikap Global Future Institute (GFI) tentang Upaya Asing Hancurkan Industri Rokok dan Petani Tembakau di Indonesia, www.theglobal-review.com).

Dari data-data ini boleh dibaca, bahwa serangan asimetris asing terhadap perekonomian Indonesia melalui skenario penghancuran petani tembakau sesungguhnya ‘satu komando’ dan sistematis karena melibatkan lintas elemen bangsa di internal negeri. Mereka tahu atau pura-pura tidak tahu? Bukankah secara koridor, aktivitas ICW di luar ranah kampanye anti rokok? Ada alasan pembenar, bahwa gelontoran dana ke ICW dikemas dalam paket kampanye good governance terkait transparansi dan akuntabilitas pemerintah soal kebijakan tembakau (Baca: Heboh RPP Tembakau: Monster Kebohongan Versus Kepentingan Nasional RI, www.theglobal-review.com).

Analisa Karen Brooks mungkin dapat dijadikan rujukan akhir untuk menyudahi bahasan tentang asymmetric warfare ini. Ia mengisyaratkan, bahwa Arab Spring di Mesir sejatinya belajar dari aksi-aksi massa di Jakarta pada 1998-an yang berujung ambruknya rezim Orde Baru. (Baca: Karen Brooks, Indonesia’s Lessons for Egypt, 17 Februsari 2011,http://www.cfr.org/indonesia/indonesias-lessons-egypt/p24156).

Agaknya telaahaan Brooks, disamping informatif, inspiratif, mutlak perlu ditelusuri lebih tajam terkait perkembangan situasi dulu, kini dan kedepan. Maknanya jelas kok. Jika Arab Spring yang dalam kajian ini dinilai sebagai asymmetric warfare yang digelar oleh Barat di Jalur Sutera, bukankah pola NED kala mengoyak Mesir justru belajar atau meniru pola gerakan reformasi di Jakarta? Maka jika berniat membuka kunci tabir lengsernya Pak Harto tampaknya tidak sulit. Artinya, bahwa gelombang reformasi yang melanda Indonesia beberapa tahun lalu sebenarnya merupakan pagelaran peperangan non militer yang dijalankan Barat dengan difasilitasi serta lakon-lakon dari elemen lokal di republik ini, berslogan (isue) Anti-Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Anti-KKN). Sadarkah kita?

Demikianlah gambaran sederhana tentang apa dan bagaimana asymmertic warfare itu berlangsung. Contoh dan permisalan mungkin ada yang tidak detail, kurang lengkap, kurang menggigit, atau mungkin kurang pas. Mohon dimaafkan. Dipersilahkan mencari dan menganalogkan sendiri pada aspek lainnya. Yang ingin penulis tekankan adalah, bahwa peperangan non militer bukanlah domain, atau semata-mata ‘milik’ negara lemah, kaum miskin, atau kelompok marginal terhadap atau melawan kelompok yang dianggap lebih kuat daripadanya, sebagaimana ilustrasi di awal tulisan soal geliat OTK dan al Qaeda. Bukan! Tidak begitu. Akan tetapi seperti halnya peperangan konvensional yang memakai kekuatan militer, perang non militer juga sebuah “sistem”, hanya sifat dan kharakter pertempurannya selain tanpa asap dan letusan peluru juga spektrum serta medan perangnya sangatlah luas.

Demikianlah adanya, demikian sebaiknya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Atlantis in the Java Sea

A scientific effort to match Plato’s narrative location for Atlantis

sembrani

bertukar ide, melampaui mimpi bersama

Nurul Wirda

0812-8267-9182

aawanto

The greatest WordPress.com site in all the land!

Covert Geopolitics

Beyond the Smoke & Mirrors

Catatan Harta Amanah Soekarno

as good as possible for as many as possible

Women Terrace

to say something that i never talk before

Kanzunqalam's Blog

AKAL tanpa WAHYU, akan berbuah, IMAN tanpa ILMU

Cahayapelangi

Cakrawala, menapaki kehidupan nusantara & dunia

religiku

hacking the religion

SANGKAN PARANING DUMADI

Just another WordPress.com site

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger menyukai ini: