6 Komentar

Tidak Ada AHLI WARIS PENGGANTI dalam HUKUM ISLAM (III)

Tidak Ada AHLI WARIS PENGGANTI dalam HUKUM ISLAM (III)

by Beryl C. Syamwil on Thursday, December 15, 2011 at 10:32am

AHLI WARIS PENGGANTI

DALAM TINJAUAN LEGAL JUSTICE

 

Oleh : Drs. H. AHMAD SH, MH.

Hakim Tinggi di PTA – DIY

 

Seminar Sehari AHLI WARIS PENGGANTI dalam tinjauan Legal Justice, Social Justice dan Philosophical Justice.

 Di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, 11 Juli 2011.

 

Sumber:

- Makalah ini dari situs PA Bantul

- Berita seminar PTA Yogyakarta

Sebelumnya:

Bab I – 1Bab I – 2,

Bab II – 1Bab II – 2Bab II – 3,

Selanjutnya:

Bab IV

Saya berkeyakinan, seandainya KHI itu dimohonkan judicial review ( PERMA No. 1/2011) maka akan habislah riwayat KHI, sebab sejak awal berlakunya sudah mengundang kontroversi, Prof. Koesnoe mengatakan bahwa KHI adalah produk partikulir, memang kenyataan demikian sebab KHI adalah kesepakatan nyata atau diam-diam dari para Ulama dan Perguruan Tinggi kemudian diberi mantel Inpres No. 1/1991 yg isinya berupa perintah kepada Menteri Agama untuk menyebar luaskan KHI, bukan instruksi supaya dijadikan hukum terapan Pengadilan Agama, sedangkan Prof. Bustanul Arifin mempertahankan mati-matian sebagai hukum terapan dan nyatanya kini tetap berlaku

Setelah 20 tahun KHI diterapkan sebagai hukum materiil PA, ternyata masih saja ada yang mempersoalkan legitimasinya, Diantaranya Dr. Habiburrahman dengan alasan bahwa KHI illegal karena khususnya bab hukum waris mestinya menurut SK ditangani Wasit Aulawi dan KH. Azhar Basyir, ternyata mereka berdua tidak tahu menahu dan tiba-tiba muncullah Buku II Tentang Hukum Kewarisan yang didalamnya banyak terdapat pemikiran Prof. Hazairin yg pola pikirnya lebih dekat kepada pemikiran orientalis dari pada seorang Muslim.

 

 

Menurut kewajaran yg beradab, sekarang ini bukan saatnya memperdebatkan keabsahan KHI sebagai bagian Peraturan perundangan, sebab bila dianggap tidak sah, sementara penggantinya belum ada, apakah kita akan kembali ke kitab-kitab fiqih yg justru bersifat sangat polemistis.

 

Sekarang ini saatnya kita memperjuangkan terwujudnya Kitab UU Tentang Al-Ahwalus Syakhshiyyah sebagai hukum terapan bagi Pengadilan Agama yg memuat Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan, Ekonomi Syari’ah dll.

 

 

 

Salah satu konsep pembaharuan Hukum Kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam, adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup, Pasal 185 KHI, sbb. :

 

(1)  Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. 

 

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

 

 

Mengganti kedudukan orang tua yang telah meninggal dunia itu selanjutnya disebut Ahli Waris Pengganti. Ketentuan semacam ini tidak dijumpai dalam fikih empat madzhab, akan tetapi merupakan adopsi dari hukum waris Islam Pakistan.  dimana ahli waris pengganti itu hanya cucu saja (H.Imron. AM). Hal ini terasa sangat adil dalam contoh kasus: Seorang ayah bersama seorang anaknya dalam bepergian mengalami kecelakaan, si anak meninggal dunia, satu menit kemudian si ayah meninggal dunia, maka si anak bukan ahli waris dan cucu-cucu dari si ayah tadi, terhijab oleh anak-anak lain yg masih hidup. Apabila cucu-cucu tadi dapat menggantikan kedudukan ayahnya, tentu rasa keadilannya akan tampak.

 

Setelah masalah Ahli Waris Pengganti masuk ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185, ternyata dalam pelaksanaannya berkembang jauh dari aslinya, bahkan mengacu pada  BW, dimana terdapat tiga macam bentuk penggantian (platpervulling) ahli waris, seperti berikut ini :

 

Penggantian dalam garis lencang ke bawah, yaitu penggantian seseorang oleh keturunannya, dengan tidak ada batasnya, selama keturunannya itu tidak dinyatakan onwaarding atau menolak menerima warisan (Pasal 842). Dalam segala hal, pergantian selamanya dibolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak si yg meninggal mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yg berbeda derajatnya

 

Penggantian dalam garis kesamping (zijlinie),  di mana tiap-tiap saudara si meninggal dunia, baik sekandung maupun saudara tiri, jika meninggal dunia lebih dahulu, digantikan oleh anak-anaknya. Juga penggantian ini dilakukan dengan tiada batasnya (Pasal 853, jo. Pasal 856, jo. Pasal 857)

 

Penggantian dalam garis ke samping menyimpang dalam hal kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, maka harta peninggalan diwarisi oleh golongan keempat, yaitu paman sebelah ayah dan sebelah ibu. Pewarisan juga dapat digantikan keturunannya sampai derajat keenam (Pasal 861).

 

 

Dan ternyata Buku Pedoman yg dikeluarkan Mahkamah Agung nyaris sama dgn BW.

 

 

000000000000000000000

 

 

 

BUKU PEDOMAN TEKNIK ADMINISTRASI & PERADILAN AGAMA versi Tahun 2010 (PDF)Pengelompokan Ahli Waris KHI (Pasal 176–182 KHI) … Halaman 189-200

 

a) Kelompok Ahli Waris  yang ditentukan bagiannya.

 

(1) Ayah, (2) Ibu, (3) Duda (4) Janda (5) Anak perempuan

 

(6) Saudara lelaki atau perempuan (sekandung, seayah, seibu) 1/6; dua saudara atau lebih (sekandung, seayah, seibu) 1/3, mewarisi bersama ibu pewaris (yurisprudensi)

 

(7) Seorang saudara perempuan (sekandung, seayah, seibu) 1/2;  dua orang saudara perempuan sekandung atau seayah  2/3 tidak bersama ayah dan tidak ada saudara laki-laki atau keturunan laki-laki dari saudara laki-laki.

 

b) Kelompok ahli waris yg tak ditentukan bagiannya.

(1) Anak laki-laki dan keturunannya.

(2) Anak perempuan dan keturunannya bila mewarisi bersama anak laki-laki.

(3) Saudara laki-laki bersama saudara perempuan, bila Pewaris tidak ada keturunan dan ayah.

(4) Kakek dan nenek.

(5) Paman dan bibi, pihak ayah maupun dari pihak ibu dan keturunannya.

 

c) Kelompok AHLI WARIS PENGGANTI (Pasal 185 KHI) 

 

(1) Keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikan.

 

(2) Keturunan dari saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah atau seibu) mewarisi bagian yg digantikan

(3) Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, masing-masing berbagi sama.

(4) Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masing-masing berbagi sama.

(5) Paman/bibi dari pihak ayah serta keturunannya mewarisi bagian ayah bila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ayah.

(6) Paman/bibi dari pihak ibu serta keturunannya mewarisi bagian dari ibu bila tidak ada kakek dan nenek dari pihak ibu.

 

Selain yang tersebut di atas tidak termasuk Ahli Waris Pengganti.

 

 

 

Rumusan Hasil Rakernas Mahkamah Agung 2010 menyatakan bahwa yang dimaksud oleh Pasal 185 KHI, dibatasi hanya garis turunan lurus ke bawah sampai dengan derajat cucu.

Rumusan Hasil Rakernas Mahkamah Agung 2011 menegaskan lagi bahwa nomor  c). (2) sampai dengan (6) tidak berlaku.   … Llihat deretan ahli waris pada bagan dari a) sampai dengan c).

 

 

 

RAPAT KERJA NASIONAL MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2009. 2010, 2011

 

Dihadiri oleh para Hakim Agung, Pejabat Eselon I dan II, jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat Lingkungan Peradilan (Badan Peradilan UU, Militer, TUN dan Agama) di seluruh Indonesia.

Tahun 2009 “Meningkatkan Kualitas Peradilan dan Kesamaan Persepsi Dalam Penerapan Hukum”

Tahun 2010 “Dgn Semangat Perubahan Memperkokoh Landasan Menuju Peradilan Yg Agung”

Tahun 2011 “Meningkatkan Peran Pengadilan Tinggi Banding Sebagai Kawal Depan MA”

 

 

Rakernas MA-RI 2009, Palembang 6 – 10 Oktober 2009

Perlu adanya kajian akademis / penelusuran kembali istilah dan rujukan yang lebih shahih (valid) secara syar’i dalam masalah kewarisan Anak Angkat & Ahli Waris Pengganti.

Sumber: Rumusan Rakernas MA-RI 2009 (PDF)

 

Rakernas MA-RI  2010, Balikpapan, 12–14 Okt 2010

 Ahli Waris Pengganti sebagaimana tersebut dalam Psal 185 KHI pelaksanaannya dibatasi hanya kepada keturunan garis lurus kebawah sampai dengan derajat cucu.

Sumber: Rumusan Rakernas MA-RI 2010 (PDF)

 

Rakernas MA-RI 2011, Jakarta, 18–22 Sept. 2011

Ahli Waris Pengganti di Buku II supaya direvisi.

Ahli waris pengganti sesuai dengan hasil Rakernas 2010 kepada cucu saja. Dengan demikian sekaligus menyatakan bahwa ketentuan dalam Buku II Edisi Revisi 2010 hal. 167huruf c) angka 2) s.d. 6) yang berkaitan dengan Ahli Waris Pengganti tidak berlaku   (lihat bagan ahli waris)

Sumber: Rumusan Rakernas MA-RI 2011 (PDF)

 

 

 

Himbauan Habiburrahman kepada Hakim dan Majelis Ulama Indonesia, sejak Rakernas MA 2009 Palembang, (Bab I – 2 :

 

 Hakim Peradilan Agama tidak layak lagi mempertahan-

kan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, yg bertentangan dengan Nash (Al Qur’an dan Hadis);

 

Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa dengan Hukum Islam bukan dengan Hukum Adat, Hukum Adat hanya akan diterima bila tidak bertentangan dengan Nash;

 

Ahli Waris Pengganti TIDAK ADA, karena dengan mengukuhkan keberadaannya mengakibatkan yang bersangkutan dapat menjadi pihak dalam berperkara.

 

 

 

000000000000000000000

 

 

 

 

KESIMPULAN  dari 7 Seri Notes : Tidak ada AHLI WARIS PENGGANTI dalam HUKUM ISLAMBab I – 1Bab I – 2Bab II – 1Bab II – 2Bab II – 3Bab III, dan Bab IV.

oleh : Beryl C. Syamwil

 

Kelompok c) nomor (1) s/d (6) tentang Ahli Waris Pengganti berdasarkan Pasal 185 KHI di dalam Buku II Pedoman Peradilan Agama terurai di atas, jelas telah menyeleweng ke Hukum BW (Pasal 842, Pasal 853 jo Pasal 856 jo Pasal 857 dan Pasal 861),dimana ada 3 macam bentuk penggantian (platpervulling) ahli waris sampai dengan derajat keenam.

 

Seperti dikemukakan H. Ahmad di atas, bahwa asal-usul Pasal 185 KHI memakai istilah “Ahli Waris Pengganti” adalah adopsi dari Hukum Islam di Pakistan atas Ijtihad Ulama dalam suatu kasus khusus cucu sahih yang mendadak menjadi yatim.

 

Pendapat tersebut menengahi yang pro dan kontra. Yang pro KHI dijalankan saja dengan beberapa pembatasan, karena sudah menjadi social justice. Yang kontra, agar dihapus istilah “Ahli Waris Pengganti” yg menyesatkan prinsip Hukum Islam.

 

Berkah dari kenyataan syar’i bahwa Islam juga memberi sisa harta peninggalan kepada kerabat yg bukan Ahli Waris dengan adanya ketentuan hak yang berbeda dari setiap kedudukan Ahli Waris, nyaris terpinggirkan dan terlupakan.

 

 

Jalan tengah untuk sementara yg terlihat dari hasil-hasil Rakernas MA, adalah memberi definisi Pasal 185 KHI itu seperti asalnya dari kasus khusus di Pakistan, bahwa “Ahli Waris Pengganti” dalam Pasal 185 KHI itu dibatasi hanya garis turunan lurus ke bawah sampai dengan derajat cucu.

 

Inti dari himbauan Hakim Agung Dr. Habiburrahman SH., M. Hum. sejak Rakernas MARI 2009, bahwa adanya Ahli Waris Pengganti seperti sistem Hukum BW yang masuk ke dalam sistem Hukum Waris Islam, bisa menimbulkan perkara-perkara yang menyalahi hakikat Syariat. Upaya ini telah menggerakkan perubahan pada hasil-hasil Rakernas Mahkamah Agung 2010 dan 2011.

 

Dalil-dalil Hakim Agung Habiburrahman bertema “Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam” di beberapa Rakernas, Seminar dan Lokakarya adalah penelitian S-3 dan telah dikukuhkan lulus di hadapan para Guru Besar Hukum Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, pada tanggal 26 Februari 2011.

 

Hasil Disertasi diterbitkan oleh Kencana PM Group, berjudul : REKONSTRUKSI HUKUM KEWARISAN ISLAM di INDONESIA, pengantar oleh mantan Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL. dan Ketua Program S-3 Pasca Sarjana UIN Bandung, Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja.

 

 

Pendapat bahwa hasil-hasil Rumusan diskusi para Hakim Agung dan Hakim Tinggi pada Rakernas Mahkamah Agung 2009, 2010 dan 2011 dan juga hasil-hasil disertasi ilmiah bidang Hukum Islam yang sudah dipertahankan di hadapan para Guru Besar Hukum Islam tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menjadi pedoman dan landasan Putusan Hakim, karena buktinya Pasal 185 KHI tetap belum di-anulir, adalah keliru dan sungguh menyesatkan masyarakat Muslim di seluruh Indonesia.

 

 

Bagai bumerang, lontaran pendapat itu akan berbalik ke arah koreksi dasar, bahwa memang tidak ada yg perlu atau bisa di-anulir, karena KHI itu sendiri bukan Undang-undang atau Peraturan Perundang-undangan. KHI tidak berada di dalam jenjang hierarki wewenang Sistem Hukum Nasional.

 

Hakim Tinggi H. Ahmad menyatakan : “Saya berkeyakinan, seandainya KHI itu dimohonkan judicial review ( PERMA No. 1/2011) maka akan habislah riwayat KHI, sebab sejak awal berlakunya sudah mengundang kontroversi”.  Dengan alasan itu pula Hakim Agung Habiburrahman dalam dalilnya tidak menggunakan istilah “anulir”, melainkan “rekonstruksi”.

 

 

Selama 20 tahun terakhir, masyarakat Muslim Indonesia yg awam mengenai hukum, telah terkelabui di tengah peliknya masalah hukum negeri ini, dan tidak hanya Hukum Islam. Secara gampang ditanyakan: “Mau bagi waris pakai Hukum Islam atau Hukum Negara?” Dipilih yang menguntungkan. Dengan kelemahan KHI ini, yang sebenarnya terjadi adalah “ramuan” pertimbangan dari kekuasaan Hakim Peradilan Agama yg diam-diam mengacu kepada Hukum Adat dan BW.

 

 

Tidak heran, kalau beberapa ulama menyebut KHI “banci”, dan mencegah jamaah dengan mendirikan lembaga hukum tersendiri. KHI hanya berkedok ilmu faraidh di permukaan, misalnya dengan masih berlakunya ketentuan bagian Ahli Waris perempuan adalah setengah dari bagian laki-laki yang sederajat. Di luar pengadilan mereka berbagi sama rata.

 

Rumusan KHI itu tadinya baru rembukan diskusi para ulama dan pakar hukum Islam selama 5 tahun (1983 – 1988). Namun kelahirannya tahun 1991 bagai kejutan karena telah didiamkan 3 tahun. Disebut “kecolongan”, soal lolosnya Pasal 185 dan 209, terkait masalah Ahli Waris Pengganti, Anak Angkat dan Ahli Waris Non-muslim. Hingga kini telah 20 tahun masih belum lepas dari gaya represi politik hukum Orde Baru.

 

Beberapa rumusan hasil Rakernas Mahkamah Agung di hadapan ratusan Hakim Peradilan Agama dan pendapat ahli dalam beberapa disertasi yg sudah teruji di hadapan para Guru Besar Hukum Islam, kiranya sah untuk “dipedomani” Hakim, menggantikan “Buku Pedoman Peradilan Agama” dalam menerjemahkan kesalahan lama KHI yang kian jauh menyeleweng. Justru perlu diingat bahwa KHI itu sendiri baru merupakan kumpulan pendapat yang sama sekali belum sempat teruji secara utuh sebagaimana mestinya.

 

 

Ketika Peradilan Agama lepas dari Depertemen Agama dan masuk ke bawah Mahkamah Agung, maka sudah sewajarnya perubahan itu membawa perbaikan besar kepada Kompilasi Hukum Islam.

 

 

 

00000000000000000000000

 

 

 

 

 Kenapa Allah yg menetapkan secara sepihak kiblat manusia sebagaimana juga Dia mengutus Rasul secara sepihak? Karena hanya Allah-lah yg tahu -dengan ke-Mahatahuan-Nya- kemaslahatan seluruh manusia sebagaimana Dia tahu sosok manusia (Rasul) yg padanya tersimpul seluruh kemaslahatan itu. Maka membiarkan manusia biasa—yg tak terpilih oleh Allah—mengurus agama sama saja dengan membiarkan agama langit menjadi agama bumi (Muhammad Rusli Malik)

About these ads

6 comments on “Tidak Ada AHLI WARIS PENGGANTI dalam HUKUM ISLAM (III)

  1. masalah ahli waris pengganti kok diributkan ? KHI sdh jalan. Ahli waris pengganti JELAS ADA dalam Q. Hanya saja umat muslim tdk terbiasa menggunakan istilah itu. Ada perbedaan penafsiran thdp Q.S. [4] : 33. Sahabat Rasul bernama Ibnu Abbas dalam tafsirnya Tanwiirul Miqbas, menterjemahkan kata “likullin” adalah ahli waris, sedangkan kata “mawaliya” diartikan ” ahli waris pengganti”. DEPAG dalam terjemahan al-Qur’an mengartikan kata likullin itu adalah harta warisan, sedangkan kata mawaliya adalah ahli waris. KHI mengambil tafsir Ibnu Abbas. Jadi kalau KHI menjalankan ahli waris pengganti ya sama dengan menganut tafsir Ibnu Abbas kan ?

  2. sdr m.ihwani nasution, ngomongnya gitu? kasih komen donk. jgn antipati gitu tanpa argumen. belajar santunlah ???

  3. saya sependapat dengn bapak m.anshary, karena hukum islam yang hakiki adalah yang mengusung keadilan

  4. bagi anak yatim yg kehilangan ayah dan harta waris orang tuamu, jgn berkecil hati, karna tuhan maha mengetahui.dan bila memang hak, tak akan hilang di dunia dan akhirat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Catatan Safari ANS

Terlambat Satu Detik Kerugian Satu Milyar

Women Terrace

Where is women can feel free

Kanzunqalam's Blog

AKAL tanpa WAHYU, akan berbuah, IMAN tanpa ILMU

Cahayapelangi

Cakrawala, menapaki kehidupan nusantara & dunia

religiku

hacking the religion

SANGKAN PARANING DUMADI

Just another WordPress.com site

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 4.954 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: