13 Komentar

Kurtubi : Cabut UU Migas dan Bubarkan BP Migas!

Kurtubi : Cabut UU Migas dan Bubarkan BP Migas!
Jumat, 20 Apr 2012 02:11 WIB

JAKARTA, RIMANEWS-Pengamat perminyakan Kurtubi mendesak agar UU No. 22/2001 tentang Migas yang sangat liberal dicabut, dan BP Migas dibubarkan. Ia berharap kebijakan pengelolaan migas yang menyimpang di bawah SBY, dikembalikan ke jiwa UUD 1945.

Pemerintah Soesilo Bambang Yudhoyono mengelola kebijakan minyak dan gas bumi (migas) menyimpang dari konstitusi. Sebab, SBY menjalankan kebijakan migas bersandar pada Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang sangat liberal, sehingga bertentangan dengan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.

UU Migas yang berlaku sekarang menihilkan peran negara dan menggantikannya dengan peran swasta, serta terlalu berpihak pada kepenringan asing. Contohnya, di sisi hilir, perusahaan minyak asing leluasa mendirikan pom bensin tanpa perlu membangun infrastruktur seperti kilang dan pipa-pipa.

“Undang-undang menyebutkan, perusahaan asing boleh menggunakan infrastruktur yang dibangun Pertamina, tentu saja dengan menyewa. Coba, kalau Pertamina mau membangun pom bensin di Malaysia, pasti akan diminta membangun infrastrukturnya dulu,” kata pengamat perminyakan Kurtubi, dalam diskusi di Rumah Perubahan 2.0., Selasa (17/4)

Menurut Kurtubi, sejak lahirnya UU Migas tahun 2001, industri migas kita semakin babak belur: produksi terus menurun, cost recovery makin meningkat, dan tidak ditemukannya cadangan minyak baru.

Ada banyak salah kelola yang dilakukan dalam kebijakan migas di masa Presiden SBY. Setiap tahun Indonesia mengimpor minyak senilai US$ 35 miliar. Anehnya, Pertamina melakukan pembelian tidak langsung ke produsen, tapi melalui broker/trader. Memang, proses pembeliannya dilakukan melalui tender di Singapura, tapi yang memenangkan tender adalah para broker. Jelas tidak efisien karena broker akan mencari selisih harga sebagai keuntungan bagi dirinya.

Mestinya, menurut Kurtubi, pemerintah yang bergerak aktif mencari sumber penjual minyak, jadi G to G, setelah itu baru ditindaklanjuti oleh Pertamina. Pola pembeliannya pun dalam jangka panjang, 20 – 30 tahun, bukan tahunan seperti yang dilakukan Pertamina selama ini.

Jika dari aktivitas impor BBM bisa dihemat 2% saja, yaitu dengan membeli langsung dari produsen, maka pemerintah bisa menghemat Rp 70 triliun. Kurtubi juga menilai SBY lalai dalam penjualan gas yang diproduksi dari lapangan Tangguh, Papua, ke China. Ia menyindir SBY yang pergi ke China pada Maret lalu sama sekali tidak menyinggung soal harga penjualan gas Tangguh. Padahal, kontrak penjualan gas Tangguh ke Fujian, China, sangat rendah, hanya US$ 3,35 per mmBtu. Sedangkan harga internasional sekarang berkisar US$ 15 – 20 per mmBtu.

Maka, sungguh mengherankan, SBY ngotot meningkatkan harga BBM subsidi demi mengejar harga internasional, sementara “subsidi” yang diberikan kepada China dalam penjualan gas Tangguh sama sekali tidak diusik. “Padahal, harga jualnya hanya seperenam harga pasar internasional. Jepang aja bahagia membayar LNG dari Badak sebesar US$ 20 per mmBtu,”kata Kurtubi.

Menurut Kurtubi, kesalahan utama dalam penjualan gas Tangguh adalah formula harga gas yang dikaitkan dengan harga minyak, yang dipatok maksimal US$ 38 per barel. Padahal, harga minyak sekarang sudah lebih dari US$ 100 per barel. Karena itu, harga jual gas Tangguh harus direnegosiasi. “Tapi, yang saya dengar, orang BP Migas menyiapkan harga jual baru di kisaran US$ 6,7 mmBtu. Menurut saya, yang bener, harga jual gas Tangguh dikaitkan dengan harga minyak, tanpa dipatok berapa tingkat harga minyaknya,” kata Kurtubi.

Menurut perhitungan Kurtubi, jika harga gas Tangguh disesuaikan dengan harga pasar internasional, negara akan mendapat tambahan penghasilan Rp 30 triliun. Sayangnya, SBY memble, tidak mampu mengelola kebijakan migas untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahkan sebaliknya, menyengsarakan rakyat dengan rencana menaikkan harga BBM. Padahal, sejak 2006, Wakil Presiden (ketika itu) Jusuf Kalla sudah mulai menyuarakan perlunya renegosiasi harga gas Tangguh. Kenyataannya, hingga kini, SBY sama sekali tidak bergerak. “SBY pergi ke China pun sama sekali tidak menyinggung soal gas Tangguh. Padahal, itu yang ingin kita dengar,” kata Kurtubi.

Kurtubi tegas menyatakan, UU Migas harus dicabut karena tidak sesuai dengan konstitusi. Terbukti sejak UU Migas berlaku, industri migas Indonesia sama sekali tidak menunjukkan kemajuan, malahan mundur, sebagaimana terlihat dari terus merosotnya tingkat produksi minyak, tidak ditemukannya cadangan baru, dan meningkatnya cost recovery.

“BP Migas itu bubarkan saja. Tidak ada gunanya. Dulu, ketika di bawah Pertamina, jumlah karyawannya hanya 40 orang, sekarang sudah 700 dan mau menjadi 2.000. Padahal, kinerja BP Migas nol besar. Jeblok, seperti terlihat dari anjloknya produksi minyak,” kata Kurtubi.

Selain menuntut pembubaran BP Migas, Kurtubi juga berharap UU Migas yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi bisa dibatalkan. “Cabut UU Migas. Kembalikan pengelolaan migas ke pasal 33 UUD 45,” kata Kurtubi.

[din]

About these ads

13 comments on “Kurtubi : Cabut UU Migas dan Bubarkan BP Migas!

  1. Membaca ungkapan Pak Kurtubi saya langsung tersenyum simpul. Kenapa, kalau saya ungkapkan dengan pepatah “Jaka Sembung Bawa Golok, Gak Nyambung Goblok”. Pertama perlu dipahami dulu oleh masyarakat bahwa BPMIGAS didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 atas ketentuan UU NO. 22/2001 tentang Migas dengan tugas dan fungsi BPMIGAS adalah pengendalian dan pengawasan usaha hulu migas.Jika Pak Kurtubi bicara mengenai banyaknya pendirian POM Bensin akibat dampak dari bebasnya UU No. 22/2001, yang harus Pak Kurtubi soroti atau kritisi bukan BPMIGAS melainkan BPHMIgas yang bertugas urusan Hilir Migas.
    Pak Kurtubi ini hanya melihat kulitnya, tidak melihat isinya. Industri Hulu Migas harus mempunyai tiga faktor : 1. Teknologi, 2. Modal, 3. Resiko.
    1). Untuk penguasaan teknologi, SDM negara kita masih kurang memadai untuk menangani kegiatan industri hulu migas.
    2). Untuk penguasaan finansial (modal), negara kita belum mampu menyediakan biaya yang besar, mangkanya dibutuhkan kerjasama dengan investor dari luar.
    3). Resiko, kegiatan industri hulu migas sangat sarat dengan resiko tinggi
    Tiga faktor tsb. diatas ibarat gambling (untung-untungan) bagi investor yang akan terjun ke industri hulu migas Indonesia. Karena pembiayaan awal dari kegiatan pencarian minyak (survey) dan eksplorasi. Jika kegiatan itu tidak menghasilkan minyak maka Pemerintah Indonesia tidak menanggung biaya tersebut, kecuali dari kegiatan itu sampai menghasilkan maka terjadi bagi hasil dengan istilah Production Sharing Contract.
    Bicara dari segi politis beba-bebas saja Pak Kurtubi berkoar, namun dibalik itu Pak Kurtubi menghendaki pembubaran BPMIGAS berarti Pak Kurtubi telah melenyapkan lapangan kerja bagi pekerja-pekerja penunjang yang ada dilingkungan industri hulu migas yang jumlahnya ribuan orang. Jika itu yang terjadi, apa yang akan Pak Kurtubi perbuat terhadap nasih-nasib pekerja penunjang tersebut?

    • Setelah Rudi R. Tertangkap KPK, apakah anda mau bilang bahwa BP MIGAS harus terus eksis? Anda cuma berusaha menutupi borok BP MIGAS, sayang KPK sudah mengungkit bobrok tsb.

  2. @SP Saprudin. Lihat kulitnya saja sudah ancur2an, apalagi lihat isinya pak..

  3. Yth. Bapak Doddy,
    Umur BPMIGAS baru berjalan 10. Tudingan Pak Kurtubi atas ketidak becusan BPMIGAS dalam mengelola Industri Hulu Migas dikaitkan dengan tingkat produksi yang terus menurun. Barangkali sudah dimaklumi dan dikethui oleh kalangan masyarakat bahwa sejak tahun 1990-an penurunan produksi migas sudah mulai turun. Ini yang harus dipahami oleh Bapak Kurtubi yang ahli mengamati perminyakan Indonesia, bahwa BPMIGAS saat ini berusaha dan berjuang untuk meningkatkan produksi migas diantaranya optimasi perawatan lapangan yang sudah ada, perawatan lapangan tua, percepatan pengembangan dan produksi lapangan baru, serta pengembangan lapangan marginal. Namun usaha-usaha tersebut hanya mampu mencegah semakin tingginya prosentase laju penurunan produksi nasional. Mengingat sebagian besar lapangan minyak yang sudah diproduksikan, telah memasuki usia tua. Laju penurunan produksi yang menurut perhitungan teknis sebesar 14 persen per tahun, dapat ditekan menjadi hanya 7 persen per tahun. Memang miris melihat trend produksi seperti itu, salah satu cara yang ditempuh oleh BPMIGAS adalah memperbanyak kegiatan eksplorasi agar mendapatkan Cadangan baru. Perlu dipahami juga oleh Pak Kurtubi bahwa hambatan yang dihadapi oleh kegiatan operasi hulu migas terkait juga dengan permasalahan perizinan, tumpang tindih lahan, pertanahan masyarakat, adat dan lain-lain sebagainya yang pengurusan dan penyelesaiannya berlarut-larut hingga implikasinya terhambatnya kegiatan operasi hulu migas. Saya setuju dengan ungkapan “Kembalikan Pengelolaan Migas ke Pasal 33 UUD 1945 yaitu kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Tapi kita dan masyarakat luas jangan menutup mata bahwa pengelolaan industri hulu migas tidak terlepas dari situasi dan kondisi global yang terkait dengan berbagai masalah.

  4. Harusnya fokus perusahaan adalah terhadap hasil dan output. Kalau ga bisa kasih output baik ya ga usah cari-cari alasan. Perusahaan haruslah punya solusi yang tepat, yang penting adalah tujuan / hasil yang sesuai sasaran/KPI.
    Memang di Indonesia lahannya para debater yang suka mencara-cari alasan.

    • Yth. Sdr. Riduan
      Bicara masalah tujuan/hasil sesuai dengan KPI, jelas tujuan atau hasil yang ingin dicapai oleh BPMIGAS adalah peningkatan produksi migas yang telah ditargetkan APBN.
      Anda bilang “gak usah cari-cari asalan”, ini bukan mencari alasan, setiap permasalahan yang menyangkut turunnya tingkat produktivitas pasti ada alasan. Alasan-alasan bukan mencari alasan seperti halnya para koruptor yang merebak di negeri ini jika tersangkut kasus hukum mereka mencari-cari alasan, malahan bukan mencari alasan melainkan mencari kambing hitam.
      Sektor hulu migas tidak semudah dan segampang ngurusan perusahaan roti, jika bahan baku roti habis maka bisa bikin lagi dalam sekejap. Tapi sektor migas, jika bahan baku habis 0%, mangka anda siap-siapa pergi kerja memakai sepeda atau jalan kaki. Disektor migas bukan faktor teknis yang jadi hambatan, faktor non teknis juga ikut andil dalam pencapai target produksi.

  5. dengan di”bubarkannya BPMigas” mungkin para hakim di MK setuju dengan pendapat Bpk. Kurtubi. bagaimana dengan pendapat Bapak Saprudin ?

  6. SP Saprudin memble… BP Migas mah ‘vampire’, goblok banget dah.. kerja 10 tahun di sektor hulu dan gak berhasil menemukan cadangan minyak baru kok ngaku-ngaku lembaga penting.. Alhamdulillah BP Migas bubar.. Hidup MK!!

    • Kuatnya belenggu besi Mengikat kedua kaki
      Tajamnya ujung belati, Menghujam di ulu hati
      Sanggupkah tak akan lari walau akhirnya Pasti mati
      Di kepala tanpa baja di tangan tanpa senjata
      Akh itu soal biasa yang singgah di depan mata kita
      Lusuhnya kain bendera di halaman rumah kita
      Bukan satu alasan untuk kita tinggalkan
      Banyaknya persoalan yang datang tak kenal kasian menyerang dalam gelap
      Memburu kala haru dengan cara main kayu
      Tinggalkan bekas biru lalu tergi tanpa ragu
      Setan-setan politik kan datang mencekik walau dimasa pacekik tetap mencekik
      Apakah slamanya politik itu kejam? Apakah selamanya dia datang
      Tuk menghantam?
      Ataukah memang itu yang sudah digariskan?
      Menjilat, menghasut, menindas memperkosa hak-hak sewajarnya
      Maling teriak maling sembunyi balik dinding pengecut lari terkencing-kencing
      Tikam dari belakang lawan lengah diterjang lalu sibuk mencari kambing
      Hitam
      Selusin kepala tak berdosa berteriak hingga serak didalam ngeri
      yang congkak lalu senang dalang tertawa…HA..HA..HA..HA…

      (Syair : Iwan F)

  7. Emang kalo udah bubar apa yang berubah ya? bentar lagi harusnya banyak institusi yang dibubarkan nih, kan masih banyak institusi yang “in-efisien”, jadi pasti dianggap inkonstitusional.
    Yah beginilah kalau Pengadil memiliki Conflict of Interest. Hidup Mahfud, Hidup Pemilu 2014

    • Negara ini terlalu banyak orang pintar, saking banyaknya orang pintar maka kita baru mengekspor TKI sebagai tenaga PRT. Terlalu banyak orang pintar sehingga jika mereka ngomong tanpa dilandasasi oleh bukti dan fakta. Seperti hal Kurtubi yang menghendaki bpmigas bubar dan mengembalikan aturan/regulasi ke Pertamina. Sepertinya hal ini membawa aturan ini ke belakang ke aturan UU No. 8 tahun 1971 tentang Pertamina sebagai operator dan regulator. Kalau kilas balik ke belakang banyak sekali yang harus diomongkan, ini akan menjadi debat-debat yang bekepanjangan.
      Gini aja, dulu waktu Pertamina berperan sebagai operator dan regulator mempunyai kekuatan penuh, dengan kekuatan penuh sendiri Pertamina hampir mati pada tahun 1976 karena banyak proyek non migas yang dilakukan, sehingga pemerintah turun tangan untuk mebereskan hal itu. Bicara UU no. 8 tahun 1971 yang mengkuasakan Pertamina dimana seluruh hasil penjualan bagian negara masuk dulu ke rekening Pertamina, setelah dipotong retensi oleh Pertamina baru dimasukkan ke kas negara. Berbeda dengan UU No. 22 tahun 2001 dimana seluruh penjualan migas untuk negara langsung disetor ke rekening Pemerintah No. 600.000.411 tanpa BPMIGAS memotong retensi. Jadi dulu Pertamina selaku regulator tidak kerja gratis, tapi ada imbal baliknya karena memperoleh retensi 3%. Bandingkan dengan keberadaan BPMIGAS sekarang ini selaku pemegang regulator langsung menyetor ke kas negara tanpa memotong retensi. Coba ini saja dulu kritisi, jangan ngumbar omongan yang tidak berdasar.
      Selanjutnya ada yang ngomong BPMIGAS selaku BHMN siapa yang ngawasi, karena BPMIGAS tidak mempunyai komisaris. Nah ini kepada pengamat yang selalu bicara demikian, saya sangsikan pengetahaun ilmu ekonominya. Yang namanya BHMN adalah lembaga non profit, dan dasar pendirian BPMIGAS adalah UU No. 22/2001 tentang Migas dan Perpres No. 42 tahun 2002 tentang BPMIGAS, maka yang mengawasi BPMIGAS adalah DPR. Tiap bulan BPMIGAS selalu mengadakan RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP) dengan DPR. Lalu siapa yang mengaudit BPMIGAS, maka bpmigas di audit oleh BPK tiap bulannya dan malahan KPK ikut memonitor dan mengaudit.
      Kalau itu yang dipertanyakan tentang siapa yang mengawasi bpmigas, kenapa tidak mempertanyakan Bank Indonesia siapa yang ngawasi, lalu BPN siapa yang ngawasi, lalu BPPT siapa yang ngawasi, lalu BAPPENAS siapa yang ngawasi?

      Selanjutnya terkait putusan MK yang menyatakan UU No. 22/2001 dan pendirian bpmigas inkonstitusional. Lho bisa gitu ya? Kalau urusannya begitu wah setan dari mana yang masuk. Lantas yang ngawasi MK itu siapa? Lha wong MK dibentuk sama halnya dengan BPMIGAS yakni oleh DPR dan Pemerintah.

      Ini yang harus dipertanyakan????

  8. yang disebut “vampire” itu apa? setahu saya vampir itu kepercayaan masyarakat barat atas makhluq yang berwujud manusia bertaring yang suka menghisap darah manusia.
    Jika anda menganggap BPMIGAS selaku “vampir” betul sekali, karena tugas BPMIGAS adalah menghisap kandungan migas yang ada di dalam perut bumi.
    Anda bilang “goblok banget”, yang goblok banget mungkin kamu sendiri, karena kamu tidak mengerti dan tidak paham kegiatan industri hulu migas. Emangnya migas itu barang yang bisa diperbaharui, kalau habis bisa dibikin baru lagi, gitu? Seandainya negara kita kaya dengan kandungan migas, pengelolaannya tidak semudah negara-negara yang ada di timur tengah, karena lokasi kandungannya ada di offshore semua. Ingat negara kita sebagian besar adalah lautan, jika ada kandungan migas di lautan apakah dengan serta merta dapat dieksploitasi? Itu terkait dengan teknologi dan modal. Jika ada investor dalam negeri yang mampu dari segi pinancial dan teknologi “silahkan” ikut mengabdikan diri melalui pengelolaan industri hulu migas. Karena sarat dengan finansial dan teknologi, maka investor dalam negeri ogah terjun. Lantas kalau kita mengundang investor dari luar, apakah serta merta kita berpihak kepada asing? Ada aturan mainnya, sebab yang menawarkan blok wilayah kerja (WK) ada di tangan pemerinath cq. Direktorat Jenderal Migas. Jika wilayah kerja ada peminat dari investor, maka Direktorat Jenderal Migas beserta BPMIGAS mengadakan Perjanjian Kerja Sama melalui Perjanjian Bagi Hasil. Tugas BPMIGAS adalah mengawasi dan mengendalikan kegiatan yang dilakukan oleh investor asing/domestik (Kontraktor Kontrak Kerja Sama). BPMIGAS menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
    Kini, setelah BPMIGAS bubar, para penggugat yang menginginkan BPMIGAS bubar, apakah yang dapat diberikan atau kontribusi apa yang dapat mereka diberikan kepada negara dan bangsa ini. Seperti halnya KURTUBI, apa yang dia bisa berikan untuk bangsa dan negara ini? Bangsa ini memerlukan kerja nyata, bukan ocehan!!!!

    Terima kasih.

  9. Woi..Sapruddin …mana elu…ngumpet ?? hehehe..udahlah …bubarin aja tu bpmigas ..jasa tendering , lelang dll itu serahkan ke pegadaian aja…ntar elu kalo jobless apply aja ke pegadaian ..tp jangan coba coba maen dan ngentit ya…hahahhahaha

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Towards Emancipation

Freedom, ...our responsiblity.

Catatan Safari ANS

Terlambat Satu Detik Kerugian Satu Milyar

Women Terrace

to say something that i never talk before

Kanzunqalam's Blog

AKAL tanpa WAHYU, akan berbuah, IMAN tanpa ILMU

Cahayapelangi

Cakrawala, menapaki kehidupan nusantara & dunia

religiku

hacking the religion

SANGKAN PARANING DUMADI

Just another WordPress.com site

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 4.972 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: