2 Komentar

Demokrasi atau Oligarchi pasca Refomasi

Quo Vadis Reformasi Indonesia?

Ahmad Y. Samantho*

(Peneliti Sosial-Politik Kenegaraan, MagisterFilsafatIslamICAS-Paramadina University)

293264_4344544701712_439182258_nBerbagai krisis dan kesengsaraan yang kini makin mendera mayoritas rakyat Indonesia pasca Reformasi menimbulkan pertanyaan yang mengelisahkan kita: mau kemanakah Reformasi Indonesia akan berajalan, QuoVadis Reformasi? Di satu sisi reformasi memang patut diakui telah relatif sukses menghembuskan nafas kebebasan sipil warga negara untuk menyatakan ekspresi dan aspirasi politiknya lewat berbagai saluran. Namun di sisi perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak, keadaan justru semakin buruk, tidak lebih baik daripada sebelum reformasi.

Kesulitan ekonomi makin dirasakan kebanyakan rakyat warga bangsa ini. Akibat kenaikan harga BBM & gas karena dicabutnya subsidi untuk rakyat, biaya hidup terasa makin mencekik leher. Uang rupiah di tangan rakyat makin merosot nilainya. Biaya transportasi dan harga-harga bahan kebutuhan pokok publik makin mahal saja. Biaya pendidikan untuk anak makin tak terjangkau. Penghasilan kerja sebulan, bagi kebanyakan orang Indonesia saat ini, hanya cukup membiayai keluarga untuk satu-dua minggu saja. Tak mengherankan kalau jumlah penderita gizi buruk dan busung lapar makin meningkat.

Oleh karena derita rakyat kecil yang mayoritas itulah, mengapa kini kaum buruh pabrik bergejolak berdemonstrasi berjuang menentang revisi UU Ketenagakerjaan (Perburuhan) yang cenderung lebih memihak kepada para pengusaha dan investor, dan menindas serta mengurangi hak-hak kesejahteraan kaum buruh.

1920473_10201720312188958_834802114_nKrisis ekonomi yang mendera rakyat kecil kebanyakan yang begitu faktual, sangat kontras dengan potensi sumber daya alam Indonesia yang begitu kaya. Tambang emas, tembaga, minyak dan gas bumi, 92 % dikuasai perusahaan asing multinasional, terutama yang dikuasai dan dimiliki Amerika: Exxon, Mobil Oil, Chevron-Caltex, Freeport, Newmont, Arco, dll. Bangsa Indonesia hanyalah mendapatkan sedikit tetesan dari aliran kekayaan yang disedot secara rakus oleh perusahaan-perusahaan asing tersebut. Amanat konstitusional UUD 1945, bahwa semua sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan kemakmuran bangsa, hanyalah tinggal isapan jempol. Yang masih merasakan berkah kemakmuran dari eksploitasi SDA tersebut hanyalah sebagian kecil para elit politik dan penguasa di tingkat pusat dan lokal saja. Maka dapatlah kita mengerti mengapa kini mulai banyak rakyat dan kaum terpelajar Indonesia yang menentang kezaliman yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan multinasional tersebut.

Ketidakadilan sosial secara alami akan melahirkan perlawanan rakyat Indonesia yang masih punya warisan semangat sebagai bangsa pejuang kemerdekaan bangsanya. Rangkaian demonstrasi besar-besaran dari berbagai komponen rakyat sipil Indonesia menentang kehadiran Presiden AS GW Bush di Istana Bogor, Senin 21 November 2006 mencerminkan kebencian dan kemarahan sebagian besar rakyat Indonesia kepada Pemimpin Neoimperialis dunia tersebut.

Demokrasi-kah atau oligarki yang berjaya kini?

Dalam satu kesempatan lingkar diskusi dwimingguan Global Sawangan Circle belum lama ini (19 maret 2006) di Depok, Ir. Sayuti Asyatri, anggota DPR dari fraksi PAN, menguraikan bahwa berbagai krisis dan problem sosial-politik dan ekonomi, bahkan krisis kebudayaan seperti maraknya pornografi-pornoaksi serta korupsi, hanyalah merupakan cabang-cabang dan ranting-ranting masalah yang disebabkan atau punya akar tunggang yang satu, yaitu OLIGARKI.

Oligarki (Oligarchy) adalah suatu sistem pemerintahan negara yang hakikat nya dikuasai hanya oleh sekelompok kecil (elite) penguasa saja.(Webster Dictionary)

Menurut Sayuti, gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia dalam dekade terakhir ini, belumlah menghasilkan mekanisme dan sistem politik yang benar-benar demokratis. Yang lebih menonjol hanyalah ’ritual demokrasi formal-prosedural’ yang sebenarnya ’quasi-democratic’, alias pura-pura demokrasi (semu). Karena secara substantif, yang sesungguhnya terjadi adalah tetap saja oligarki kekuasaan di tangan segelintir elit politik ekonomi nasional maupul global (multi nasional).

Apa lagi dengan sistem pemilu melalui partai politik, mayoritas rakyat awam hanyalah digiring oleh kekuatan the infisible hand jaringan pasar kapitalisme global untuk melaksanakan ritual demokrasi via pemilu nasional maupun pilkada lokal. Pemilu untuk memilih anggota parlemen (DPR) tidak secara langsung (via Parpol) dan pemilihan presiden-wapres secara langsung kemarin itu, menurut saya hanyalah political game para elit politik lama dan baru untuk kembali menyusun kekuatan oligarkisnya demi tetap menguasai segala asset dan sumber daya alam strategis Indonesia melalui mekanisme dan sistem yang seolah-olah demokratis.

Dalam redaksi bahasa Sayuti Asyatri, yang diberikan kepada rakyat untuk didemokrasikan hanyalah hal-hal kecil remeh-temeh yang tak penting, sementara untuk hal-hal strategis mengenai kekayaan sumber daya alam dan distribusi penguasaannya tetaplah dicengkeram erat oleh jaringan lobby oligarkis kekuatan kapitalis global dan nasional yang tersembunyi dari mata mayoritas rakyat awam.

Dengan kekuatan ekonomi dan media massa yang mereka miliki, amatlah mudah untuk menggalang dukungan politis rakyat awam yang mudah dibodohi dan dikelabui dengan janji-janji manis, suryei dan data-data palsu serta pencitraan yang sistematis dan gencar melalui berbagai media dengan bantuan para intelektual dan ulama bayaran (kaum ’Sophis’ gaya baru). Apalagi di tengah hegemoni paham hedonisme-materialisme, kini makin banyak tersedia para pelacur-intelektual (sophis) yang siap mengabdi pada daya tarik kekuatan uang.

Akibat kesalahan mayoritas rakyat kita dalam memilih pemimpin nasional, yang tanpa sadar terjebak dalam permainan politik yang seolah-olah demokratis, kini kita mulai merasakan akibat dari sistem politik yang lebih memihak kepentingan IMF dan kekuatan kapitalisme-imperialisme global yang dipimpin oleh Amerika dan sekutunya. Sementara nasib mayoritas rakyat miskin makin terpuruk dan tertindas, secara ekonomi, politik dan budaya.

Tentang peran IMF, William Glasgall, Senior Editor pada Business Week magazine. (1994-2002) menulis dalam Encyclopædia Britannica:

Sementara itu IMF terus menghadapi kritik bahwa dia punya urusan dan tujuan rahasia, tidak demokratis dalam rias wajahnya, dan tidak responsif terhadap kebutuhan para anggotanya yang lebih miskin. Banyak kritik mencatat bahwa program-program penghematan ekonominya yang sederhana dan kaku yang secara khas dilampirkan dalam setiap asistensi IMF tidak selalu tepat-benar. Dalam beberapa kasus pemotongan anggaran belanja hanyalah memperdalam resesi lokal, dan membuat semua tugas restrukturisasi keuangan dan industri yang diperlukan menjadi semakin sulit. Beberapa ahli ekonomi, termasuk Jeffrey D. Sachs, Direktur The Harvard Institute for International Development, meyakini bahwa IMF akan membiarkan negara-negara menjadi bangkrut secara esensial, memaksakan penekanan formal pembayaran hutang, sementara para kreditor dan debitor menegosiasikan nilai-nilai pinjaman danmenentukan apakah suatu pinjaman dapat ditukar dengan modal. Selama proses negosiasi sebuah negara yang kesulitan dapat terus mendapatkan pendanaan baru dan para eksportir dapat menjalankan bisnisnya, menjual barang dagangannya dan mencari mata uang asing yang penting bagi kebangkitan ekonomi negerinya. Saran seperti di atas, sekiranya diterima, membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipraktekkan. Jika krisis ekonomi tahun 1998 punya satu pelajaran, itu tiada lain adalah ”sebuah upaya kerja sama kooperatif oleh seluruh masyarakat dunia diperlukan untuk memperbaiki kerusakan utama dalam sistem global.” menurut Camdessus, IMF Managing Director. Pertanyaannya adalah apakah perbaikan itu akan dapat diwujudkan dengan cukup cepat untuk dapat memampukan IMF dan para pendukungnya mengatasi kebangkrutan keuangan, financial implosion mendatang ).”

Menurut Dr. Yudhi Latief, Negara-Bangsa ini, Indonesia sebagai sebuah nation-state, telah gagal dalam memberikan perlindungan hak-hak asasi sipil, ekonomi, hukum, politik dan budaya kepada warganya. Negara Republik Indonesia saat ini telah kehilangan kedaulatannya, baik kedaulatan ke dalam maupun keluar negeri (Kompas, 20 Maret 2006).

Demokrasi memanglah bukan sebuah sistem politik ideal dan final. Apalagi di tengah mayoritas rakyat yang tingkat pendidikan masih rendah, sistem politik demokrasi (baca demokrasi liberal) rentan manipulasi dan rekayasa oleh para politisi jahat dan konglomerat hitam serta kekuatan neo-kapitalis-imperialis global. Negara sehebat Amerika Serikat pun, kedaulatan politik-ekonomi dan budayanya, sejatinya lebih dikuasai oleh jaringan lobby Zionis Yahudi dan kekuatan media kapitalisnya, bukan pada tangan mayoritas warganya.

Prof. Dr. Jalaluddin Rakhmat (24 Maret 2006, di KKA Univ. Paramadina Jakarta) misalnya mengungkap, kini rakyat lebih terfokus para kontroversi pro-kontra RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP) –yang walau memang diperlukan untuk memelihara moralitas warga– serta hiburan Piala Dunia dan lain-lain, sementara sebagian besar mereka tidak tahu bahwa kini ada satu tim khusus konsultan ahli dari Amerika yang siap sedang ’membantu’ para anggota DPR dan pemerintah untuk menyusun RUU tentang Sumber Daya Alam Mineral (Pertambangan) yang tentunya diperjuangkan untuk lebih mengakomodir dan menfasilitasi kepentingan para pengusaha Amerika dan sekutu globalnya, tinimbang kepentingan rakyat banyak dan kesejahteraaan dan kemakmuran bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Di tengah praktek sistem demokrasi saat ini, entah model apa yang tengah diuji coba di Indonesia pasca reformasi ini, maka layaklah kita kembali menengok, menggali, mengingat kembali serta mengembangkan filsafat-ideologi Panca Sila dalam hal berdemokrasi. Para founding father Republik Indonesia tampaknya sadar betul bahwa sistem demokrasi liberal ala Amerika bukanlah cara terbaik untuk membangun kedaulatan bangsa. Karena demokrasi liberal sangatlah rentan manipulasi, korupsi dan rekayasa kekuatan kapitalis-imperialis. Maka rumusan filsafat demokrasi untuk Indonesia mereka rumuskan dengan Sila ke-4 Panca Sila dalam satu kesatuan asasi dengan Sila-sila lainnya, yaitu: ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.”

Menurut saya, inilah yang kini semakin hilang dalam praktek kenegaraan dan demokrasi di Indonesia. ’Hikmah kebijaksanaan’ atau kearifan (wisdom) tidak lagi memimpin proses demokrasi dalam permusyaratan-perwakilan di DPR. Kekuatan uang duniawi dan jaringan lobby oligarkis kekuatan ekonomi dan politik global-lah yang menyetir dengan remote control canggih dan digdaya sebagian besar proses legislasi di DPR dan eksekusinya oleh pemerintah. Berjayanya kepentingan kapitalis global serta interest pribadi dan kelompok oligarkis elit politik-ekonomi nasional dan lokal mengakibatkan Republik yang kita cintai ini terancam perpecahan separatisme yang merusak sendi-sendi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, karena Kerakyatannya (demokrasinya) tidaklah dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam permusyawatan-perwakilannya. Para wakil di DPR sejatinya adalah bukanlah wakil rakyat secara langsung, tapi sekedar wakil partai politik yang dipimpin oleh elit (oligarki) politik yg bersimbiosis mutualisme dengan oligarki ekonomi kapitalis global, nasional dan lokal.***

*Ahmad Y. Samantho

ex Staff akademik ICAS-Paramadina Jakarta,

Email : ay_samantho@yahoo.com

2 comments on “Demokrasi atau Oligarchi pasca Refomasi

  1. Mas, kenapa tulisan sebagus ini gak dikirim ke harian umum, kompas misalnya, atau media indonesia gitu.
    Oke deh kita tunggu lagi neh tulisanyang kayak begini.
    Barvo ya!
    Salam!

  2. analisisnya bagus mas…memang reformasi kita telah gagal mengantarkan pada yang lebih baik.Karena yang bercokok di pemerintahan adalah elit-elit lama (status quo) sedangkan kelompok baru…semakin meniada.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

sembrani

bertukar ide, melampaui mimpi bersama

Nurul Wirda

Semerbak Mawar yang dengan senang hati memancarkan Cahayanya

aawanto

The greatest WordPress.com site in all the land!

Covert Geopolitics

Beyond the Smoke & Mirrors

Catatan Harta Amanah Soekarno

as good as possible for as many as possible

Women Terrace

to say something that i never talk before

Kanzunqalam's Blog

AKAL tanpa WAHYU, akan berbuah, IMAN tanpa ILMU

Cahayapelangi

Cakrawala, menapaki kehidupan nusantara & dunia

religiku

hacking the religion

SANGKAN PARANING DUMADI

Just another WordPress.com site

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

%d blogger menyukai ini: